Biaya Berpotensi Melonjak, DPR RI Sebut IKN Bukan Kebutuhan Mendesak

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Besaran anggaran dalam rangka membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru berpotensi untuk melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal. Terlebih, saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil akibat dampak pandemi sehingga RUU IKN dinilai Anggota DPR RI bukan sebagai agenda mendesak. 

"Dalam kondisi saat ini, pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan seharusnya menjadi agenda prioritas dan bukan yang lain," terang Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/10/2021). 

Ia menyampaikan, Komisi V DPR RI sudah melakukan kajian serta pendalaman terkait isu tersebut. Dan, Ibu Kota Negara belum menjadi prioritas dan kepentingan untuk memindahkan ibu kota, ditambah dengan biaya anggaran yang tidak sedikit. 

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menyoroti angka Rp490 triliun sesuai hitungan kebutuhan pemerintah. Namun dalam realisasinya bisa menjadi 2 kali lipat hingga 3 kali lipat. 

Suryadi lantas mencontohkan proyek kereta cepat Bandung - Jakarta yang pada perhitungan awalnya hanya Rp60 triliun, akan tetapi dalam realisasinya mencapai lebih dari Rp100 triliun.  

Ia menambahkan, naskah akademik tersebut tentang alasan untuk memindahkan Ibu Kota seharusnya dapat dipelajari terlebih dahulu oleh publik. Mengingat pemerataan pembangunan menjadi salah satu alasan untuk memindahkan Ibu Kota dalam pembahasan internal pemerintah.

"Semua masyarakat Indonesia tentu ingin mengetahui apa permasalahan di Jakarta?," sebut legislator dapil Nusa Tenggara Barat II tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya menyampaikan IKN baru di Kalimantan Timur tidak sekadar menjadi kantor pemerintahan saja melainkan juga akan menjadi motor dan katalis kemajuan Indonesia ke depan. 

Pratikno mengatakan, ide besar IKN baru bukan hanya memindahkan ibu kota melainkan juga membangun sentra inovasi berkelanjutan dan menjadi sumber inspirasi, sekaligus motor kemajuan Indonesia ke depan.

"Jangan dibayangkan ini akan semata-mata menjadi kantor pemerintahan saja, tetapi sebuah kota baru, kota masa depan, kota yang bisa menjadi magnet bagi para talenta hebat dan sekaligus menjadi engine, menjadi motor, menjadi katalis kemajuan Indonesia," ujarnya saat menyerahkan Surpres RUU IKN ke DPR RI baru-baru ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement