Politik

Pimpin Kunker Komisi VIII, Ace Hasan Apresiasi Integrasi Program Perlindungan Sosial Pemkab Pekalongan

Kamis, 04 November 2021 - 13:56 | 27.15k
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily - (FOTO: Dok DPR)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily - (FOTO: Dok DPR)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengapresiasi pelaksanaan program perlindungan sosial khususnya di Kabupaten Pekalongan. pelaksanaan program perlindungan sosial di Pekalongan ini sudah terintegrasi dengan program-program dari Kementerian Sosial.

"Kami kesini ingin memastikan berbagai macam program perlindungan sosial seperti PKH, BPNT, program atensi itu dipastikan bisa terdistribusi dengan baik. Dari kunjungan ini kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemkab Pekalongan yang juga memiliki program-program bantuan sosial yang lain, yang didanai oleh APBD," kata dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kamis 4 November 2021.

Hal itu disampaikan Ace usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI, ke Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Politisi Golkar ini turut memastikan program pemutakhiran data yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa dimutakhirkan sehingga diharapkan penerima bantuan sosial khususnya di Kabupaten Pekalongan bisa tepat sasaran. 

Pasalnya, DTKS yang dijadikan sebagai dasar untuk mendistribusikan bantuan sosial masih ditemukan banyak masalah di beberapa daerah. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan diingatkan agar meng-update secara periodik terhadap dinamika perkembangan dari penerima bantuan sosial. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan melakukannya dengan labelisasi terhadap penerima bantuan sosial. 

"Saya kira itu salah satu upaya di tingkat pemerintah daerah agar terjadi graduasi, agar tepat sasaran. Jadi bagi yang misalnya tidak berhak untuk menerima bantuan tentu seharusnya mereka tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut," jelas Ace Hasan Syadzily.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam sambutannya mengatakan untuk memilah penerima bantuan sosial yang berhak menerima, dilakukan dengan cara melabelisasi di setiap rumah yang berhak untuk menerima bantuan. Dirinya mengaku terobosan yang telah dilakukannya ini tidak pernah dilakukan sebelumnya. 

"Karena saya mau yang terima bantuan adalah orang-orang yang sesuai, yang berhak mendapatkan haknya. Maka dari itu labelisasi semua rumah terus kami lakukan dan hal ini terbukti efektif. Sebanyak 4000 orang yang masih dikategorikan mampu akhirnya mengundurkan diri," kata dia. 

Apalagi, lanjut Fadia, melihat pandemi Covid-19 dan di Pekalongan sendiri PPKM masih pada level 3 banyak masyarakat yang ekonominya sulit dan kurang mampu belum mendapat PKH. Dan, hal itulah yang menurutnya harus mendapatkan perhatian. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES