Dinilai Penting, Bupati Sidoarjo Imbau Masyarakat Update Data Kependudukan

TIMESINDONESIA, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali atau Gus mengungkapkan bahwa tenaga pengolaan data warga di desa penting keberadaannya.

Data itu dibutuhkan agar program Pemerintah tepat sasaran, efektif dan efisien. Program apapun, baik di tingkat kementerian, provinsi, kabupaten sampai kecamatan dan desa wajib mendahulukan data sebelum melaksanakan program.

"Data warga ini mirip peta, kalau kita berjalan tanpa ada peta ya pastinya meraba-raba," katanya.

Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini menyadari untuk memperbaiki atau mengupdate data dibutuhkan kesadaran untuk saling mengingatkan.

Pasalnya masyarakatnya sendiri kurang memiliki kesadaran dalam mengupdate atau memperbaiki datanya. Masyarakat hanya akan mengupdate datanya bila ada perlunya. Seperti dicontohkannya update data kematian maupun kelahiran.

"Masyarakat cenderung tidak segera lapor bila ada anggota keluarganya meninggal. Masyarakat hanya akan membuat akte kematian disaat akte kematian tersebut dibutuhkannya untuk persoalan hak waris.

Begitu pula dengan data kelahiran. Masyarakat cenderung akan mengurus akte kelahiran bila anaknya sudah menginjak usia sekolah. Yang terbaru adalah update data vaksin Covid-19. Masyarakat mulai berlomba-lomba ikut vaksin saat sertifikat vaksin digunakan sebagai syarat masuk pusat perbelanjaan maupun wisata.

Oleh sebab itu update data penting dilakukan, tidak menunda-nunda. Jangan sampai saat dibutuhkan saja baru meng update data," jelasnya.

Gus Muhdlor menambahkan jika banyak data saat ini yang tidak valid karena memang masyarakat sendiri tidak mau mengupdate.

"Buktinya data yang ada sebagaian besar tidak valid. Seperti data yang ada di lingkup bawah, yakni di desa. Contohkannya data jumlah orang Lanjut Usia (Lansia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo tidak sama dengan yang ada dilapangan.

Banyak Lansia yang sudah meninggal namun data tersebut masih sama. NIK nya masih ada namun orangnya sudah meninggal dunia. Hal tersebut diketahuinya langsung dari pendataan Lansia untuk vaksinasi Lansia. Suatu saat akan menjadi masalah jika data ini tak segera diupdate," paparnya.

Gus Muhdlor menambahkan jika dirinya tidak bisa membayangkan data yang salah digunakan dalam suatu program. Kerugian dipastikannya terjadi apabila data yang salah itu dipakai. Semisal dalam program UHC yang mencover iuran kesehatan masyarakat miskin.

"Bayangkan kalau negara membayar iuran BPJS orang yang sudah meninggal, rugi berapa negara, bayangkan juga kalau ada bantuan yang turun dari pusat kepada orang yang sudah meninggal, apa mau diantar ke makamnya sembako itu.

Bupati Sidoarjo berharap semua pihak terutama masyarakat Kabupaten Sidoarjo wajib memperbaiki kondisi data yang terjadi saat ini. "Desa wajib melek data. Dengan begitu pembangunan yang ada dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement