Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Soroti Keterlibatan Diaspora Resmi Diluncurkan CLSI

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan Diaspora bagi visi Pembangunan Indonesia 2030 resmi diluncurkan oleh the Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI) pada Kamis (7/10/2021).

Platform tersebut diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi berkelanjutan serta membuat rekomendasi kebijakan dengan pendekatan dari ‘bawah ke atas’ atau bottom-up approach. CLSI sendiri merupakan sekelompok komunitas ‘akar rumput’ atau grassroots.

“Platform ini merupakan hasil dari pelatihan kepemimpinan selama 6 bulan oleh tim dari Collective Leadership Institute (CLI) berbasis di Jerman yang didukung oleh Program Migrasi & Diaspora (PMD) GIZ Indonesia.  Topik pelatihan yang dibahas di antaranya seputar kepemimpinan kolektif, tata kelola migrasi, serta isu-isu diaspora,” demikian tertulis dalam siaran resmi CLSI yang diterima pada Minggu  (10/10/2021).

Pelatihan tersebut diikuti oleh berbagai kalangan di antaranya Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dewan Jaminan Sosial Nasional Indonesia (DJSN), Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Indonesian Diaspora Network United (IDN-U), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Prakarsa, dan GIZ Indonesia.

Hari pertama dialog yang diselenggarakan pada hari Kamis lalu bertajuk ‘Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Peningkatan Kartu Diaspora dan Keterlibatan Diaspora untuk Visi Pembangunan Indonesia 2030’.

Sejumlah perwakilan dipertemukan dari kalangan pemerintahan, seperti Kementerian Luar Negeri; KSP; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Keuangan; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Dalam Negeri.

Para perwakilan dari institusi pemerintahan tersebut diundang untuk membahas isu terkait dengan visi untuk mengoptimalkan kontribusi diaspora terhadap visi pembangunan Indonesia 2030.

Kontribusi dari para diaspora ini dianggap dapat menjadi proyek percontohan yang dapat mendukung pelindungan, pembinaan dan pemberdayaan para diaspora. Untuk memastikan diskusi yang terbuka, hari pertama forum ini dilakukan secara closed-door nature.

Para perwakilan pemerintah terkait juga turut memberikan penjabaran mengenai kebijakan serta tata kelola pelaksanaan program Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN/Diaspora Card).

Tidak hanya mengenai strategi dan tujuan bersama yang tepat, diskusi ini juga menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mengemukakan tantangan-tantangan yang berpotensi akan dihadapi dalam kelanjutan program.

Selain itu, diskusi juga telah menyentuh pengupayaan integrasi data diaspora melalui program yang sudah berjalan serta target yang ingin dicapai. Diskusi ini diharapkan akan menjadi tahapan awal yang dapat menjadi peta jalan nasional agar terdapat keselarasan dan kesinambungan dalam kolaborasi antar sektor dan kementerian terkait.

Pada hari kedua di hari Jumat, 8 Oktober 2021, Dialog Multipihak menjadi menjadi forum intelektual publik yang mengundang beberapa tokoh dari kalangan pejabat pemerintah maupun non-pemerintah untuk menyuarakan aspirasi diaspora Indonesia, memaparkan potensi keterlibatan diaspora untuk turut serta memajukan pembangunan negara, serta sebagai upaya untuk membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif dan berwawasan ke depan.

Di sesi kedua, beberapa aktor kunci yang diundang di antaranya adalah: Siti N. Mauludiah, Penasihat Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri; Ketua Dewan Pembina IDN-G Dr Dino Patti Djalal; Laksdya TNI Dr  Ir Harjo Susmoro SSos SH MH MTr selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas); Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof Susi Dwi Hariyanti; serta Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4) Dr Muhammad Aziz.

Sesi dialog ini juga digunakan sebagai sarana untuk menyatukan pemahaman akan definisi dan fungsi serta operasional diaspora sebagai garda terdepan bagi Indonesia di mata internasional.

Dalam rangka mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai hambatan yang dihadapi diaspora, sesi ini juga mencakup evaluasi program yang sudah ada. Selain mendalami strategi yang sudah ada untuk memfasilitasi para diaspora di akar rumput, diskusi juga menyentuh beberapa komunitas diaspora yang dianggap telah dan akan berkontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045.

Rangkaian sesi forum dialog yang dilaksanakan selama dua hari ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa agenda yang akan diprioritaskan dalam strategi untuk melibatkan diaspora untuk pembangunan Indonesia 2030 adalah pengumpulan dan penguatan data diaspora agar dapat menstimulasi kebijakan yang tepat sasaran dan bukan berasal dari asumsi semata. Sementara strategi pelibatan diaspora akan terus dirancang, program-program yang ada diharapkan dapat terus dijalankan secara ideal dan realistis.

Tayangan ulang dari forum dialog dapat disaksikan melalui kanal Youtube Diaspora Indonesia dengan tautan https://youtu.be/0qnSa6RcKyA.

Sementara itu, inisiasi dan platform hub yang bernama Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI) akan resmi diluncurkan pada bulan November 2021 mendatang.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement