Menteri KP RI dan Menkop UKM RI Perkuat Sinergi Sektor Perikanan Lewat Pengembangan Koperai

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Menteri KP RI) Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM RI) Teten Masduki melakukan pertemuan di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat pada Jumat (8/10/2021) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat memperkuat sinergi untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan Indonesia melalui pengembangan peran koperasi dan usaha. "Goalnya adalah bagaimana masyarakat kita sejahtera," ucap Menteri Trenggono dikutip dalam keterangan resminya, Sabtu (9/10/2021).

Salah satu wujud sinergi yang dimaksud adalah dukungan pinjaman modal bagi pelaku usaha bidang perikanan melalui program dana bergulir yang dikelola oleh Kemenkop UKM. Baik untuk usaha bidang perikanan tangkap, budidaya, pemasaran, hingga pengolahan hasil perikanan.

Suasana pertemuan di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat. (Foto: Dok. KKP) 

Terlebih KKP akan mengembangkan kampung budidaya dan kampung nelayan tradisional sebagai upaya penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat.

Dukungan pinjaman modal usaha selain dari BLU LPMUKP yang selama ini digulirkan KKP, diyakini Menteri Trenggono dapat mendorong pengembangan usaha perikanan yang dijalankan masyarakat. Sudah banyak contoh sukses kelompok pembudidaya yang maju berkat dukungan pinjaman modal.

"Dari yang tadinya hanya beberapa kepala keluarga yang menjadi anggota, setelah dibantu, jadi lebih banyak. Pendapatan mereka meningkat, aset kelompok juga bertambah. Contohnya ada di Semin untuk budidaya lele, dan Sambas untuk budidaya udang," urai Menteri Trenggono.

Sinergi lainnya berupa pengembangan atau pembentukan koperasi-koperasi nelayan tradisional sebagai penyokong implementasi kebijakan penangkapan terukur yang rencananya diterapkan pada awal tahun 2022. Kebijakan penangkapan terukur merupakan bagian dari program terobosan KKP hingga 2024.

Melalui kebijakan penangkapan terukur, KKP akan membagi wilayah penangkapan dalam tiga zona, yaitu zona industri, zona nelayan tradisional dan zona spawning and nursery ground. Kemudian jumlah tangkapan akan diatur dengan sistem kuota, sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar dunia.

"Saya berharap nelayan-nelayan tradisional ini dibentuk dalam koperasi-koperasi, supaya pembagian kuota, pendampingan, dan pengawasannya lebih optimal. Komunikasi kita dengan masyarakat nelayan jauh lebih mudah," ujar Menteri Trenggono.

Sementara itu, Menkop UKM RI Teten Masduki usai bertemu Menteri KP RI, menyambut baik penguatan sinergi antara KKP dan kementeriannya. Pihaknya siap menyokong pelaku usaha bidang perikanan di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement