Kopi TIMES

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Sabtu, 23 Oktober 2021 - 02:01 | 48.64k
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Kr. Bagas Romualdi, S.Pd, Mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Pegiat Gerakan Digital Jangkar Nusantara.
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Tepat pada tanggal 20 Oktober 2021, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin genap berusia dua tahun atau tujuh tahun bagi Jokowi yang terpilih sebagai presiden dua periode di tahun 2019. Selama dua tahun itu pula pemimpin pilihan rakyat ini banyak menuai persoalan.

Dalam bidang pemberantasan korupsi, Jokowi-Ma'ruf dianggap gagal menyelamatkan marwah KPK yang terus menerus mengalami pelemahan secara sistematis. Mulai dari pengesahan revisi UU KPK yang mengkerdilkan wewenang lembaga antirasuah tersebut hingga tes wawasan kebangsaan yang sukses menyingkirkan 56 pegawai KPK. Terkhusus Jokowi, ia memang perlu menjadi sorotan atas persoalan tersebut karena tidak berani mengambil tindakan tegas padahal pernah mengutarakan janji akan memperkuat KPK. Jokowi sekarang bahkan terkesan lepas tangan karena memilih diam atas situasi yang dihadapi oleh KPK. 

Dalam bidang demokrasi dan penegakan hukum, pemerintah Jokowi-Ma'ruf juga tidak sepenuhnya baik dalam menjaga iklim ideal bagi kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan, di dua tahun ini rasanya terjadi kemunduran yang begitu terlihat terkait dengan kebebasan sipil. Aparat negara sebagai elemen penegak hukum  cenderung bertindak represif, terbukti dari penghapusan dan pengejaran terhadap oknum pembuat mural kritik kepada Jokowi, hingga yang baru-baru terjadi yakni mahasiswa yang dibanting oleh aparat saat melakukan aksi di Tangerang. 

Sebelum itu, catatan tindakan represif aparat negara terlihat dalam aksi massa menolak UU Cipta Kerja, di mana Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya ada 43 insiden kekerasan oleh polisi yang terjadi dalam aksi antara 6 Oktober hingga 10 November 2020. Amnesty juga mendokumentasikan setidaknya ada 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut.

Ada 6.658 orang yang ditangkap di 12 provinsi, dan sebanyak 301 dari mereka sempat ditahan dengan jangka waktu yang berbeda-beda, termasuk 18 jurnalis. Kemudian dalam protes secara daring terhadap UU tersebut, 18 orang di tujuh provinsi menjadi tersangka atas tuduhan melanggar UU ITE. Terkait poin UU ITE, secara umum, Amnesty Internasional Indonesia mencatat, setidaknya terdapat 101 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE pada tahun 2020. 

Di satu sisi, penegakan hukum justru sepertinya lembut ke pihak koruptor. Juliari Batubara, eks Menteri Sosial yang melakukan korupsi dana bantuan sosial pandemi Covid-19 hanya dijatuhi vonis 12 tahun penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Padahal, ia telah terbukti menerima suap Rp 32 miliar dan bersikukuh menyangkal terlibat korupsi (tidak terbuka). Lucunya, hakim meringankan hukuman dengan dalih politikus PDI Perjuangan itu telah mendapat cacian dan hinaan dari masyarakat.

Selain itu, penegakan hukum untuk kasus pelanggaran HAM di masa lalu pun masih belum terselesaikan. Penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia merupakan komitmen Jokowi di periode pertama ketika berpasangan dengan Jusuf Kalla. Namun, janji tersebut tak kunjung ditepati bahkan tidak disinggung dalam prioritas kerja di periode ke dua Jokowi menjadi presiden. Berdasarkan keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terdapat 12 kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas sampai saat ini.  Kasus-kasus ini mulai dari pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib hingga kerusuhan Mei 1998. Hal tersebut memperlihatkan ketiadaan komitmen yang utuh dari Jokowi untuk menyelesaikan luka masa lalu bangsa ini. 

Meski ada catatan evaluasi di atas, menurut saya, ada bidang-bidang lain yang cukup optimal ditangani oleh pemerintah. Pertama, dalam bidang kesehatan dan ekonomi, di mana  pemerintahan Jokowi-Ma'ruf harus dihadapkan pada tantangan besar yakni pandemi Covid-19. Sempat kewalahan di awal, namun perlahan-perlahan, pemerintah mampu untuk mengambil langkah bijak dan pasti guna menanggulangi Covid-19.

Seperti melalui penerapan PPKM hingga gencarnya proses vaksinasi. Usaha pemerintah dalam menangani pandemi pun menuai kepuasan dari publik. Hal itu bisa dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tren kepuasan terhadap kerja pemerintah pusat dalam menangani Covid-19 cenderung meningkat dalam setahun terakhir, yakni dari 60,7 persen pada Oktober 2020 menjadi 64,6 persen pada September 2021. 

Sisi ekonomi yang sempat terhempas oleh pandemi pun juga mengalami peningkatan. Selain disebabkan infrastruktur yang terus digencarkan oleh pemerintah guna memutar roda perekonomian di level daerah, langkah seperti pemberian bantuan untuk kelompok pekerja masyarakat, pelaku UMKM, dan optimalisasi ekspor di sektor perkebunan membuat ekonomi mampu bertahan di tengah pandemi. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2021 mencapai 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian tersebut menjadi titik balik setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II 2020. Kala itu di kuartal II 2021, ekonomi RI -5,32 persen.

Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan jumlah utang yang berdasarkan data per Agutsus 2021 angkanya mencapai Rp 6.625,43 triliun. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 harus tetap menjaga pengelolaan utang secara hati-hati, terukur, dan fleksibel. 

Tiga Tahun Lagi

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih mempunyai waktu tiga tahun lagi untuk menuntaskan janji dan menyelesaikan ragam persoalan di negeri ini. Tiga tahun ini sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi Jokowi karena sudah tidak bisa maju lagi sebagai presiden di periode berikutnya. Arah pandang pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi sungguh baik, namun aspek lain seperti penegakan hukum yang adil dan humanis, demokrasi, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi juga perlu menjadi fokus utama yang harus dituntaskan.

Artinya, sisa tiga tahun mesti dimanfaatkan secara optimal oleh Jokowi-Ma’ruf untuk membuktikan diri mampu menjalankan roda pemerintahan dengan memetakan dan memecahkan masalah secara komprehensif. Jangan sampai, Jokowi-Ma’ruf meninggalkan utang persoalan dan kesan buruk di masa mendatang.    

***

*)Oleh: Kr. Bagas Romualdi, S.Pd, Mahasiswa Program Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Pegiat Gerakan Digital Jangkar Nusantara.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Jelang Laga Kontra Persatu Tuban, Persewangi Banyuwangi Gelar Pemusatan Latihan
    Jelang Laga Kontra Persatu Tuban, Persewangi Banyuwangi Gelar Pemusatan Latihan
    05/12/2021 - 09:18
  • Pengusaha Indonesia Sambut Baik Cryptocurrency dengan Memperkuat Komunitas¬†
    Pengusaha Indonesia Sambut Baik Cryptocurrency dengan Memperkuat Komunitas 
    05/12/2021 - 09:07
  • Gunung Semeru Meletus, Bantuan Terpusat di Dua Titik
    Gunung Semeru Meletus, Bantuan Terpusat di Dua Titik
    05/12/2021 - 08:55
  • Gunung Semeru Meletus, Pertamina Pastikan Ketahanan Stok dan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG
    Gunung Semeru Meletus, Pertamina Pastikan Ketahanan Stok dan Kelancaran Distribusi BBM dan LPG
    05/12/2021 - 08:47
  • Gunung Semeru Meletus, Kepala BNPB Terbang ke Lumajang
    Gunung Semeru Meletus, Kepala BNPB Terbang ke Lumajang
    05/12/2021 - 08:30

TIMES TV

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

05/11/2021 - 09:44

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis
Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Calon Alternatif Solusi di Muktamar ke-34 NU di Lampung
    Calon Alternatif Solusi di Muktamar ke-34 NU di Lampung
    04/12/2021 - 17:12
  • Paradigma Kurikulum Baru
    Paradigma Kurikulum Baru
    04/12/2021 - 11:07
  • Urgensi Media Sebagai Sarana Publikasi dan Informasi Pemerintah Daerah
    Urgensi Media Sebagai Sarana Publikasi dan Informasi Pemerintah Daerah
    03/12/2021 - 19:35
  • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 2021
    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Akhir Tahun 2021
    03/12/2021 - 18:14
  • Panggung Sandiwara Undang-Undang Inkonstitusional
    Panggung Sandiwara Undang-Undang Inkonstitusional
    03/12/2021 - 12:12
  • Kepemimpinan Masa Depan: Generasi Tangguh dan Bertumbuh
    Kepemimpinan Masa Depan: Generasi Tangguh dan Bertumbuh
    03/12/2021 - 11:33
  • Pilkada 2024: Polemik Masa Jabatan Kepala Daerah
    Pilkada 2024: Polemik Masa Jabatan Kepala Daerah
    03/12/2021 - 10:29
  • Terbang Sudah, Umrah Belum
    Terbang Sudah, Umrah Belum
    03/12/2021 - 08:25

KULINER

  • Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    04/12/2021 - 21:06
  • Lezat Gurih Almond Tart Abon Lapis Kukus Pahlawan
    Lezat Gurih Almond Tart Abon Lapis Kukus Pahlawan
    04/12/2021 - 16:22
  • Selain Ayam Taliwang, Gastronomi NTB Punya Singang dan Olahan Ikan Napoleon
    Selain Ayam Taliwang, Gastronomi NTB Punya Singang dan Olahan Ikan Napoleon
    04/12/2021 - 15:21
  • Tjingkir Songo Mojokerto, Kedai Makan yang Usung Konsep Kuliner Ala Jawa
    Tjingkir Songo Mojokerto, Kedai Makan yang Usung Konsep Kuliner Ala Jawa
    04/12/2021 - 03:22
  • Pawon Jamur Blitar, Kreatif Olah Jamur Jadi Belasan Menu Tradisional
    Pawon Jamur Blitar, Kreatif Olah Jamur Jadi Belasan Menu Tradisional
    03/12/2021 - 17:01