Audiensi Bersama DPRD, Abpednas Gresik Desak Kenaikan Honor Anggota BPD

TIMESINDONESIA, GRESIK – Asosiasi BPD Nasional atau Abpednas Gresik menggelar audiensi dengan Komisi I DPRD. Mereka ingin memperjuangkan kesejahteraan anggota sehingga pengawasan di desa bisa maksimal.

Audiensi dipimpin Ketua Komisi I, Jumanto, dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota. Di antaranya, Saichu Busiri, Kamjawiyono, Machmud, Lusi Kustianah, M. Bustomi, dan Suberi.

Dalam kesempatan ini, Ketua DPC Abpednas Gresik, HR. Hendri menyampaikan kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan tugas, salah satunya masih minimnya honor yang diterima. 

Karena itu, ia meminta adanya peningkatan kesejahteraan BPD yang diambilkan dari BHPR (bagi hasil pajak dan retribusi) sebagai penghasilan tetap (siltap).

"Kami minta agar ada kenaikan kesejahteraan BPD. Hal ini sudah lama kami perjuangkan usai pelantikan pengurus Abpednas pada 29 Agustus 2020," katanya, Kamis (7/10/2021).

Sementara Sekretaris Abpednas Gresik, Ahmad Subhan, menyampaikan minimnya peran BPD dalam mengawasi pemerintahan desa. Ia mengungkapkan, masih banyak kepala desa yang sulit dimintai data. Bahkan ada kades yang tak melibatnya BPD dalam musyawarah.

"Kami merasa masih banyak BPD oleh kades hanya menjadi stempel. Padahal, BPD itu jelas regulasinya sebagai badan permusyawaratan desa, ikut terlibat dalam musyawarah setiap program desa, untuk kemajuan desa," tuturnya.

Di hadapan Komisi I, Subhan juga mengusulkan alokasi anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi BPD dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Bimtek harus dipisah dengan kepala desa, karena tugas dan fungsinya berbeda," tutup pengurus Abpednas Gresik usai audiensi bersama DPRD. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement