Kopi TIMES

Kewenangan MA Menguji AD/ART Partai Politik

Senin, 11 Oktober 2021 - 19:28 | 39.78k
Kewenangan MA Menguji AD/ART Partai Politik
Ilham Singgih Prakoso; Mahasiswa Magister Hukum UII.
Editor: Faizal R Arief

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Isu partai politik Demokrat yang berkembang belakangan ini cukup mengudang simpati dari berbagai kalangan akademisi, politisi, bahkan pakar hukum. Hal itu terkait dengan Perseteruan antara Partai Demokrat yang dipimpin oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono dengan Demokrat kubu Moeldoko yang memasuki babak baru.

Sebelumnya, kubu Moeldoko melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatra Utara. yang berujung pada penolakan terhadap pengesahan hasil KLB oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham)

Kini perseteruan tersebut masih berlanjut, Demokrat Kubu Moldoko mengajukan Judicial Review (JR) terhadap AD/ART Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkumham di Mahkamah Agung (MA). Gugatan yang diajukan berupa uji formil dan  uji materil. Menurut kuasa hukum Kubu Moeldoko dikutip dari Kompas.com Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa MA berwenang menguji AD/ART partai karena AD/ART dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Berdasarkan dalih tersebut apakah benar menguji AD/ART partai politik menjadi kewenangan MA?

Jika dilihat dari Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, mempunyai wewenang lain yang diberikan undang-undang.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung hanya melakukan pengujian terhadap peraturan perudang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Peraturan perudang-undangan dibawah undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hirakri Peraturan perundang-undangan terdiri atas a. UUD Tahun 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU, d Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi, g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, jelas bahwa peraturan perudang-undangan yang berada di bawah undang-undang yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Selain terdapat di Pasal 7, Juga terdapat di Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Apabila dilihat dari ketentuan diatas maka jelas AD/ART Partai Politik bukan lah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Pengeritan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No 12 Thn 2011 “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”  

Dari pengertian Pasal 1 angka 2 tersebut AD/ART partai politik tidak dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat dilihat berdarakan pertama pembentukannya, Pembentukan AD/ART dilakukan di forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik. Partai politik bukanlah lembaga negara sehingga tidak memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan, kemudian kedua keberlakunnya AD/ART hanya untuk para anggota partai politik dan tidak berlaku secara umum sehingga tidak dapat digunakan untuk mengatur orang yang dilaur partai politik, selain itu prosedur pembetukan AD/ART berbeda dengan pembentukan peraturan perudang-undangan. Jika prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada UU 12 Tahun 2011, sedangakan pembentukan AD/ART diatur didalam AD/ART itu sendiri.

Dengan demikian maka sangatlah jelas bahwa secara konstitusional MA tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap AD/ART partai politik. Namun demikian apabila MA mengabulkan pengujian terhadap AD/ART partai politik maka putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi yang akan digunakan oleh pihak lain untuk menggugat berbagai AD/ART partai politik. Tentu ini akan berimplikasi luas terhadap stabilitas partai politik.

***

*) Oleh: Ilham Singgih Prakoso; Mahasiswa Magister Hukum UII.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.



Publisher : Sholihin Nur

EKORAN

TERBARU

  • Ingin Anak Tidur Nyenyak? Ajak Anak Berkegiatan di Alam Terbuka
    Ingin Anak Tidur Nyenyak? Ajak Anak Berkegiatan di Alam Terbuka
    28/10/2021 - 04:31
  • Sering Bad Mood? Ini Enam Alasannya
    Sering Bad Mood? Ini Enam Alasannya
    28/10/2021 - 03:22
  • Mengenal Lebih Dekat Miss Teenager Jatim, Hellua Mukty Marisa Gaspersz
    Mengenal Lebih Dekat Miss Teenager Jatim, Hellua Mukty Marisa Gaspersz
    28/10/2021 - 02:28
  • Pensiun Nge-game Sementara, Rainaldy Lagha Pilih Fokus Usaha
    Pensiun Nge-game Sementara, Rainaldy Lagha Pilih Fokus Usaha
    28/10/2021 - 01:33
  • Luncurkan AGROS Wallet, AGROS Siap Mudahkan Kerja Kerabat di Industri Logistik
    Luncurkan AGROS Wallet, AGROS Siap Mudahkan Kerja Kerabat di Industri Logistik
    28/10/2021 - 00:32

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Kebebasan Bukan untuk Penghinaan
    Kebebasan Bukan untuk Penghinaan
    27/10/2021 - 14:32
  • Model Pendidikan Dakwah di Kalangan Jamaah Tablig Pondok Pesantren
    Model Pendidikan Dakwah di Kalangan Jamaah Tablig Pondok Pesantren
    27/10/2021 - 11:18
  • BEM UI, Isu Lingkungan, dan Media
    BEM UI, Isu Lingkungan, dan Media
    26/10/2021 - 18:46
  • Membangun Kesadaran Atas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan
    Membangun Kesadaran Atas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan
    26/10/2021 - 00:27
  • Teladan Nabi, Moderasi Beragama dan Islam Kita
    Teladan Nabi, Moderasi Beragama dan Islam Kita
    25/10/2021 - 16:00
  • Memuliakan Guru Honorer
    Memuliakan Guru Honorer
    25/10/2021 - 15:00
  • Kapan Pandemi Berakhir
    Kapan Pandemi Berakhir
    23/10/2021 - 17:33
  • Santri di Era Revolusi Masyarakat 5.0
    Santri di Era Revolusi Masyarakat 5.0
    23/10/2021 - 13:13

KULINER

  • Ini Alasan Pepaya Dijuluki Malaikatnya Buah
    Ini Alasan Pepaya Dijuluki Malaikatnya Buah
    25/10/2021 - 13:09
  • Tak Sampai Rp20 Ribu, Lezatnya Domba Bakar Madu di Malang
    Tak Sampai Rp20 Ribu, Lezatnya Domba Bakar Madu di Malang
    25/10/2021 - 04:08
  • 135 Orang Ikuti Pelantikan PCNU Ciamis Masa Khidmat 2021-2026
    135 Orang Ikuti Pelantikan PCNU Ciamis Masa Khidmat 2021-2026
    24/10/2021 - 22:02
  • 5 Kuliner Korea yang Hits di Indonesia
    5 Kuliner Korea yang Hits di Indonesia
    23/10/2021 - 12:00
  • Sate Layah, Sate Ayam Hidden Gem dengan Saus Kacang Melelehkan Hati
    Sate Layah, Sate Ayam Hidden Gem dengan Saus Kacang Melelehkan Hati
    23/10/2021 - 06:51