Peristiwa Nasional

Wapres RI KH Ma'ruf Amin Minta Pemprov NTT Memutakhirkan Data Kemiskinan Ekstrim

Senin, 18 Oktober 2021 - 15:15 | 27.67k
Wapres RI KH Ma'ruf Amin meminta Pemprov NTT memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan ekstrim. (FOTO: Setwapres).
Wapres RI KH Ma'ruf Amin meminta Pemprov NTT memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan ekstrim. (FOTO: Setwapres).

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres RI) Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) memperbaiki dan memutakhirkan data kemiskinan ekstrem untuk program penyelesaian pada 2022 hingga 2024.

"Saya minta perbaikan data terus dilakukan sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat," ucap Wapres lewat siaran pers, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Menurut Wapres, pemerintah memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengatur strategi penyelesaian kemiskinan ekstrem mulai tahun anggaran 2021.

Untuk Provinsi NTT, Wakil Kepala Negara meyebut, bahwa pemerintah menetapkan lima kabupaten yang angka kemiskinan ekstremnya ditargetkan selesai atau mencapai nol persen pada akhir 2021.

Kelima kabupaten itu adalah Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur; dengan data masyarakat miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dan total 89.410 rumah tangga miskin ekstrem.

"Kita harapkan untuk yang (miskin) ekstrem di lima kabupaten ini bisa nol persen dan seluruh kabupaten di NTT bisa nol persen sampai tahun 2024," katanya.

Wapres juga meminta Pemprov NTT memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemsos) yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan tambahan kepada masyarakat miskin ekstrem pada tahun anggaran 2021.

"Untuk Program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kemsos serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa dan PDTT untuk menyalurkan BLT Desa," katanya.

Oleh karena itu, Wapres RI KH Ma'ruf Amin meminta Pemprov NTT untuk terus memperbaiki data agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun berikutnya berbasis data mutakhir dan akurat.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Irfan Anshori
Publisher : Ahmad Rizki Mubarok

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES