Kemenag RI Hadiah untuk NU, Presiden Harus Tegur Menag RI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, menilai pernyataan Menag RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kemenag RI merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) telah menimbulkan polemik dan kontroversi dan tak pantas disampaikan.

Saleh dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/10/2021) mengatakan, pernyataan Menag RI yang disampaikan dalam acara webinar RMI PBNU pada Rabu (20/10) tersebut, tidak sepantasnya disampaikan oleh pejabat negara.

Selain tidak memiliki landasan historis yang benar, pernyataan Menag juga dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di tengah masyarakat. Dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata dia.

Faktanya, lanjut Saleh, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Sejatinya, semua kelompok itu sama di mata hukum dan pemerintahan. Termasuk dalam hal ini, seluruh umat beragama yang ada di Indonesia. 

"Mereka adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia," ucap Saleh yang juga Ketua Fraksi PAN DPR RI.

Pernyataan seperti ini tentu sangat tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan. Sebab, pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan.

Misalnya, akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah kementerian lain. Dari kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. 

"Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," kata Saleh.

Untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, menteri agama diminta untuk menyampaikan permohonan maaf. Atau paling tidak meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat. Itu adalah sikap terbaik yang perlu dicontohkan oleh para tokoh dan pejabat kita.

"Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," pesannya.

Sejalan dengan itu, menteri agama diminta untuk bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat. Akan lebih produktif, jika energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, kualitas pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya. 

Saleh mengatakan, pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu. Sebaliknya, para pejabat publik harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement