Hukum dan Kriminal

Dewan Pers: Permohonan Uji Materi UU Pers 40/1999 di MK Harus Ditolak

Jumat, 15 Oktober 2021 - 23:16 | 32.95k
Dewan Pers: Permohonan Uji Materi UU Pers 40/1999 di MK Harus Ditolak
Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh (FOTO: TIMES Indonesia)
Editor: Faizal R Arief

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pada Senin, 11 Oktober 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) menggelar sidang pleno Hakim dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021, perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU PERS 40/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Adapun pasal-pasal dalam UU PERS 40/1999 yang diuji-materikan sebagai berikut:  Pasal 15 ayat (2) huruf f “Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.” 

Kemudian Pasal 15 ayat (3) “Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” Permohonan Judicial Review UU PERS 40/1999 ini diajukan/dimohonkan oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku Para Pemohon melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada 12 Agustus 2021.

Adapun permohonan Para Pemohon dalam Petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang tersebut telah disampaikan dan dibacakan keterangan dari Pemeritah selaku salah satu Termohon yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga Dewan Pers selaku Pihak Terkait, dan para perwakilan konstituen Dewan Pers.

Terhadap keterangan pemerintah selaku salah satu Termohon, yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Usman Kansong, Dewan Pers menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

Pemerintah melalui keterangan resminya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dengan komitmen yang kuat dan tegas, mengakui keberadaan Dewan Pers yang lahir melalui mandat dan amanat UU PERS 40/1999 hingga saat ini, yang telah melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana diamanatkan Pasal 15 UU PERS 40/1999. Pemerintah dalam keterangannya tegas menyampaikan bahwa: 

a. Para Pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaktidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers; 

b. Para Pemohon Judicial Review tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945; 

c. Dalil Para Pemohon dalam Permohonan Judicial Review tidak jelas (obscuur libel); 

d. Implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU PERS 40/1999, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat. 

e. Surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintahan termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor: 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers Terkait Adanya Kegiatan Plagiarisme dan Penyemu (Imposter) yang Dilakukan oleh Pihak Lain secara Tidak Sah terhadap Penamaan dan Fungsi Dewan Pers tertanggal 28 April 2021 mengartikan nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya 1 (satu) entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan berperan seperti Dewan Pers; 

f. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) UU PERS 40/1999 telah jelas memberikan nomenklatur “Dewan Pers” dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers, sehingga apabila Para Pemohon mendalilkan “organisasinya” bernama “Dewan Pers Indonesia” maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers. 

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia (“organisasi” atau “forum” dimana Para Pemohon menjadi anggotanya) tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan Anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskiriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PERS 40/1999; 

g. Pasal 15 ayat (5) UU PERS 40/1999 yang merujuk Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999, perihal pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers oleh insan pers, sesunggguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya.

Dan Presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi Anggota Dewan Pers karena Anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) UU PERS 40/1999; 

h. Pemerintah berpendapat Para Pemohon dalam permohonan judicial review ini ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Jumat (15/10/2021), menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan pers termasuk konstituen Dewan Pers dan seluruh elemen masyarakat lainnya yang telah bersama-sama mengawal kemerdekaan pers dengan memberikan perhatian terhadap perkara permohonan judicial review di Mahkamah Agung ini.

Mohammad Nuh menegaskan, Dewan Pers tetap dan selalu berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU PERS 40/1999 dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta bersama-sama konstituen Dewan Pers dan masyarakat sipil lainnya menjaga dan melawan adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers dan UU PERS 40/1999 dari pihak manapun.

Nuh kembali menegaskan bahwa berbagai peraturan-peraturan pers dibuat dan disusun oleh para konstituen yang difasilitasi oleh Dewan Pers, secara keseluruhan memberikan pedoman dan standar yang diikuti oleh organisasi pers baik organisasi wartawan maupun organisasai perusahaan pers.

Dewan Pers mengimbau masyarakat insan pers dan elemen masyarakat lainnya agar tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mediskreditkan Dewan Pers melalui segala cara dan segala saluran informasi apapun. Karena itu diharapkan selalu menguji dan memverifikasi informasi tersebut kepada Dewan Pers dan perwakilan Konstituen Dewan Pers.

"Dewan Pers mengajak semua insan pers tetap menjaga Pers Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi, menjaga dan melawan terhadap upaya-upaya pelemahan kemerdekaan pers yang profesional dan bertanggungjawab yang terus menerus disempurnakan," ujar Mohammad Nuh



Publisher : Rizal Dani

EKORAN

TERBARU

  • 8 Pilihan Aplikasi Absensi Terbaik Selama Work From Home
    8 Pilihan Aplikasi Absensi Terbaik Selama Work From Home
    09/12/2021 - 07:17
  • Palatar Agung di Pangandaran, Objek Wisata yang Cocok Jadi Arena Olahraga Air Soft
    Palatar Agung di Pangandaran, Objek Wisata yang Cocok Jadi Arena Olahraga Air Soft
    09/12/2021 - 06:39
  • Cara Membuat Kop Surat di Word, Dijamin Bisa!
    Cara Membuat Kop Surat di Word, Dijamin Bisa!
    09/12/2021 - 05:15
  • Kenali Jenis Parfum Agar Tetap Tampil Segar
    Kenali Jenis Parfum Agar Tetap Tampil Segar
    09/12/2021 - 03:04
  • Delicious Zero-Waste Foods at The G Flavours
    Delicious Zero-Waste Foods at The G Flavours
    09/12/2021 - 01:18

TIMES TV

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

05/11/2021 - 09:44

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis
Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

Profesor Kopi : Malang Gudangnya Kopi Robusta

iGuides

  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00

KOPI TIMES

  • Refleksi Hari Anti Korupsi, Masyarakat Semakin Anti Korupsi?
    Refleksi Hari Anti Korupsi, Masyarakat Semakin Anti Korupsi?
    08/12/2021 - 18:22
  • Kondisi Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia
    Kondisi Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia
    08/12/2021 - 17:31
  • Urgensinya Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari
    Urgensinya Komunikasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari
    08/12/2021 - 16:02
  • Hak Asasi Manusia Dalam Sudut Pandang Demokrasi
    Hak Asasi Manusia Dalam Sudut Pandang Demokrasi
    08/12/2021 - 15:34
  • Kesetaraan Pendidikan Bagi Kaum Hawa
    Kesetaraan Pendidikan Bagi Kaum Hawa
    08/12/2021 - 14:38
  • Literasi Baca, Melestarikan Arsip Tekstual di Indonesia
    Literasi Baca, Melestarikan Arsip Tekstual di Indonesia
    07/12/2021 - 16:21
  • Akankah Permendikbud Ristek Berujung Pada Uji Materi di MA?
    Akankah Permendikbud Ristek Berujung Pada Uji Materi di MA?
    07/12/2021 - 15:13
  • Optimalisasi Program Sister School
    Optimalisasi Program Sister School
    07/12/2021 - 11:31

KULINER

  • Ide Snack Platter Terbaik untuk Teman Asyik di Rumah
    Ide Snack Platter Terbaik untuk Teman Asyik di Rumah
    08/12/2021 - 12:29
  • Q5 Steak Gelar Eating Challenge TikTok, Hadiah 2 Bulan Makan Sepuasnya
    Q5 Steak Gelar Eating Challenge TikTok, Hadiah 2 Bulan Makan Sepuasnya
    07/12/2021 - 13:16
  • Lontong Tahu Kuliner Khas Blora, Cita Rasa Unik dan Berbeda
    Lontong Tahu Kuliner Khas Blora, Cita Rasa Unik dan Berbeda
    07/12/2021 - 03:22
  • Makanan Lezat dan Konsep No Waste, Bikin Ketagihan Nongkrong di The G Flavours
    Makanan Lezat dan Konsep No Waste, Bikin Ketagihan Nongkrong di The G Flavours
    05/12/2021 - 13:12
  • Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    Batu Street Food Hadir Lagi di Kota Batu
    04/12/2021 - 21:06