Politisi PKS: Pandemi Adalah Masalah Kemanusiaan, Jangan Dijadikan Lahan Bisnis

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota DPR RI Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional. Karena saat ini kasus Covid-19 tengah melandai, sehingga mobilisasi massif masyarakat untuk vaksinasi lebih dimungkinkan.

Mulyanto minta pemerintah melakukan percepatan program vaksinasi dari pada sibuk mengurusi masalah kontroversial seperti mewajibkan PCR kepada seluruh penumpang angkutan umum. Ia yakin intensifikasi vaksinasi dapat mengurangi resiko gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia. 

"Pemerintah jangan buang-buang waktu mengurusi hal yang kontroversial. Lebih baik fokus meningkatkan rasio vaksinasi nasional," kata Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/11/2021).

Ia mengingatkan sebaran vaksinasi Indonesia baru mencapai 42 persen populasi. Angka itu masih jauh dari jumlah minimal yang disyaratkan untuk mencapai kondisi kekebalan kolektif. Kebijakan yang diambil Pemerintah, seperti penerapan tes PCR untuk penumpang angkutan udara, laut dan darat, harusnya berbasis bukti ilmiah.

Artinya berbagai kebijakan yang diambil
Pemerintah benar-benar berdasarkan bukti yang akurat, sehingga tidak terkesan didikte pengusaha. Namun belakangan Pemerintah justrubterkesan didikte pengusaha dan itu sangat kentara. Sehingga wajar menimbulkan penolakan dari masyarakat. 

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini minta Pemerintah menyudahi polemik pemberlakuan tes PCR sebagai syarat menggunakan angkutan umum. Menurutnya tes PCR tidak dapat dijadikan syarat wajib bagi calon penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum. 

Tes PCR, lanjutnya,  sebaiknya cukup untuk calon penumpang yang belum vaksin. Dengan demikian setiap calon penumpang dapat menggunakan sertifikat vaksin lengkap atau hasil tes PCR sebagai surat keterangan bebas Covid-19. 

"Kalau diwajibkan seperti sekarang maka akan memberatkan masyarakat. Apalagi sekarang kebijakannya diperluas untuk semua calon penumpang angkutan, baik darat, laut maupun udara," kata Mulyanto. 

Meskipun Presiden sudah memberikan batas atas harga tes PCR tapi menurut Mulyanto harganya masih terlalu tinggi. Sebab harga yang ditentukan bisa jadi lebih mahal tiket angkutan umum. Namun jika tes PCR ini dianggap penting dan perlu diberlakukan, harusnya Pemerintah membuka semua informasi terkait harga keenomiannya. 

"Pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Bukan mengikuti maunya pengusaha importir alat tes PCR," ujar Mulyanto. 

Ia berharap Pemerintah tetap fokus pada upaya penanggulangan Covid-19 dan objektif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Bukan atas dasar kepentingan pengusaha. Apalagi didikte pengusaha alat tes PCR yang coba mencari untung sebesar-besarnya dari pandemi ini. 

"Pandemi adalah masalah kemanusiaan, jangan dijadikan lahan bisnis," tegas Mulyanto. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement