Ketua DPD Angkat Bicara, Menanti Akhir Drama Capres 2024 dari PDI Perjuangan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Internal PDI Perjuangan bergolak setelah sejumlah kader di Jawa Tengah mendeklarasikan Seknas Ganjar Indonesia (SGI). Deklarasi tersebut ditujukan agar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.

Deklarasi SGI ini kemudian dianggap mendahului arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Para kader yang terlibat deklarasi itu dianggap keluar dari barisan 'banteng'.

"Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto alias Pacul dikutip, Minggu (31/10/2021).

Istilah 'Barisan Celeng' pun viral di media massa. SGI Kabupaten Purworejo membuat logo bertuliskan Barisan Celeng Berjuang, dengan gambar kepala celeng bertaring putih panjang. Di tengah polemik itu, Ganjar Pranowo yang diusung maju dalam kontestasi Pilpres 2024, buka suara. Ganjar menegaskan dirinya selaku kader PDI Perjuagan akan tetap setia dengan partai banteng bermoncong putih.

Selain SGI, ada juga elemen masyarakat yang mengatasnamakan relawan menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Seperti, Relawan Sahabat Ganjar yang melakukan deklarasi di 17 negara. Sebelumnya, relawan Jokowi Mania (Joman) sudah terlebih dulu menyatakan dukungan terhadap kader PDI Perjuagan itu.

PDI Perjungan Tebar Ancaman Sanksi Disiplin

Sebagai respons, pada 21 September 2021 lalu, PDI Perjuangan menebar ancaman pemberian sanksi kepada seluruh kader-kader yang ikut dalam deklarasi calon presiden 2024 sebelum partai secara resmi memutuskan kandidat yang diusungnya di Pilpres 2024.

"Manakala ada anggota partai yang tidak memiliki disiplin dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum partai menetapkan, partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," ucap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristoyanto lewat keteragan tertulis.

Lewat keteragan tertulisnya pula, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan telah memberikan kewenangan dan mandat terkait penetapan capres dan cawapres 2024 kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berdasarkan hasil Kongres V yang digelar tahun 2019 lalu.

Tiga hari lalu, Rabu, 27 Oktober, Hasto menyebut ada kelompok yang berusaha memanfaatkan capres dan cawapres untuk mengganggu tatanan internal partai. Menurutnya, kelompok tersebut tidak memiliki etika dan ingin melangkahi kewenangan Megawati.

Mereka yang Tak Terpengaruh Isu Capres-Cawapres

Adalah, sejumlah Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI Perjuangan yang hadir dalam Rapat Koordinasi Prarapat Kerja Nasional (Rakor Prakernas) di Gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan yang sudah berlangsung sejak Sabtu, 30 hingga 31 Oktober 2021 hari ini. 

Mereka mengaku tidak terpengaruh isu capres-cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilpres 2024 mendatang. Sebaliknya, para ketua DPD PDI Perjuanhan ini tetap fokus dengan penugasan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk melakukan konsolidasi.

Seperti yang diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Muslahuddin Daud. Dia mengatakan bahwa seluruh kader partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih ini di Aceh tegak lurus bahwa keputusan mengenai capres-cawapres merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

"Yang penting tugas kita adalah siapkan struktur dan gerak pemenangan. Sebagai petugas partai, kami siap melaksanakan instruksi agar di lapangan kami siap melaksanakan pemenangan," ucap Muslahuddin.

Karena itu, dia menilai, Rakor Prarakernas ini menjadi krusial sebagai bagian dari persiapan pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024. Dilakukan evaluasi dan penguatan kembali terhadap konsolidasi kepengurusan. Baik itu di struktur, badan, dan sayap partai di daerah. 

"Tentu di Rakernas nanti akan lebih lengkapi lagi dibahas strategi menuju kemenangan. Dan setelah itu tentu saja turunan rakernas akan diimplementasikan di tingkat bawah sampai anak ranting," kata Muslahuddin. 

Senada disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat mengatakan perhatian utama pihaknya saat ini adalah melaksanakan arahan serta instruksi partai agar mengonsolidasikan seluruh kekuatan struktur serta kader tanpa terpengaruhi isu capres-cawapres.

"Tapi kami pastikan kami tak terganggu isu capres-cawapres. PDI Perjuangan biasa menghadapi yang begitu-begitu. Yang lebih keras saja bisa kami hadapi. Contoh 27 Juli kami hadapi," urai Rachmat. 

“Kalau berusaha diadu domba dengan isu capres itu biasa. Mereka ingin ganggu kami karena kami besar. Kami di NTB fokus dan tak buru-buru soal capres-cawapres. Itu hak prerogatif ketua umum," tegas Rachmat menabahkan.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri meyampaikan hal serupa. Menurutnya, bahwa Rakor Prarakernas ini adalah murni konsolidasi struktur dan lapangan. Dan selama ini, kader-kader partai di wilayahnya terus bekerja membantu masyarakat. Khususnya di tengah dampak pandemi terhadap rakyat. 

Soal capres-cawapres, Sulsel dipastikan tetap tegak lurus menyerahkan keputusan di tangan Ketua Umum Megawati sesuai amanat kongres. "Dan bagi kami, sesuai pengalaman-pengalaman sebelumnya, kalau struktur dan lapangan siap, siapapun capres-cawapresnya, kami berjuang dengan penuh keyakinan untuk menang," tegasnya.

"Jadi itu alasannya kami tegak lurus menjalankan perintah ketua umum melakukan konsolidasi khususnya melalui pendidikan politik dan kaderisasi," kata Wittiri menabahkan.

Sama seperti sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono mengatakan, soal capres-cawapres tak lebih penting dari pada konsolidasi struktur, mesin kepartaian, dan pengorganisasian rakyat. Justru hal-hal yang disebut terakhir lah yang lebih krusial dilakukan. 

Karena itu, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera melaksanakan safari politik ke Jawa Barat bagian Selatan. Hal ini demi memperkuat, terus konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di sana. 

Dalam kesempatan itu, Ono, sapaan akrab Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat menekankan, agar semua pihak memahami slogan 'Jas Merah' alias jangan sekali-kali melupkan sejarah. Sehingga kader akan selalu belajar dari pengalaman. 

Jika dikontekskan dengan pengalaman di Pilpres 2014 lanjut dia, Ketua Umum Megawati bahkan memutuskan Joko Widodo sebagai calon Presiden di 6 bulan sebelum pemilihan. Tak seperti saat ini dimana sejumlah pihak berusaha 'memaksa' partainya buru-buru menetapkan calon. 

"Dan kami pastikan, relawan di Jawa Barat hanya akan dibentuk setelah keputusan capres-cawapres diambil oleh ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," tegas Ono. 

Ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa semua pernyataan itu membuktikan soliditas seluruh kader dan struktur partai PDI Perjuangan di pusat maupun daerah. Seperti yang selalu dipesankan Ketua Umum Megawati, bahwa menjaga kepercayaan rakyat adalah hal utama. 

Pernyataan sejumlah Ketua DPD PDI Perjuangan yang tidak terpengaruh isu capres-cawapres tersebut diakui Hasto bukan dilakukan dengan pencitraan tokoh semata. Namun lewat kerja kerja konsolidasi serta pengorganisasian rakyat secara langsung di kehidupan sehari-hari. "Itulah kunci kemenangan kita di (Pilpres) 2024," demikian ucap Hasto.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement