KTT ASEAN Dimulai, Min Aung Hlaing Dilarang Ikut

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Para pemimpin ASEAN mulai Selasa (26/10/2021) tadi mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asean tanpa keikutsertaan perwakilan dari Myanmar.

Jendral senior, Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta di Myanmar telah dilarang ikut karena kegagalan militer Myanmar melaksanakan kesepakatan damai regional.

Panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing berjanji untuk mengadakan pemilihan baru dalam dua tahun dan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menemukan solusi politik bagi negaranya. (FOTO: Al Jazeera/ Pool via AP)

Dilansir Al Jazeera, Brunei sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), maupun sekretaris jenderal blok ini juga tidak menyebutkan ketidakhadiran dalam sambutan pembukaan pada pertemuan virtual hari Selasa.

Keputusan sebelumnya, yakni pada 15 Oktober 2021 lalu, ASEAN telah sepakat mengesampingkan Panglima Militer Myanmar,  Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari itu karena kegagalannya menerapkan proses perdamaian yang dia setujui dengan ASEAN pada bulan April untuk mengakhiri krisis politik berdarah yang dipicu oleh kudeta.

Langkah ASEAN kali ini merupakan langkah berani yang jarang dilakukan oleh kelompok regional yang dikenal karena non-intervensi dan keterlibatannya.

ASEAN terdiri dari Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Myanmar bergabung pada 1997 di bawah rezim militer sebelumnya.

Dua diplomat mengatakan kepada kantor berita The Associated Press bahwa Brunei mengundang diplomat veteran berpangkat tinggi Myanmar, Chan Aye, sebagai perwakilan non-politik, tetapi dia tidak hadir.

Militer Myanmar Senin malam menantang ASEAN atas langkahnya yang telah menurunkan partisipasinya dalam pertemuan puncak tiga hari itu.

Mereka mengatakan telah memberi tahu Brunei bahwa mereka hanya bisa menerima partisipasi Min Aung Hlaing atau perwakilan tingkat menteri.

Dalam memutuskan untuk mengesampingkan kepala militer Myanmar, ASEAN mengutip kegagalannya untuk mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri permusuhan, memulai dialog, mengizinkan dukungan kemanusiaan dan memberikan utusan khusus akses penuh ke negara itu.

Militer juga menolak izin utusan ASEAN untuk Myanmar, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof untuk bertemu Aung San Suu Kyi dan para pemimpin pemerintah lainnya yang telah ditahan sejak pengambilalihan 1 Februari.

Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk tahanan politik, sejak melakukan kudeta militer Myanmar juga telah membunuh lebih dari 1.000 orang dan menangkap ribuan orang.

Kini di Myanmar telah terjadi pertikaian dan terus meningkat. Tentara Myanmar sendiri mulai banyak yang tewas karena munculnya perlawanan bersenjata oleh kelompok-kelompok oposisi yang membela demokrasi rakyat Myanmar.

Ia juga menegaskan bahwa konflik sedang dipicu oleh  "teroris" yang bersekutu dengan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan mengatakan ASEAN tidak memperhitungkannya.

NUG telah mendorong pengakuan di ASEAN dan internasional. Amerika Serikat pada Senin mengumumkan bahwa Penasihat Keamanan Nasional, Jake Sullivan telah mengadakan pertemuan virtual  dengan dua perwakilan NUG pada 25 Oktober.

Sullivan menekankan "dukungan Amerika Setikat yang berkelanjutan untuk gerakan pro-demokrasi di Myanmar dan membahas upaya berkelanjutan untuk memulihkan demokrasi setelah perebutan kekuasaan oleh militer.

Dia juga menyatakan keprihatinan atas kekerasan brutal militer dan mengatakan Amerika Setikat akan terus mempromosikan akuntabilitas untuk kudeta.

ASEAN juga akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS, Joe Biden serta para pemimpin dunia lainnya termasuk China dan Rusia.

Dalam agenda hari pembukaan Selasa adalah tiga pertemuan terpisah antara para pemimpin ASEAN dan perwakilan AS, China dan Korea Selatan.

Debbie Stothard, pendiri dan koordinator Jaringan Asean Alternatif di Burma mengatakan, tentu saja mengejutkan junta bahwa ASEAN akhirnya mengambil garis di sini yakni dengan mengecualikan Min Aung Hlaing.

Dia mengatakan kepada Al Jazeera, bahwa perhatian utama bagi ASEAN adalah serangan yang akan segera terjadi di utara negara itu, yang diperingatkan para ahli PBB mengingatkan pada tindakan keras militer 2017 di negara bagian Rakhine yang memaksa lebih dari 700.000 etnis Rohingya ke Bangladesh.

"ASEAN sangat resah karena kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, terutama selama pandemi Covid-19," katanya. "ASEAN sekarang harus bergulat dengan fakta bahwa ambisi dan keserakahan pribadi Jenderal Senior Min Aung Hlaing menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi keamanan regional, baik bagi Myanmar maupun kawasan itu sendiri. Jika ASEAN tidak bertindak sekarang, situasinya bisa diluar kendali dan kita akan menghadapi bencana selama 10 tahun ke depan," tegasnya.

"Jika ASEAN ingin militer Myanmar mendengarkan dengan serius, blok tersebut harus bermitra dengan Dewan Keamanan PBB dan membangun strategi untuk memastikan tentara mundur dari kekerasan ini," tambahnya.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement