PCINU Tiongkok Angkat Bicara soal Statemen Menag RI, Soal Sejarah hingga Unfairness

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rois Syuriyah PCINU Tiongkok KH Imron Rosyadi Hamid menilai, pernyataan Menag RI Yaqut Cholil Qoumas pada acara HSN beberapa hari lalu soal Depag (Kemenag) merupakan hadiah negara buat NU, haruslah dipandang sebagai bentuk penjelasan sejarah. 

"Selain penjelasan sejarah juga menjadi peringatan terhadap pihak-pihak lain yang selama ini sinis jika NU berada di pemerintahan," ucap Gus Imron, sapaan akrabnya.

Rektor Unira Malang ini menjelaskan, dalam sejarah berdirinya NKRI yang berusia 76 tahun, meskipun NU, kiai-kiai dan santri-santri ikut mengambil peran penting dalam masa pergerakan, persiapan, hingga mempertahankan kemerdekaan, namun NU tidak 'kemaruk' kekuasaan. 

NU selalu meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan. "Dan itu NU tidak pernah merasa iri jika ada orang non NU jadi presiden," sindirnya.

Dia lantas mencontohkan, Bung Karno yang berkuasa lebih dari 22 tahun adalah kader Muhammadiyah. Kala itu NU tidak pernah mempersoalkan background organisasi Bung Karno. Bahkan NU mendukung Bung Karno ketika dalam kesulitan.

"Saat itu negara menghadapi pemberontakan PRRI/ Permesta, DI/TII dll. Lalu NU memberinya gelar waliyul amri dloruri bi assyaukah," tandas Gus Imron.

Contoh lain, sambung dia, Presiden Soeharto yang berkuasa lebih dari 30 tahun juga kader Muhammadiyah. Saat itu sama sekali tidak memberikan tempat bagi warga NU duduk di posisi strategis. Termasuk di Depag saat itu. Kendati begitu, warga NU tetap loyal terhadap pemerintah.

Yang menarik, ketika KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai satu-satunya representasi warga NU yang menduduki posisi presiden, baru berkuasa beberapa bulan saja sudah dijatuhkan dengan cara yang tidak bermartabat. 

"Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dari posisi kepala pemerintahan?  Yang menjatuhkan Gus Dur adalah mereka yang "kemaruk" (serakah, Red) terhadap kekuasaan. Yang menjatuhkan Gus Dur adalah mereka yang merasa Indonesia hanya boleh dipegang oleh kelompoknya," terangnya. 

"Artinya apa, dalam 76 tahun Indonesia berdiri, warga NU hanya diberikan waktu 20 bulan saja untuk jadi presiden. Pertunjukan unfairness telah diukir dalam sejarah. Sekarang ketika NU mulai diberikan beberapa posisi strategis oleh Pemerintahan Jokowi, ada saja pihak yang mempermasalahkan terhadap portofolio yang diberikan kepada warga NU," sambungnya.

Karenanya, kata Imron, apa yang disampaikan Menag sudah benar bahwa Depag RI merupakan rintisan dari para tokoh-tokoh NU di pemerintahan. 

"Apa yang disampaikan Menag RI seharusnya menjadi bahan instrospeksi pihak lain yang selama ini terlalu serakah mengambil posisi di pemerintahan untuk kepentingan kelompok dan jaringan mereka," tandas rais syuriah PCINU Tiongkok ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement