Wali Kota Probolinggo Minta UMKM Manfaatkan e-Marketplace Jatim Bejo

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Wali Kota Probolinggo, Jatim, Habib Hadi Zainal Abidin meminta pelaku UMKM di kotanya memanfaatkan e-marketplace Jatim Bejo untuk memperluas pasar.

Ajakan itu disampaikan Habib Hadi saat membuka Bimtek e-marketplace Jatim Bejo untuk 77 pelaku UMKM di Hotel Bromo Park, Senin (11/10/2021).

Hingga 22 September, aplikasi yang mengintegrasikan pengadaan barang dan jasa dengan UMKM milik Pemprov Jatim itu telah mencatat transaksi senilai Rp 3,9 miliar. Namun belum ada satu pun transaksi dari Kota Probolinggo.

"Ini menjadi tantangan. Kita tunjukkan UMKM Kota Probolinggo siap dan mampu bersaing dengan daerah lainnya," kata pria yang juga Pengasuh Ponpes Riyadlus Sholihin itu.

Habib Hadi menyatakan, Jatim Bejo akan memperluas pemasaran barang/jasa UMKM. "Sehingga harus benar-benar menyiapkan mutu dan kualitas. Para pelaku UMKM harus bisa mengambil peluang yang ada sekarang ini,” tegasnya.

Politisi PKB itu menginginkan para pelaku UMKM tidak hanya sekadar datang, tapi juga mewarnai serta mendorong UMKM lainnya untuk lebih aktif.

Ia juga meminta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) memantau UMKM baik yang belum aktif, aktif dan tidak aktif sehingga dapat dilakukan upaya untuk mendorong perkembangan dan kemajuan UMKM di Kota Probolinggo.

"Pelaku UMKM yang belum bergabung harus diakomodir agar cara pemasarannya menjadi satu bersama-sama untuk memajukan satu sama lainnya. Sehingga memiliki sajian yang bervariasi dan menjadi jujugan semua orang yang mengunjungi marketplace tersebut,” pintanya.

Habib Hadi mengatakan, Bimtek kali ini adalah langkah awal untuk saling bergandengan tangan antara Pemkot, Pemprov dan pelaku UMKM, khususnya di Kota Probolinggo agar bisa melangkah maju lebih baik lagi.

Kepala DKUPP Fitriawati menerangkan bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Serta meningkatkan promosi atau pemasaran produk dan peningkatan peran serta pelaku UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.

“Para pelaku UMKM ini secara otomatis sudah terdaftar di marketplace Jatim Bejo sehingga bisa menyediakan produknya untuk wilayah Jatim. Diharapkan Pemkot Probolinggo melalui perangkat daerah bisa memanfaatkan UMKM yang ada di Jatim Bejo ini untuk pengadaan barang dan jasanya,” katanya.

Fitriawati menambahkan, platform e-marketplace Jatim Bejo layak untuk digunakan dan tidak dikenakan biaya layanan transaksi. Terdapat pengendalian internal yang memadai dan terdapat pemisahan fungsi pengguna atau user sesuai kewenangan dan standar operasional.

“DKUPP mengupayakan semaksimal mungkin membantu akses pemasaran UMKM Kota Probolinggo baik melalui Jatim Bejo maupun dengan pemasaran lainnya," ujarnya.

Ia berharap, UMKM bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh Pemkot dengan benar-benar menunjukkan kualitas produk yang bagus. Bersama-sama menjaga nama baik produknya dan Kota Probolinggo.

Meningkat Selama Pandemi

Berdasarkan data DKUPP, terdapat tambahan 13 ribu lebih pelaku UMKM baru di Kota Probolinggo selama pandemi Covid 19.

Sebelum pandemi, jumlah mereka hanya sekitar 6000. Kemudian melalui pencatatan sejak September 2020, pada Mei 2021 diketahui terdapat sekitar 19.200 pelaku UMKM di Kota Probolinggo.

"Mereka ini dulunya bekerja. Namun terdampak PHK karena perusahaan terdampak Covid 19. Lepas dari pekerjaan itu, mereka kemudian beralih menjadi pelaku UMKM,” ungkap Fitriawati.

Atas lonjakan jumlah tersebut, DKUPP melakukan pendampingan dengan mengontrol kualitas, kontinuitas, dan kuantitas (3K) produk UMKM.

Bimtek pemanfaatan e-marketplace Jatim Bejo termasuk dalam upaya DKUPP Kota Probolinggo tersebut. Selain efisien, transaksi online juga berjalan tanpa kontak fisik atau adaptasi kebiasaan baru dalam berbelanja untuk memimalisir penyebaran Covid 19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement