Kopi TIMES

Catatan Ketua MPR RI, Urgensi PPHN Versus Hoaks Amandemen

Rabu, 03 November 2021 - 19:19 | 20.89k
Catatan Ketua MPR RI, Urgensi PPHN Versus Hoaks Amandemen
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (FOTO: Dok. MPR RI)

TIMESINDONESIA, JAKARTAMENJADI destruktif ketika membenturkan urgensi Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN) dengan isu-isu politik praktis. PPHN, sebagai visi negara-bangsa, memastikan terwujudnya pemerataan pembangunan berkelanjutan, yang proses perencanaannya melibatkan dan menyerap aspirasi semua elemen bangsa.  Maka, patut untuk dilihat sebagai proses pembodohan jika upaya menghadirkan PPHN dibenturkan atau ditangkal dengan isu-isu politik praktis, seperti perubahan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga kali atau merubah sistem pemilihan presiden.

PPHN menjadi kebutuhan negara-bangsa yang bersifat mendesak. Dia diperlukan untuk menanggapi perubahan zaman yang terasa begitu cepat. Beberapa negara-bangsa yang saat ini demikian kompetitif, seperti Tiongkok atau Korea Selatan, bisa mencapai posisi itu karena kedua negara itu menjaga konsistensi pembangunan mereka dengan cetak biru rencana pembangunan jangka panjang plus program-program berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia terkini, PPHN harus dihadirkan untuk menghantarkan sekaligus memampukan generasi anak-cucu menanggapi tantangan negara-bangsa di masa depan.

PPHN sejatinya menetapkan cita-cita, target  dan program-program pembangunan negara-bangsa untuk jangka waktu puluhan tahun ke depan. Cita-cita, target dan program-program pembangunan negara-bangsa itu harus lahir dari kesepakatan semua elemen bangsa. Karena itu, rumusan PPHN harus bisa menyerap aspirasi semua elemen masyarakat di seantero nusantara, tanpa terkecuali.

Dan, demi terjaganya konsistensi program pembangunan jangka panjang yang harus berkelanjutan itu, PPHN tak cukup hanya dipayungi kesepakatan politik pembangunan. PPHN, mau tak mau, harus dipayungi oleh konstitusi agar presiden, gubernur. Bupati hingga walikota taat  dan konsisten melaksanakan PPHN dan secara berkelanjutan terus merealisasikan program-program pembangunan yang cetak birunya sudah ditetapkan dalam PPHN.

Berpijak pada semangat seperti itulah dimunculkan inisiatif untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945. Inisiatif ini tidak tiba-tiba, tetapi sudah mengemuka di ruang publik sejak direkomendasikan MPR RI periode 2009-2014 dan ditindaklanjuti MPR RI periode 2014-2019. Ditetapkan terbatas karena amandemen hanya menargetkan adanya PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, agar negara-bangsa ini tidak terus menerus berganti haluan manakala terjadi pergantian kepemimpinan dari tingkat pusat hingga daerah.

Namun, sangat memprihatinkan karena sebagian orang justru ‘memelintir dan menggoreng’ serta membenturkan urgensi PPHN itu dengan isu-isu yang berkaitan dengan politik praktis. Baru-baru ini, ada publikasi atas hasil survei yang menyebutkan mayoritas responden menolak amandemen UUD 1945. Hanya menanyakan setuju-tidak setuju jika UUD 1945 diamandemen, tetapi tidak mengedepankan tujuan dari amandemen UUD 1945. Jika dimunculkan argumen bahwa amandemen bertujuan menghadirkan PPHN untuk menjaga konsistensi pembangunan dan mewujudkan pemerataan, hasilnya pasti beda.

Hasil survei  lain bertajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945' yang juga dipublikasikan belum lama ini memberi gambaran bahwa mayoritas warga atau 82,1 persen responden menilai presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat. Mayoritas warga dan elit kurang atau tidak setuju dengan pendapat yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menggunakan bahasa gaul orang muda masa kini, survei ini layak disebut ‘nggak nyambung’ dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang berproses di MPR RI.  Sudah berulangkali MPR RI periode sekarang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) tentang amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan PPHN. Tidak pernah sekali pun FGD yang diselenggarakan MPR RI membahas atau menargetkan perubahan sistem pemilihan presiden. Sebaliknya, MPR RI bahkan sudah berulangkali menegaskan bahwa pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat bersifat final. Jadi, sangat bijaksana jika wacana amandemen terbatas untuk melahirkan PPHN itu tidak ‘dipelintir’ menjadi hoax.

Sangat penting dan strategis mendorong semua elemen masyarakat memahami urgensi PPHN. Dalam konteks ini, cukup relevan mengaitkan hakekat wacana PPHN dengan suasana kebatinan masyarakat di banyak daerah yang mengapresiasi kesungguhan pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan era sekarang ini. Dari apresiasi itu, mulai muncul pertanyaan masyarakat; apakah semangat pemerataan pembangunan sekarang akan bisa berlanjut jika pemerintahan sekarang sampai pada akhir masa bhaktinya di tahun 2024 nanti? 
 
Tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti, karena upaya pemerataan pembangunan sekarang belum ditetapkan dalam PPHN, melainkan buah dari visi-misi Presiden Joko Widodo. Apa yang akan terjadi nanti setelah Presiden Jokowi mengakhir masa bhaktinya, belum ada yang tahu.

Selain realisasi infrastruktur di berbagai daerah, ada program atau proyek yang penyelesaiannya butuh konsistensi dan kerja berkelanjutan. Sebutlah penyelesaian program pembangunan ibukota negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara,  Kalimatan Timur. Dari rancangan rencana induk-nya, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan penyelesaian pembangunan IKN butuh waktu tak kurang dari 20 tahun. IKN di Penajam pasti terwujud jika program pembangunan ini ditetapkan dalam PPHN.

Selain proyek IKN, negara sudah berketetapan untuk memulai hilirisasi industri guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDM). Hilirisasi sudah dimulai ketika Presiden Jokowi berkeputusan menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Akan diproses di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah lebih besar, nikel  akan diolah menjadi katoda baterai, stainless steel atau litium baterai untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif. 

Untuk tujuan strategis seperti itulah direalisasikan proyek fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) milik PT Freeport Indonesia, di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dari pada sekadar diekspor dalam bentuk bahan mentah, pengolahan nikel akan membuka kesempatan bagi Indonesia mengembangkan industri mobil listrik, yang pada gilirannya akan menyumbangkan pendapatan dalam negeri yang jauh lebih besar.

Strategi yang nyaris sama akan diterapkan untuk komoditas lain, seperti bauksit atau biji aluminium hingga sawit. Pemerintah akan mendorong BUMN dan investor swasta untuk mendirikan industrinya di dalam negeri.

Apakah hilirisasi industri untuk memaksimalkan pemanfaatan SDA akan berlanjut setelah Presiden Jokowi mengakhiri masa bhaktinya? Tidak mudah menjawab pertanyaan seperti ini. Namun, strategi hilirisasi industri yang sudah dimulai sekarang akan berantakan jika pemimpin baru pengganti Jokowi gampang berubah sikap karena lobi-lobi pihak asing.

Agar pembangunan IKN bisa diselesaikan, program ini harus ditetapkan dalam PPHN. Dan, agar hilirisasi industri untuk memaksimalkan pemanfaatan SDA terlaksana dengan konsisten sehingga targetnya tercapai, hilirisasi industri itu harus pula ditetapkan dalam PPHN. PPHN yang dipayungi konstitusi mewajibkan presiden, gubernur, bupati hingga walikota untuk melanjutkan semua program pembangunan yang telah ditetapkan dalam PPHN.

Jadi, PPHN tidak berfokus pada politik praktis atau kekuasaan, melainkan lebih pada pemerataan pembangunan negara-bangsa yang berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (*)

 

* oleh: Bambang Soesatyo Ketua MPR RI/ Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Universitas Terbuka

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

 

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.



Publisher : Sholihin Nur

EKORAN

TERBARU

  • Presiden RI: Korupsi Hambat Penciptaan Lapangan Kerja
    Presiden RI: Korupsi Hambat Penciptaan Lapangan Kerja
    09/12/2021 - 12:23
  • Ketua MPR RI Apresiasi Keberhasilan Polri Menjadi Lembaga Paling Dipercaya Publik
    Ketua MPR RI Apresiasi Keberhasilan Polri Menjadi Lembaga Paling Dipercaya Publik
    09/12/2021 - 12:18
  • Gunawan Wibisono: Pancasila Kebutuhan Hidup Kita
    Gunawan Wibisono: Pancasila Kebutuhan Hidup Kita
    09/12/2021 - 12:10
  • Kampoeung Ikan Jatihurip Segera Dibuka, Hadirkan Wisata Edukasi dan Kuliner 
    Kampoeung Ikan Jatihurip Segera Dibuka, Hadirkan Wisata Edukasi dan Kuliner 
    09/12/2021 - 12:02
  • Diretas, Kanal YouTube BNPB Ganti Nama Jadi Ethereum 2.0
    Diretas, Kanal YouTube BNPB Ganti Nama Jadi Ethereum 2.0
    09/12/2021 - 11:54

TIMES TV

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

05/11/2021 - 09:44

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis
Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Catatan Jogja Corruption Watch terhadap Penanganan Dugaan Korupsi di Yogyakarta
    Catatan Jogja Corruption Watch terhadap Penanganan Dugaan Korupsi di Yogyakarta
    09/12/2021 - 10:19
  • Refleksi Hari Anti Korupsi, Masyarakat Semakin Anti Korupsi?
    Refleksi Hari Anti Korupsi, Masyarakat Semakin Anti Korupsi?
    08/12/2021 - 18:22
  • Kondisi Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia
    Kondisi Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia
    08/12/2021 - 17:31
  • Urgensinya Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari
    Urgensinya Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari
    08/12/2021 - 16:02
  • Hak Asasi Manusia Dalam Sudut Pandang Demokrasi
    Hak Asasi Manusia Dalam Sudut Pandang Demokrasi
    08/12/2021 - 15:34
  • Kesetaraan Pendidikan Bagi Kaum Hawa
    Kesetaraan Pendidikan Bagi Kaum Hawa
    08/12/2021 - 14:38
  • Literasi Baca, Melestarikan Arsip Tekstual di Indonesia
    Literasi Baca, Melestarikan Arsip Tekstual di Indonesia
    07/12/2021 - 16:21
  • Akankah Permendikbud Ristek Berujung Pada Uji Materi di MA?
    Akankah Permendikbud Ristek Berujung Pada Uji Materi di MA?
    07/12/2021 - 15:13

KULINER

  • Ide Snack Platter Terbaik untuk Teman Asyik di Rumah
    Ide Snack Platter Terbaik untuk Teman Asyik di Rumah
    08/12/2021 - 12:29
  • Q5 Steak Gelar Eating Challenge TikTok, Hadiah 2 Bulan Makan Sepuasnya
    Q5 Steak Gelar Eating Challenge TikTok, Hadiah 2 Bulan Makan Sepuasnya
    07/12/2021 - 13:16
  • Lontong Tahu Kuliner Khas Blora, Cita Rasa Unik dan Berbeda
    Lontong Tahu Kuliner Khas Blora, Cita Rasa Unik dan Berbeda
    07/12/2021 - 03:22
  • Makanan Lezat dan Konsep No Waste, Bikin Ketagihan Nongkrong di The G Flavours
    Makanan Lezat dan Konsep No Waste, Bikin Ketagihan Nongkrong di The G Flavours
    05/12/2021 - 13:12
  • Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    04/12/2021 - 21:06