Pemerintahan

Pembahasan APBD TA 2022 Tuntas, DPRD Kota Malang Beri Catatan Ini

Senin, 11 Oktober 2021 - 15:46 | 59.43k
Suasana rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi RAPBD TA 2022 di gedung paripurna, Senin (11/10/2021). (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)
Suasana rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi RAPBD TA 2022 di gedung paripurna, Senin (11/10/2021). (Foto: Rizky Kurniawan Pratama/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, MALANG – Usai melakukan hearing antara Banggar, TAPD dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang, saat ini rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 mendatang telah dituntaskan di DPRD Kota Malang.

Dalam agenda rapat paripurna kali ini, Senin (11/10/2021)seluruh fraksi DPRD Kota Malang telah setuju atas rencana APBD TA 2022 mendatang. Akan tetapi, adapun berbagai catatan yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan secara terbuka.

Pendapat akhir dari fraksi PDIP yang disampaikan oleh Agoes Marhaenta mengatakan berkaitan dengan program infrastruktur daerah di tahun 2022 mendatang, fraksinya menyarankan untuk bisa lebih serius memperhatikan program pemeliharaan infrastruktur daerah.

"Lebih serius lagi memperhatikan program pemeliharaan infrastruktur daerah, mulai dari pemeliharaan Jalan dan gorong- gorong," ujarnya dalam paparan penyampaian pendapat akhir fraksi.

Hal ini disebabkan, karena menurutnya dengan jumlah pengadaan anggaran yang tiap tahunnya mencapai miliaran rupiah, dirasa masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik sekaligus belum bisa mengatasi problem besar Kota Malang berkaitan dengan masalah Banjir.

Selanjutnya, pendapatan akhir Fraksi PKB yang disampaikan oleh Arif Wahyudi lebih menyoroti terkait rencana pembangunan yang masih berpolemik dengan pihak ketiga dan terganjal Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sorotan tersebut seperti rencana Revitalisasi tiga pasar, yakni Pasar Besar, Pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang yang masih menjadi polemik hingga saat ini.

Oleh karena itu, fraksi PKB meminta untuk Wali Kota Malang, Sutiaji bisa secara langsung memimpin dan menangani proyek-proyek yang masih mempunyai ikatan hukum dengan pihak ketiga terutama yang terikat dengan Perjanjian Kerjasama.

"Fraksi PKB berharap pada tahun 2022 seluruh proyek bermasalah tersebut sudah menemukan jalan keluar. Apabila memungkinkan bisa kita lakukan pembangunannya pada tahun berikutnya," ungkapnya.

Kemudian, Fraksi PKS yang disampaikan oleh Bayu Rekso Aji mengapresiasi Pemkot Malang yang telah menetapkan proyeksi PAD dalam postur APBD T.A 2022 sebesar Rp 752 miliar di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

Namun, secara garis besar proyeksi Pendapatan Daerah Kota Malang di tahun 2022 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sebesar 58,78 persen dibandingkan dengan PAD yang hanya sebesar 36,24 persen.

Sehingga untuk ke depannya Pemkot Malang dirasa perlu untuk mengambil langkah serius agar mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah secara bertahap dengan cara meningkatkan PAD Kota Malang secara signifikan terutama melalui sektor pajak daerah

Caranya peningkatan kinerja dan sinergisitas antar OPD, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan pendekatan berbasis teknologi (E-Tax), memaksimalkan pengelolaan aset dan keuangan daerah, mengembangkan usaha.

"Dan meningkatkan kinerja Perusahaan umum daerah, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi (Smart City), penegakan aturan-aturan hukum yang bertujuan pada upaya peningkatan PAD, serta analisa potensi pendapatan yang kreatif dan inovatif," bebernya.

Sementara Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyebutkan, beberapa fraksi yang telah memberi catatan, saat ini adalah yang membuat belanja daerah tersandera, karena dua hal, yakni PAD 2022 untuk BTT yang harus ada di Rp 85 miliar dan pembayaran wajib proyek Malang Creative Center (MCC) sebesar Rp 73 miliar.

"Kami di tahun 2022 tidak ada lagi proyek-proyek dengan anggaran besar. Terbesar hanya Rp 6 miliar saja untuk Kayutangan Heritage. Maka seperti Pasar Besar itu masih belum kita anggarkan, tapi cukup perawatan saja," katanya.

Kemudian, Wali Kota Malang, Sutiaji usai memberikan jawaban akhir dari seluruh pendapat fraksi mengungkapkan bahwa dalam memang untuk PAD yang target awalnya sekitar lebih dari Rp 1 Triliun, di APBD 2022 turun sebesar Rp 300 miliar.

"Jadi pendapatan tetap sama. Kita optimalisasi saja. Banyak tadi ya kita punya E-Tax meski belum maksimal. Apalagi Resto dan Hotel juga turun. Kami harap dan punya keyakinan di 2022 nanti bisa menjadi lopatan yang luar biasa," tuturnya.

Dengan selesainya pembahasan APBD di Tahun Anggaran 2022 mendatang, Sutiaji mengucapkan terimakasih atas kerja cerdas, cepat dan tuntas antara legislatif dan eksekutif yang dimana dalam sejarah ini telah tuntas di awal Oktober 2021 ini.

"Ini menunjukan bahwa kami dengan DPRD (DPRD Kota Malang) ada satu visi bahwa kita ingin membangun kolaborasi yang baik. Cepat itu bukan tidak berbasis aturan, namun kemarin kan bisa diketahui bahwa pembahasan ini sampai Subuh dan ada perbedaan antara KUA-PPAS dan realisasi pembahasannya," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Rizal Dani

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES