PBG Dorong DPRD Gresik Inisiasi Perda Pengawasan dan Pembinaaan Pemdes

TIMESINDONESIA, GRESIK – Perkumpulan Badan Permusyawaratan Desa Gresik (PBG) mendorong DPRD Gresik Jawa Timur menginisiasi peraturan daerah soal pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa. 

Hal itu diungkapkan saat para pengurus PBG melakukan audiensi dengan Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Gresik pada Kamis (14/10/2021) siang.

Ketua PBG Suyanto mengatakan, penguatan kelembagaan BPD harus memiliki turunan hukum yang jelas. Regulasi yang ada saat ini, terang Suyanto terkesan membenturkan anggota BPD dengan kepala desa serta perangkat desa. 

"Mekanisme, bentuk dan tindak lanjut dari laporan kinerja tersebut belum ada produk hukum apapun, sehingga terkesan regulasi yang ada membenturkan BPD dan kades," katanya. 

Menurut Suyanto, BPD memiliki fungsi yang penting dalam jalannya roda pemerintahan di desa. Maka dari itu, PBG mengusulkan DPRD agar menyusun Perda Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Desa.

"Yang nantinya juga memberikan pedoman kongkrit tentang fungsi dan tugas pengawasan anggota BPD," ujarnya.

Jika perda itu terwujud, Suyanto menyakini ke depan akan ada harmonisasi dalam pemerintahan desa. Hal ini juga sebagai bukti keterlibatan masyarakat yang terwakili oleh anggota BPD di masing-masing desa 

"Yang terpenting juga desa bisa melibatkan BPD dalam mengambil setiap kebijakan," tambahnya. 

Sementara itu, Sekretaris PBG Moh Masduki menambahkan selain mengusulkan ayas insiatif peraturan daerah, pihaknya juga meminta dewan agar memperjuangkan anggota BPD agar ada kenaikan tunjangan.

Masduki menambahkan, kenaikan tunjangan anggota BPD itu sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati Fandi Akhmad Yani sebagai bentuk perhatian.

"Saat ini tunjangan BPD kurang layak, ada yang 500 ribu atau 600 ribu tergantung kondisi desanya. Kami harap agar usulan ini bisa terwujud," tutup Sekretaris PBG usai audiensi dengan DPRD Gresik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement