TIMESINDONESIA, JAKARTA – Dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, desakan reshuffle kembali mewarnai ruang publik. Namun, tak jarang, pendesak reshuffle tidak memberikan kriteria dan parameter jelas. Tanpa didukung data dan fakta. Hanya berisi informasi general bahwa mereka harus dicopot karena dinilai gagal mengemban tugas.
Pada 20 Oktober 2021, Ketua BEM UI Leon Alvinda memberikan pernyataan sikap tertulis kepada wartawan. Mereka mendesak Jokowi-Ma'ruf untuk melakukan sejumlah hal. Salah satunya meminta Presiden mencopot sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dasarnya telah terjadi degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.
Publik tentu ingin tahu argumentasi Aliansi BEM se-UI. Detailnya seperti apa. Apa yang dimaksud degradasi lingkungan? Apa benar Menteri Siti membiarkan terjadinya degradasi lingkungan? Sejauh ini apa upayanya dalam mengatasi degradasi lingkungan? Apa benar perlindungan lingkungan hidup juga melemah? Apa indikasinya? Dan sederet pertanyaan lain.
Publik berhak tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Media perlu melakukan konfirmasi. Wawancara lebih dalam lagi. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih detail lagi kepada Ketua BEM UI. Sebelum menurunkan berita. Benarkah seperti itu? Parameternya apa? Data dan faktanya bagaimana? Setelah itu terjawab, media masih berkewajiban untuk melakukan cek lapangan. Verifikasi. Benarkah informasi yang disampaikan narsum? Bagaimana tanggapan masyarakat di sekitar kawasan hutan maupun di lingkungan yang disebut telah terdegradasi? Sebagai saksi, masyarakat tentu tahu jika ada perubahan-perubahan. Sebenarnya ini prosedur jurnalistik standar. Yang sudah menjadi amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Berbeda dengan sikap BEM UI yang mendesak Presiden mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada 20 Oktober 2021, Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Perubahan Iklim John Kerry justru memberikan pujian kepada Menteri Siti. Apresiasi itu disampaikan dua hari sebelum Ketua BEM UI memberikan pernyataan sikap tertulis.
John Kerry pun memuji kemajuan pemerintahan President RI Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, yang telah membuat kemajuan luar biasa dalam menghentikan deforestasi (penebangan hutan) dan membangun moratorium konversi hutan primer.
"Dan saya tahu kerja keras Indonesia untuk memberikan kontribusi yang solid di Glasgow (pertemuan COP26)," tuturnya dalam pernyataan Climate Leaders Message di acara Festival Iklim 2021 yang dilaksanakan secara daring.
Kerry kemudian kembali menyambut keberhasilan Indonesia antara tahun 2019 dan 2020, yang berhasil menurunkan deforestasi ke tingkat terendah dalam 20 tahun. Inisiatif baru juga sedang dilakukan untuk memulihkan ratusan ribu hektare hutan mangrove yang terdegradasi selama 4 tahun ke depan.
Sebelumnya, dunia juga mengakui keberhasilan dan kontribusi Indonesia dalam mengatasi masalah pemanasan global. Dana sebesar USD103,78 juta atau sekitar Rp1,52 triliun yang diterima Kementerian Lingkungan Hidup dari Global Climate Fund (GCF) menjadi salah satu bukti keberhasilan dan kontribusi Indonesia. Dana ini merupakan kompensasi yang diperoleh Indonesia karena dinilai berhasil mengurangi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.
Jika di luar negeri kinerja Menteri Siti diapresiasi, di Tanah Air justru disorot. Mana yang benar? Publik ingin tahu itu. Nah, di sinilah peran strategis media di dalam menjernihkan informasi melalui konfirmasi dan verifikasi.
Degradasi lingkungan hidup adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan. Tindakan manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan adalah deforestasi atau kehilangan hutan, bisa karena penebangan hutan maupun kebakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan data luas areal terbakar karhutla telah menurun tajam pada 2020, yaitu 82%. Kemudian emisi karbon karhutla pada 2019 lalu jumlahnya 456 juta ton CO2, dan pada 2020, turun menjadi 31 juta ton CO2, atau turun sebesar 93%. Pada 2021 harusnya lebih kecil lagi, karena menurut badan meteorologi dunia juga NASA tahun 2020 lalu lebih panas dari tahun 2021.
Di era kemajuan teknologi seperti sekarang, media sebenarnya lebih dimudahkan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Salah satunya bisa mengacu kepada data monitoring hotspot dari satelit Terra/Aqua Lapan sejak 1 Januari 2021 hingga 20 Oktober 2021 dengan tingkat keyakinan (Confidence Level ≥ 80%), tercatat jumlah titik api sebanyak 1.296 titik. Sedangkan periode yang sama di tahun 2020 tercatat sebanyak 2.665 titik api. Artinya, terjadi penurunan jumlah hotspot sebanyak 1.369 titik atau turun 51,37%.
Begitu pula upaya Menteri Siti dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan secara besar-besaran. Itu semua bisa dikroscek di lapangan. Sangat mudah cek dan ricek informasi di era sekarang. Tinggal mau atau tidak.
Media punya peran sentral di dalam menjernihkan informasi. Sebagai pilar keempat demokrasi dan alat kontrol sosial, pers bertanggung jawab di dalam mengawal kualitas demokrasi. Supaya publik tidak terombang-ambing di dalam pusaran informasi yang tidak jelas kebenarannya. (*)
***
*) Oleh: Ariyanto, Penikmat Kopi Jurnalistik dan Penulis Buku.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
***
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Sholihin Nur |
