Peristiwa Nasional MPR Rumah Kebangsaan

FGD MPR RI: PPHN Bisa Dihadirkan Melalui Konsesus Politik

Senin, 11 Oktober 2021 - 19:24 | 25.16k
FGD MPR RI: PPHN Bisa Dihadirkan Melalui Konsesus Politik
Focus Group Discussion (FGD) MPR RI tentang PPHN, di Press Room MPR RI, Senin (11/10/21). (foto: Biro Humas MPR RI)
FOKUS

MPR Rumah Kebangsaan

Pewarta: | Editor: Wahyu Nurdiyanto

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor Prof. Didin Damanhuri menilai rencana hadirnya Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih. Karenanya, rencana adanya PPHN yang sudah merupakan konsensus Parpol-Parpol dalam beberapa tahun terakhir sangat perlu didukung.

"Jika menghadirkan PPHN melalui amandemen dirasakan bisa menimbulkan kegaduhan politik, MPR RI sebenarnya bisa menghadirkan PPHN tanpa amandemen. Tapi melalui konsensus politik. Kita pernah punya pengalaman saat reformasi, konsensus politik menetapkan tidak boleh merubah pembukaan Undang-Undang Dasar, sehingga amandemen keempat konstitusi, perubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar tidak pernah dilakukan. Bagaimana teknisnya, mungkin para ahli hukum tata negara bisa mengkajinya lebih jauh," jelas Didin dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI tentang PPHN, di Press Room MPR RI, Senin (11/10/2021).

Focus Group Discussion mpr ri bamsoet 2

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Abdul Latief, serta Moderator Diskusi Dr. Prasetijono Widjojo. Hadir juga ketua Aliansi Kebangsan dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.

Didin menerangkan, negara seperti Amerika Serikat dan juga beberapa negara Eropa tidak memiliki perencanaan jangka panjang dalam pembangunannya karena mereka bermazhab market oriented. Namun harus diingat, Amerika kini sudah akan disalip oleh Tiongkok, Korea Selatan, dan juga Jepang, yang merupakan negara-negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang.

"Pada tahun 1950-an, Jepang bahkan sudah memiliki perencanaan pembangunan hingga 50 tahun ke depan. Begitupun dengan Tiongkok. Karenanya, keberadaan PPHN merupakan kemajuan dibandingkan dengan berdasarkan RPJMN yang hanya berbasis kepada visi presiden terpilih. Sekaligus menjadi advokasi substansial tentang butuhnya haluan jangka panjang pembangunan sebagai konsekuensi dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi: Perekonomian ‘disusun’. Jadi bukan diserahkan semata kepada pasar bebas," jelas Didin.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan kehadiran PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus dalam penguatan sistem presidensial. PPHN justru akan tetap disesuaikan dan memperkuat sistem presidensial dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik.

Substansi PPHN hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1975). Dengan demikian, hadirnya PPHN sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan.

Focus Group Discussion mpr ri bamsoet 3

"Keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara ini justru semakin melengkapi sempurnanya bangunan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai haluan konstitusional negara, dan PPHN sebagai kebijakan dasar pembangunan negara," papar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menegaskan, pentingnya kehadiran haluan negara, berangkat dari sebuah kebutuhan akan hadirnya prinsip-prinsip yang bersifat direktif, yang akan menjabarkan prinsip-prinsip normatif dalam konstitusi menjadi kebijakan dasar politik negara, sebagai panduan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan nasional. Setelah MPR tidak lagi memiliki wewenang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), fungsi GBHN digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 -2025. 

"Namun dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan beragam persoalan. Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan. Karena implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) didasarkan kepada visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum, maka masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahan," urai Bamsoet.

Abdul Latief menjelaskan, urgensi PPHN bukanlah masalah setuju atau tidak setuju. Melainkan sudah menjadi keharusan. Karena keberadaan haluan negara, saat dirinya menjabat Menteri Tenaga Kerja (1993-1998), bisa melahirkan kebijakan upah minimum regional, tunjangan hari raya (THR), hingga melahirkan Jamsostek. Bahkan karena menyadari pentingnya haluan negara, ia sampai rela mengundurkan diri sebagai Wakil Badan Pekerja MPR RI, yang pada saat reformasi melakukan amandemen konstitusi untuk mencabut kewenangan MPR RI dalam merumuskan dan menetapkan haluan negara. 

"Dari kecil kita sudah diajarkan orang tua tentang pentingnya memiliki perencanaan hidup. Begitupun dengan bangsa dan negara, sudah menjadi keharusan untuk memiliki perencanaan. Pada saat Bung Karno, dikenal dengan Pembangunan Semesta Berencana. Presiden Soeharto meneruskan menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara. Pada saat reformasi, perencanaan yang melibatkan partisipasi publik tersebut hilang. Tidak heran jika sampai saat ini kita seperti terlihat linglung," kata Abdul Latief terkait pentingnya PPHN. (*)



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • AICIS Ke-20 Bakal Dibuka Wakil Presiden RI di UIN Surakarta, Ini Tiga Agenda Pentingnya
    AICIS Ke-20 Bakal Dibuka Wakil Presiden RI di UIN Surakarta, Ini Tiga Agenda Pentingnya
    24/10/2021 - 22:00
  • Foto Ayah dan Anak Ini Menangkan Photo of The Year Siena International Awards 2021
    Foto Ayah dan Anak Ini Menangkan Photo of The Year Siena International Awards 2021
    24/10/2021 - 21:58
  • Hari Santri Nasional, Muslimat dan Fatayat NU Kraksaan Gandeng Legislator Sosialisasikan UU dan Perpres Pesantren
    Hari Santri Nasional, Muslimat dan Fatayat NU Kraksaan Gandeng Legislator Sosialisasikan UU dan Perpres Pesantren
    24/10/2021 - 21:44
  • Pembukaan Ibudaya Festival 2021, Tampilkan Ketangguhan Perempuan Bali
    Pembukaan Ibudaya Festival 2021, Tampilkan Ketangguhan Perempuan Bali
    24/10/2021 - 21:28
  • Terkena Razia Vaksin di Tempat Wisata Indramayu, Ini yang Dilakukan Pedagang dan Wisatawan
    Terkena Razia Vaksin di Tempat Wisata Indramayu, Ini yang Dilakukan Pedagang dan Wisatawan
    24/10/2021 - 21:00

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Kapan Pandemi Berakhir
    Kapan Pandemi Berakhir
    23/10/2021 - 17:33
  • Santri di Era Revolusi Masyarakat 5.0
    Santri di Era Revolusi Masyarakat 5.0
    23/10/2021 - 13:13
  • Menjaga Identitas Kesantrian untuk Indonesia yang Lebih Hebat
    Menjaga Identitas Kesantrian untuk Indonesia yang Lebih Hebat
    23/10/2021 - 09:32
  • Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
    Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
    23/10/2021 - 02:01
  • Refleksi Singkat Tentang Maulid
    Refleksi Singkat Tentang Maulid
    23/10/2021 - 00:29
  • Menyuarakan Wakaf Sebagai Lifestyle
    Menyuarakan Wakaf Sebagai Lifestyle
    22/10/2021 - 18:39
  • Santri Agen Demokrasi
    Santri Agen Demokrasi
    22/10/2021 - 17:15
  • Jangan Sibuk Menilai Orang Lain Terus, Sibuklah dengan Dirimu Sendiri
    Jangan Sibuk Menilai Orang Lain Terus, Sibuklah dengan Dirimu Sendiri
    22/10/2021 - 10:20

KULINER

  • 5 Kuliner Korea yang Hits di Indonesia
    5 Kuliner Korea yang Hits di Indonesia
    23/10/2021 - 12:00
  • Sate Layah, Sate Ayam Hidden Gem dengan Saus Kacang Melelehkan Hati
    Sate Layah, Sate Ayam Hidden Gem dengan Saus Kacang Melelehkan Hati
    23/10/2021 - 06:51
  • Ragam Kuliner Seafood Tersedia di Kampung Mandar Banyuwangi, Begini Keseruannya
    Ragam Kuliner Seafood Tersedia di Kampung Mandar Banyuwangi, Begini Keseruannya
    23/10/2021 - 06:25
  • Pertama di Gresik, Bakso Lava di Atas Hot Plate
    Pertama di Gresik, Bakso Lava di Atas Hot Plate
    19/10/2021 - 14:01
  • Makan Malam Bak Artis Drakor di JW Marriott Surabaya
    Makan Malam Bak Artis Drakor di JW Marriott Surabaya
    18/10/2021 - 10:09