Khofifah-Soekarwo Saling Memuji, Estafet Kepemimpinan Berjalan Sukses

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres RI) Soekarwo terlihat saling memuji saat acara diskusi Meneropong Ekonomi Jawa Timur Saat Indonesia 100 Tahun live di stasiun televisi JTV. 

Lontaran pujian tak sekedar talking opinion belaka. Namun juga sarat data keberhasilan estafet kepemimpinan. Soekarwo sendiri merupakan Gubernur Jatim dua periode (2009-2019). Selanjutnya, Partai Demokrat Jatim di bawah kepemimpinan Soekarwo mengusung Khofifah saat Pilkada 2019 lalu. 

Kemesraan dalam merajut Jatim kian terjaga. Koordinasi serta komunikasi masih terjalin. 

Kondusivitas antar tokoh besar tersebut mengantar Jatim menuju kesuksesan dan menjadi pelopor dalam program kerja pembangunan. Termasuk menjadi motor kebangkitan Jatim dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengatakan, ia akan meneruskan kesuksesan program masa kepemimpinan Soekarwo. 

"Apa yang sudah diwariskan Pak Dhe (Soekarwo) itu akan terus kita jaga dan tumbuh kembangkan," ungkap Khofifah, Senin (11/10/2021) malam. 

Dari rekam jejak, Jatim di tangan kepemimpinan Khofifah terus berlari kencang. Apalagi 12 Oktober 2021 merupakan momentum istimewa HUT ke-76 Pemprov Jatim. Di usia yang semakin matang ini, pertumbuhan ekonomi Jatim kian melesat. 

Meskipun pandemi Covid-19 ekonomi Jatim masih tumbuh 7,05 persen pada triwulan II tahun 2021. Sektor industri, perdagangan, dan pertanian menopang pendapatan masyarakat. 

Topangan cukup, inflasi terkendali dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah meningkatkan optimistisme pelaku usaha di Jatim. 

Tak hanya itu saja. Layanan publik dalam bidang kebencanaan, kesehatan, pendidikan, perhubungan dan perizinan telah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Keberhasilan menangani Covid-19 dan berbagai prestasi yang telah dicapai semakin membuka harapan baru bagi warga untuk kehidupan yang lebih baik. 

Hal tersebut membuktikan jika Jatim merupakan provinsi yang memiliki pondasi ekonomi yang kuat untuk terus berkembang menjadi sebuah daerah yang lebih besar.

Jatim bahkan mampu merealisasikan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 hingga sebesar Rp31, 631 triliun lebih atau 104,94 persen melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar Rp30,142 triliun.

Saat ini Jatim tengah memprioritaskan pembangunan ekonomi di beberapa wilayah. Di antaranya Selingkar Wilis dan Jalur Lingkar Selatan, Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Gerbang Kartasusila, Kawasan Selingkar Ijen, Madura dan kepulauan.

Fondasi kuat inilah yang bisa menjadi modal Jatim untuk terus bertransformasi menjadi sebuah provinsi yang besar dan membanggakan terutama saat 100 tahun Indonesia merdeka nanti.

Khofifah menambahkan, kontribusi Jatim terhadap PDB Nasional berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta. Sedangkan kontribusi PDB se-Jawa mencapai angka 24,93 persen atau hampir 25 persen. Angka ini merupakan kontribusi Jatim untuk pertumbuhan ekonomi nasional di antara seluruh provinsi di Jawa. 

Sementara kontribusi Jatim dari 34 provinsi di Indonesia sekitar 14,44 persen berdasarkan data per triwulan II 2021.

"Kami juga bersyukur bahwa di triwulan II 2021 pertumbuhan ekonomi Jatim year on year (YoY) 7,05 persen. Ini pasti kerja keras luar biasa dari semua lini, seluruh stake holder, semangat masyarakat tidak kenal lelah karena kita ini didera pandemi dari Maret 2020," ucap Khofifah. 

Pada triwulan II 2021 pula, Jatim juga mencatat penurunan kemiskinan 0,11 persen terutama di pedesaan atau sejumlah 33.300 jiwa. Sedangkan di perkotaan mengalami kenaikan 20.080 jiwa penduduk miskin kota. 

"Dalam posisi seperti ini kita harus menemu kenali apa yang menjadikan masyarakat di desa relatif bisa bertahan bahkan bisa turun kemiskinannya," ucapnya lagi.

Ketahanan tersebut rupanya ditopang oleh kenaikan surplus pangan. Jatim mencatat surplus beras 463 ribu ton per Maret 2021 lalu. 

"Jadi pada saat itu, pak presiden sempat meminta informasi dari Jatim kebetulan ada pak menteri pertanian waktu panen raya di Malang," urai gubernur yang juga merupakan Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Airlangga tersebut.

Saat itu Pemerintah RI tengah merencanakan impor beras sebagai iron stock.  "Nah, yang mengenal iron stock dan impor beras itu kan tidak banyak. Iroc stock ini stockingnya di luar negeri baru akan diimpor kalau kita kekurangan," jelasnya lagi. 

Kemudian, lanjut Khofifah, ia menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa surplus beras di Jatim mencapai sekitar 463 ribu ton per Maret 2021.

"Saya matur kepada presiden, kalau ada berita-berita akan impor, itu harga turun secara psikologis. Di penggilingan padi itu sudah langsung turun secara psikologis," ujarnya. 

Atas laporan Khofifah berdasarkan data BPS, pemerintah kemudian membatalkan rencana impor beras. 

"Jadi betapa penting tidak sekedar meningkatkan produksi pangan kita, tetapi juga menyampaikan informasi ini supaya terkonfirmasi bahwa kita punya stok beras berlimpah. Akhirnya nggak jadi impor. Artinya bahwa kita bisa mendukung ya saya boleh bilang swasembada pangan," ucapnya. 

"Itu dulu saya ingat sekali kalau Pak Dhe menjelaskan data itu detail sekali. Pernah suatu ketika Pak JK (Jusuf Kalla) itu ngasih sangu saya. Setelah terpilih saya sowan, 'Khof tanya itu sama Pak Dhe Karwo. Saya nggak tahu data itu betul apa tidak tapi detail'. Saking hafalnya beliau," ungkap Khofifah seraya tertawa renyah. 

Artinya, ujar Khofifah, pemimpin harus sering turun ke bawah untuk menemu kenali produk unggulan dan andalan Jatim. 

Berbicara produk unggulan, Mantan Mensos ini menerangkan, saat ini transformasi digital merupakan sebuah kebutuhan bagi UMKM. 

Pada tahun 2030, UMKM akan menjadi back bone ekonomi dunia hingga mencapai 80 persen. Lalu 85 persen menjadi e-commerce dan 99 persen akan menuju online.

Kebutuhan transformasi digital dari mulai pelaku usaha mikro merupakan keniscayaan. Saat ini literasi digital dan inklusi keuangan Jatim jauh di atas standar nasional. 

Khofifah berharap transformasi digital dapat berjalan secara komprehensif bersambung dengan ekosistem digital yang telah disiapkan oleh Pemprov Jatim. 

Senada, Soekarwo mengatakan, Jatim telah membangun jaringan kekuatan ekonomi dari hulu ke hilir. 

Menurut Soekarwo, hasil pemikiran Gubernur Khofifah harus didukung penuh agar proses transformasi digital menjadi gerakan baru. 

Soekarwo menjelaskan, Jatim merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua Indonesia setelah DKI Jakarta. Rinciannya, DKI Jakarta 17,17 persen, Jatim 14,67 persen, Jabar 13,34 persen, Jawa Tengah 8,6 persen terhadap PDB Nasional. 

"Sehingga Jatim punya kekuatan ekonomi besar. Oleh sebab itu dengan eksisting dengan PDRB Rp 604 triliun, ini kemudian menjadi kekuatan. Tetapi resustainable harus berkelanjutan. Kalau tidak, kalau nanti turun, naiknya juga sulit pada saat itu," ungkapnya. 

Ia menambahkan, eksisting ekonomi Jatim tersebut merupakan modal utama. Tercatat pada tahun 2020 dari segi permintaan (demand) terbesar adalah konsumsi (60, 99 persen) atau sektor food and beverage (makanan dan minuman) 

"Ini secara bertahap harus diturunkan," ujarnya. 

Sementara dari segi penawaran (supply side) berada pada UMKM. Angkanya mencapai 57,9 persen. Hal ini yang kemudian harus dikelola dengan digital economy. 

"Karena blank spotnya di BTS banyak berarti harus kepala daerah, bupati/wali kota harus mengcreate tentang cyber optic sendiri di blank spot itu," jelas Soekarwo. 

Dari jumlah 372 juta pengguna siber, dan yang menggunakan medium enterprise UMKM baru 10 persen. Ia merangsang para kepala daerah untuk mengambil peran dalam transformasi digital. 

"Siap ataupun tidak, semua leader harus mengambil peran dalam transformasi digital di bidang ekonomi," tandasnya. 

Para anak muda berpendidikan tinggi bisa mengajarkan transformasi digital kepada para pelaku UMKM di daerah asal mereka.

"Strategi pembangunan baru yang dipermasalahkan mereka adalah blank spot di BTS," ujarnya. 

Soekarwo juga menyarankan agar kepala daerah menjadikan pengembangan cyber optic sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) baru atau key performance indeks dalam dunia usaha pada beberapa daerah lumbung UMKM seperti di Kabupaten Ngawi. 

"Dari ini kami mendukung penuh program yang dilakukan oleh bu gubernur untuk kampanye besar-besaran setelah transformasi digital ini, nyusun APBD nya juga telah berubah," ujar Soekarwo. 

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD Provinsi Jatim Kusnadi menambahkan, pandemi Covid-19 memberi dampak pada seluruh sektor di Indonesia termasuk Jatim. Di mana pertumbuhan ekonomi sempat minus hingga di bawah 0 persen. 

"Memang ini suatu cobaan yang luar biasa bagi kita, tapi kita juga bersyukur sampai hari ini satu-satunya provinsi yang berada pada level 1 itu adalah Jatim," ujar Kusnadi. 

Jatim memiliki 38 kabupaten/kota, di mana 32 di antaranya telah berada pada level 1. Bahkan hari ini (11/10/2021) Kemendagri telah menetapkan Kota Blitar sebagai tempat percontohan new normal di Indonesia. Karena Kota Blitar telah berada pada level 1 dan mampu mempertahankan kondisi tersebut hingga 2 minggu terakhir. 

Kusnadi menjelaskan, pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh statistik pada pertumbuhan ekonomi. Namun Jatim telah mengalami perbaikan dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut.  Ia juga membandingkan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998 dan saat ini. Krisis moneter 1998 lebih dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar. Saat itu, sebut Kusnadi, masa Soekarwo menjabat sebagai gubernur. 

Di bawah kepemimpinan Soekarwo, Kusnadi melihat UMKM tidak mengalami goncangan. Bahkan UMKM merupakan sektor ekonomi yang tangguh. Namun kondisi tersebut berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi saat ini.

"Karena dimulainya dari krisis kesehatan," ucapnya. 

Krisis kesehatan berdampak pada kalangan masyarakat bawah. Seperti para pedagang pasar, pedagang kaki lima dan sebagainya. Sehingga UMKM anjlok. 

Pemprov Jatim kemudian melakukan percepatan. Antara lain perlindungan kepada pelaku UMKM dalam bentuk proteksi kesehatan dan stimulus. 

"Kami juga mendorong perbankan untuk bisa berperan aktif untuk memberikan kredit usaha rakyat (KUR)," jelasnya. 

Tak sekedar teori. Pemprov Jatim beraksi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini kemudian mendorong UMKM bangkit kembali. Kusnadi optimistis pertumbuhan ekonomi Jatim akhir tahun ini berada pada angka 2 persen. 

Soekarwo kembali menambahkan, krisis ini merupakan perang semesta. Maka perlu langkah prokes dan vaksin guna mencapai herd immunity 70%. Sehingga keran ekonomi bisa mengalir kembali. 

Dalam kondisi ini, menaikkan demand atau permintaan adalah hal paling penting. Masyarakat bawah harus tercover social safety net agar mereka memiliki pendapatan. 

"Karena orang miskin barunya yang kemudian harus diselamatkan," kata Soekarwo.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement