Berdialog Bersama Petani Cirebon, Moeldoko Dicurhati Impor Garam

TIMESINDONESIA, CIREBON – Melakukan kunjungan ke Kabupaten Cirebon, Kepala Staff Kepresidenan Jendral TNI (Purn) H Moeldoko berdialog bersama para petani garam. Dalam dialog tersebut, puluhan petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon hadir dan menyampaikan keluhannya kepada Moeldoko.

Para petani garam ini berkesempatan menyampaikan aspirasi dan keluhannya karena sulitnya produksi garam serta harga yang tidak stabil, sehingga, para petani garam menginginkan adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) diterapkan pada harga garam.

Salah satu petani garam Ismail Marzuki asal Pangenan berkesempatan menyampaikan aspirasinya langsung kepada Moeldoko, ia menuturkan, Banyak permasalahan yang dihadapan para petani garam di wilayahnya.

Pertama, mengenai soal harga. Dimana  selama ini harga garam selalu anjlok karena harga yang menentukan para kartel. Dan persoalan harga ini sudah menjadi masalah sejak dulu. Oleh karenanya, ia menginginkan adanya penerapan harga HET.

"Selama ini belum ada HET garam sehingga harga dapat dengan mudah dipermainkan oleh pasar maupun oknum lainnya. Karena itu, petani sangat berharap pemerintah menjembatani agar hasil garam petani langsung diterima oleh pengusaha garam dan menentukan kebijakan HET garam,"ujar Ismail, Jumat (8/10/2021).

Lanjut ia, permasalahan  impor garam sering kali Pemerintah mengimpor garam ketika garam lokal melimpah. Dengan alasan untuk memenuhi industri, karena garam petani tidak bisa masuk industri sebab NaCL nya rendah.

Padahal menurutnya, petani garam sangat mampu untuk menghasilkan garam dengan kualitas yang diminta oleh industri, asalkan difasilitasi oleh Pemerintah berupa alat produksinya yakni plastik geomembran.

"Kami para petani garam sangat mengharapkan dengan kedatangan Pak Moeldoko ke sini memberikan bantuan berupa geomembran agar kualitas garam kita bisa lebih baik dan layak untuk industri,"imbuhnya.

Selain dua permasalahan diatas, abrasi juga menjadi permasalahan bagi para petani, selain itu para petani garam merasa ketakutan  akan ancaman adanya industri yang menggerus lahan garam.

"Lahan garam tetap dipertahankan, karena 90 persen lebih mata pencaharian masyarakat sini adalah mengolah garam,"tegasnya.

Sementara itu, dalam dialog bersama para petani garam, Moeldoko menanggapi berbagai keluhan masyarakat yang berprofesi sebagai petani garam, menurutnya, terkait masalah impor garam pemerintah sudah menyiapkan untuk ke depan diarahkan kepada user langsung atau pabrik dan tidak melalui pihak ketiga.

Mengapa pemerintah mengambil kebijakan terkait impor garam, Pada tahun 2021 Indonesia memerlukan 4.606.554 ton garam. Diantaranya untuk kebutuhan industri 3,07 juta.

"Sedangkan total produksi 2020 ini hanya 1,365 juta ton. Pada akhirnya harus impor. Karena industri butuh garam,"jelasnya.

Sebab itu, Harapannya adalah garam yang diimpor sesuai dengan kebutuhan industri berkaitan. Sehingga tidak ada garam yang bocor ke pasar."Garam yang bocor ke pasar ini yang merusak harga garam di petani,"katanya.

Oleh karenanya, Untuk bisa bersaing para petani mendapat tantangan untuk meningkatkan kualitas produksi garam. Terlebih lagi kata dia, dalam jangka waktu dekat ada dua program pemerintah yaitu merevitalisasi bibir pantai dan melakukan kegiatan import garam.

"Nanti tidak diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi diserahkan langsung kepada industri penggunaannya,"paparnya.

Dalam hal ini, sambung Moeldoko, Pemerintah mendorong petani garam untuk tumbuh dengan baik dari sisi produksi, dan yang harus diantisipasi oleh petani garam setelah pihaknya mendapatkan informasi dari BMKG, cuaca kedepan tidak stabil. Maka, petani garam harus siap dan mengantisipasi hal tersebut.

"Atas dialog hari ini, kami akan memberikan input kepada Menteri Perdagangan, terkait dengan hasil serap aspirasi dari petani garam,"pungkas Moeldoko.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement