DPRD Sumedang: Anggaran Pilkades Serentak 89 Desa Mencapai 6 Miliar

TIMESINDONESIA, SUMEDANG – Menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 89 desa se-Kabupaten Sumedang pada 27 Oktober 2021 nanti, Komisi I DPRD Sumedang terus melakukan pengawasan dan memastikan tiga hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan Pilkades tersebut.

"Ketiga hal itu, pertama ingin dari sisi regulasi tidak ada lagi persoalan. Yang mana dari sisi regulasi Pilkades dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dan Sumedang berada pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, maka perlu adanya penyesuaian," ungkap Ketua Komisi 1 Asep Kurnia kepada wartawan di Sumedang, Senin (18/10/2021). 

Asep berharap tidak ada klaster baru di Pilkades. Kemudian, kampanye daring atau seperti apa dan bagaimana regulasi bisa mencegah terjadinya potensi kerumunan dan penerapan protokol kesehatan (prokes). 

"Kedua, jika secara teknis regulasinya sudah bagus tapi di lapangan penerapannya tidak maksimal atau bahkan tidak dipahami oleh para penyelenggara itu akan menimbulkan persoalan juga," katanya. 

Oleh sebab itu, menurut Asep, pada saat pengawasan kemarin seperti apa teknis pengundian yang sudah dilewati. Atau misalkan teknis tahapan kampanye. Kedepannya harus dievaluasi bersama. 

"Nah, terakhir dari sisi anggaran, Komisi I DPRD Sumedang telah menyepakati anggaran Pilkades lebih dari Rp 6 miliar. Kami juga ingin memastikan anggaran itu sudah diterima oleh para panitia," terangnya. 

Dikatakannya, ada beberapa hal yang harus dijadikan perbaikan dari sisi anggaran. Terutama anggaran panitia akibat waktu yang tertunda tapi honornya belum maksimal. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah ke depan dalam penyelenggaraan Pilkades itu sendiri.

"Dari 3 hal hasil pengawasan kami, bisa disimpulkan bahwa Sumedang sudah siap menyelenggarakan Pilkades. DPRD Sumedang tentunya terus melakukan pengawasan sehingga setiap tahapan betul-betul sesuai dengan yang ada di lapangan. Kemudian pengawasannya masih ada yang harus ditunggu, yakni rekomendasi dari Kemendagri terkait penyelenggaraan Pilkades serentak," tuntasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement