Hasil Banggar RAPBD TA 2022 Kota Malang Banyak Pangkas Belanja OPD

TIMESINDONESIA, MALANG – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD Kota Malang) Tahun Anggaran 2022 saat ini telah memasuki hasil laporan Badan Anggaran (Banggar) dan TAPD Kota Malang.

Banggar DPRD Kota Malang yang sempat mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas satu persatu program rencana belanja di tahun 2022, ternyata banyak dilakukan pemangkasan.

Ketua Banggar yang sekaligus juga menjadi ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, pembahasan yang alot bersama seluruh OPD sebelum dilakukan laporan hasil Banggar ini, ternyata ada penurunan dari Rp 2,5 Triliun menjadi Rp 2,4 Triliun.

"Untuk dari KUA-PPAS yang disampaikan, pendapatan kita itu Rp 1,5 Triliun, ternyata setelah pembahasan turun drastis di Rp 700 an miliar, sehingga banyak sekali pemangkasan belanja dan sempat tarik ulur," ujar Made, Jumat (8/10/2021).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat memimpin rapat paripurna. (Foto: Adhitya Hendra/TIMES Indonesia)

Rapat paripurna tentang pembahasan laporan hasil Banggar RAPBD TA 2022 yang diikuti oleh OPD hingga Wali Kota Malang, Sutiaji secara virtual tersebut, disampaikan beberapa hal yang telah dilakukan pemangkasan.

"Satu, kegiatan yang tidak urgent dan kedua yang jauh dari fokus pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 itu kita pangkas," ungkapnya.

Made menyebutkan bahwa dalam pembahasannya, semua OPD merasa jadi prioritas, sehingga memang dengan keterbatasan anggaran yang ada, akhirnya dilakukan pemangkasan kegiatan dan refokusing anggaran di setiap OPD yang menurutnya telah menjadi formasi terbaik.

"Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan primer, seperti gaji pegawai, operasional rutin hingga seperti DLH (Dinas Lingkungan Hidup) itu bagaimana truk sampah jangan sampai BBM-nya tidak dianggarkan dan juga biaya pemeliharaan tentunya," tuturnya.

Made menjelaskan bahwa yang dimaksud kegiatan yang tidak urgent, sehingga perlu dilakukan refokusing hingga pemangkasan anggaran, seperti event-event yang menurutnya belum menjadi kebutuhan, akhirnya dilakukan pemangkasan.

Salah satunya, berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang yang anggarannya sekitar Rp 10 miliar dilakukan pergeseran, karena dinilai belum urgent.

"Itu ada Indoor lapangan tenis di Jl Surabaya sama yang di Gajayana itu mau dianggarkan Rp 6 miliar, itu langsung kita delete bersama dan kita bagi ke kegiatan lain," katanya.

Terpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji yang mengikuti rapat paripurna secara virtual di Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang membeberkan bahwa memang APBD di musim Pandemi Covid-19 ini sedikit susah diprediksi.

Ketika pembahasan sebelumnya di KUA-PPAS memprediksi kondisi berangsur normal, maka pendapatan pun ditargetkan tinggi.

"Asumsi kita 45 banding 55 dari pendapatan daerah. 55 itu dari pusat. Pandemi ini asumsi pendapatan masih agak setengah optimis. Sekarang kasus aktif (Covid-19) sudah mulai bagus, persoalannya ketika masih belum ada kepastian, maka pendapatan kita turun," jelasnya.

Namun, proyeksi di tahun 2022 dalam pembahasan memang tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga jika ada tambahan nantinya pasti masuk ke prioritas program tersebut. "Ya penanganan Covid-19 sektor kesehatan serta bantuan-bantuan sosial itu," tandasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement