Update Program PEN, Menko Perekonomian RI: Realisasi Capai Rp 428,21 Triliun

Senin, 18 Oktober 2021 - 23:06 | 33.57k

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (FOTO: Kemenko Perekonomian for TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 15 Oktober 2021 diungkapkan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mencapai Rp 428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp 744,77 triliun.

Menko Airlangga memaparkan, penggunaan angaran PEN adalah untuk Klaster Kesehatan terealisasi Rp 115,84 triliun (53,9%), Klaster Perlinsos terealisasi Rp 122,47 triliun (65,6%), Klaster Program Prioritas terealisasi Rp 67,00 triliun (56,8%), Klaster Dukungan UMKM & Korporasi terealisasi Rp 62,60 triliun (38,5%), dan Klaster Insentif Usaha terealisasi Rp60,31 triliun (96,0%).

“Untuk Klaster Kesehatan sendiri diutamakan untuk kegiatan Diagnostik (Testing dan Tracing) yang realisasinya mencapai Rp 3 triliun atau 66,6%, Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) yang mencapai Rp14 triliun (73,9%) dari dari pagu Rp18,94 triliun, dan juga Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) dengan realisasi sebesar Rp 23,97 triliun (41,5%),” jelas Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Turut hadir dalam Konferensi Pers tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut Airlangga mengungkapkan, realisasi dari klaster PerlinSos yang sebesar Rp122,47 triliun antara lain digunakan untuk Program PKH sebesar 73,4% atau Rp20,79 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 58,6% atau Rp29,26 triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 58,7% atau Rp16,91 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan BSU sebesar 75,60% atau Rp6,65 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.

“Arahan dari Presiden Jokowi bahwa mengingat kasus di berbagai daerah sudah turun drastis, sesuai usulan Menteri Keuangan, maka anggaran earmarked 8% DBH/DAU agar bisa dioptimalisasi untuk tujuan lain selain penanganan Covid-19, dan Menkeu akan menyesuaikan aturan dan kebijakan terkait hal tersebut,” tutup Menko Perekonomian RI. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.