DPR RI Menolak Aturan Penumpang Pesawat Menunjukkan Wajib Tes PCR

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nur Nadlifah menolak aturan penumpang pesawat wajib tes PCR. Dia mengaku heran kenapa masyarakat selalu dibikin bingung oleh aturan pemerintah yang selalu berbelit-belit.

Nur Nadlifah menegaskan, kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali tersebut sangat memberatkan masyarakat. Dia berharap penolakan tersebut segera ditanggapi.

Nadlifah pun mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Inmendagri Nomor 53/2021 ini. Sebab, pada Inmendagri sebelumnya, yakni Inmendagri Nomor 47/2021. 

Persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama.

"Ini kebijakan aneh. Percuma masyarakat diajak menyukseskan vaksinasi tapi kenyataan di lapangan masyarakat masih dibebankan dengan tes PCR. Seharusnya masyarakat tidak dibebankan dengan hal-hal yang mestinya tidak perlu dilakukan," kata Nadlifah di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Nadlifah menilai masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dan sudah menerima vaksin dosis kedua seharusnya cukup menggunakan tes antigen. Menurutnya, kebijakan mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat pun bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang sedang bekerja keras mempercepat pemulihan ekonomi.

Selain itu, Nadlifah menilai kebijakan ini seakan memihak pelaku bisnis tes PCR. Nadlifah mendorong pemerintah tidak membuat kebijakan yang bertolak belakang dan menimbulkan spekulasi di tengah publik.

"Kenapa saya bilang aneh, kita selama ini berjuang mati-matian mengajak masyarakat untuk mau divaksin sehingga herd immunity tercapai. Setelah perlahan itu diterima oleh publik, justru pemerintah sendiri yang merusaknya," imbuhnya.

"Contohnya kebijakan penumpang pesawat wajib tes PCR. Publik jadi berpikir, oh vaksin itu proyek bisnis kesehatan. Percuma vaksin wong masih wajib tes PCR," pungkas Nadlifah.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement