Cegah Kekerasan Anak, DPPPA Malut Gelar Penguatan Aktivis PATBM

TIMESINDONESIA, SOFIFI – Kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian serius Pemprov Maluku Utara  melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Menurut data simponi 1 Januari - 24 Oktober 2021 ada 116 kasus kekerasan, 70 kasus diantaranya merupakan kekerasan terhadap anak yang tersebar di 10 kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut: 
1. Halmahera Barat 16
2. Halmahera Selatan 16
3. Halmahera Tengah 1
4. Halmahera Timur 2 
5. Halmahera Utara 36
6. Kepulauan Sula 11
7. Kota Ternate 29
8. Kota Tidore Kepulauan 3
9. Pulau Morotai 2
10. Pulau Taliabu 0

Dari data tersebut, sebagian besar merupakan bentuk kekerasan seksual dengan jumlah 61 kasus, kekerasan psikis 42 kasus, kekerasan fisik 23 kasus, penelantaran 12 kasus, dan lainnya 13 kasus.

Sejumlah kasus kekerasan yang dialami anak justru terjadi dalam lingkungan keluarga itu sendiri dan pelakunya adalah orang-orang terdekat mereka. 

Dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak yang dilaporkan akhir-akhir ini menunjukan bahwa keluarga, lingkungan sekitar , sekolah dan masyarakat belum mampu memberikan dukungan yang memadai kepada anak.

"Oleh karena itu diperlukan peran aktif keluarga dengan membangun komunikasi, mengawasi kegiatan anak dan memberikan ketrampilan kepada anak," kata Kadis PPPA, Musrifah Alhadar dalam sambutannya di acara PATBM Provinsi Maluku Utara, di Safirna Hotel, Ternate Selasa (26/10/2021).

Kegiatan Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) bagi aktivis PATBM diselenggarakan di Kota Ternate hari ini dan Tidore Kepulauan pada Rabu (26/10/2021).

Penguatan PATBM Minimalisir Kekerasan

Ia mengakui, mengatasi masalah kekerasan anak bukanlah hal yang mudah, namun untuk meminimalisir kekerasan, salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kwalitas aktivis PATBM.

Di Maluku Utara sendiri, sudah memiliki 74 aktivis PATBM, yang terdiri dari Kota Ternate 18, Halmahera Barat 7, Halmahera Utara 19, Pulau Morotai 19, Halmahera Selatan 5, Kota Tidore Kepulauan 6. 

Suasana penguatan PATBM cegah Kekerasan Anak. (Foto: Wahyudi Yahya/TIMES Indonesia)

PATBM merupakan upaya strategis yang tepat dalam mencegah kekerasan pada anak, dengan memberikan pemehaman dan pengetahun kepada kader, aktivis dan masyarakat di daerah, kecamatan dan desa terkait pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak, meliputi perlindungan anak terhadap pornografi dan napza, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan anak dari kekerasan dan ekspolitasi.

PATBM juga merupakan inisiatif untuk menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak melakukan upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan sikap dan perilaku guna memberikan perlindungan kepada anak.  

Untuk itu melalui kegiatan ini, Musrifah berharap masyarakat utamanya kader/aktivis PATBM mampu mengenal, menelah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan- permasalahan yang terjadi pada anak dan mampu secara mandiri maupun bersama-sama untuk melakukan perlindungan terhadap anak, dan para kader / aktivis PATBM mampu menjadi agen perubahan di wilayahnya masing – masing.

Menurut Musrifah, perlindungan anak dari kekerasan harus dilakukan serentak oleh anak , keluarga, masyarakat , pemerintah dan dunia usaha.

Pemerintah pusat kata dia, telah banyak mengeluarkan kebijakan dan melakasanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak, akan tetapi berbagai program tersebut belum mampu membendung kejadian-kejadian baru kekerasan terhadap anak . 

"Hal ini terjadi karena upaya perlindungan anak belum bayak menekankan pada pencegahan dan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak dan masyarakat secara bersama-sama,"jelasnya 

Anak-anak adalah faktor utama penentu kelangsungan daerah ini kedepan. masih tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak menjadi tantangan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. 

"Karena anak merupakan aset bangsa maka perlindungan mereka merupakan prioritas utama," ucapnya.  (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement