Ratusan Buruh Minta Bupati Sumedang Rekomendasikan Kenaikan UMK 2022

TIMESINDONESIA, SUMEDANG – Ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) geruduk kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) guna menemui Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, Rabu (3/11/2021). 

Salah satu Koordinator Aksi Unjuk rasa (Unras) yang juga ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sumedang, Guruh Hudhyanto menyatakan, maksud kedatangan para buruh ke IPP Sumedang untuk menyampaikan sejumlah aspirasi secara langsung kepada Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.

"Ada beberapa hal yang kami sampaikain dalam aksi Unras ini yakni, penolakan terhadap UU nomor 11 tentang Cipta Kerja, menolak PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Kemudian, kami juga menolak pembahasan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Sumedang tahun 2022 yang menggunakan formula Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021," katanya. 

Selain itu, terang Guruh, para buruh UMK Sumedang tahun 2022 harus naik. Dan menuntut Bupati Sumedang melakukan diskresi dalam penetapan UMK Sumedang. 

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat menyambut langsung aksi unjuk rasa para buruh di kantor IPP Sumedang, Rabu (3/10/2021). (FOTO: Alan Dahlan/TIMES Indonesia) 

"UMK Sumedang sekarang sekitar Rp 3.241.929 dan angka ini berlaku sejak tahun 2015 lalu. Belum ada kenaikan lagi. Sehingga, kami meminta kepada Bupati agar merekomendasikan UMK Sumedang sebesar Rp 4 juta rupiah di tahun 2022 mendatang," tandasnya. 

Di kesempatan itu, Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Asep Sudrajat mengapresiasi aksi Unras ratusan buruh yang berlangsung aman, damai dan kondusif.

"Intinya kami telah menerima aspirasi dan beberapa tuntutan yang disampaikan para buruh. Tentu, akan sesegera mungkin menindaklanjuti keinginan para buruh ini," katanya. 

Ia mengatakan, sejumlah tuntutan buruh tersebut akan dibahas secepatnya dengan melibatkan pihak pihak terkait seperti, unsur pemerintahan, dewan pengupahan, perwakilan buruh hingga pengusaha.

"Setelah itu, secepatnya diharapkan dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tukas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir terkait sejumlah tuntutan para buruh dalam aksi Unras di kantor IPP Sumedang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement