Menyikapi HMI vs PMII di Muktamar NU ke-34

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Meski agak belotan dalam tulisan ini, saya ingin mendiskusikan (bantahan atas) pandangan KH. Imam Jazuli, Lc.MA soal HMI vs PMII di Muktamar NU ke-34.

Sebagai IKAPMII level biasa, mohon maaf bila penyampaian pendapat saya ditulisan ini tidak sistematis dan awut-awutan. Saya memang bukan penulis, tetapi saya mencintai PMII sekaligus NU. Kemudian, tak lupa salam takzim saya kepada Kiai Jazuli, semoga Allah selalu memberinya kesehatan.

Dalam tulisannya yang terbit di Tribuners pada Selasa (5/10/2021), Kiai Jazuli mengafirmasi peran besar NU ditingkat nasional dan global. Karena itu, posisi ketua NU menjadi sangat strategis untuk dikuasai. Secara tegas beliau mengatakan bahwa kader terbaik PMII (Muhaimin Iskandar, dkk) harus “menguasai” NU. “Kecuali jika Keluarga Besar PMII sudah mengikhlaskan PBNU dipimpin kader HMI,” kata beliau di akhir artikel.

Pernyataan ini khas cara kiai memberikan nasihat. Artinya, beliau cukup berat bila kader HMI (Yahya Cholil Staquf) memimpin NU. Pertanyaannya mengapa demikian sengit? Tentu saja ini tidak lepas dari persoalan sejarah antara kedua oganisasi, yang sebetulnya saya masih ragu apakah pantas konflik historis itu dibawa ke dalam kontestasi calon ketua PBNU. Mengingat NU lahir jauh lebih dulu dan jauh lebih besar dari PMII dan HMI. 

Sebelum berdiskusi lebih jauh, saya ingin menyatakan keprihatinan saya. Mengapa yang mengemuka di muktamar NU yang akan datang ini justru persoalan bursa calon ketua. Benarkah muktamar NU telah tereduksi pada sebatas memilih ketua? Lalu lupa dengan persoalan besar bangsa: keadilan, kemiskinan, kemanusian, dan keummatan, yang sebetulnya ingin dijawab oleh NU.

Fokus pada pemilihan calon ketua ini, membuat saya merasa Muktamar NU tak jauh beda dengan Kongres partai politik macam PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem, dst. Harapan saya sebetulnya, Kiai Jazuli mengakhiri keidentikan dengan partai politik ini, terlebih NU telah kembali ke Khittahnya sebagai organisasi keummatan, kebangsaan, dan keIslaman.

Di dalam artikelnya Kiai Jazuli memberi sejumlah argumen pentingnya PMII “menguasai” NU, mulai dari garis ideologi, potensi relasi sosial, dan agenda strategis lainnya. 
Menjawab argumen ini, saya ingin kita semua menggunakan “perspektif buruf” dan bukan “perspektif katak”. Perspektif burung melihat NU secara lebih universal dari atas, sebagai suatu organisasi dengan nilai-nilai yang harus bisa masuk ke lembaga apapaun, baik lembaga pemerintah, orpol, ormawa, pun ormas-ormas lainnya.

Sementara perspektif katak, melihat NU dari bawah secara partikular. Dalam hal ini, saya menempatkan pandangan Kiai Jazuli. Sehingga beliau merasa NU perlu dikuasai PMII. Pandangan partikular ini juga akan dilakukan oleh pihak lain, dalam hal ini HMI, juga merasa perlu menguasai NU, bahkan mungkin partai-partai merasa perlu menguasai NU. 

Perspektif katak ini mereduksi nilai NU pada sebatas perebutan ketua NU, bukan bagaimana nilai-nilai ke-NU-an bisa membaluri seluruh kehidupan bangsa. Karena itu, perspektif ini dalam hemat saya tidak terlalu linear dengan spirit para Kiai pendiri NU dahulu. 

Kemudian, saya ingin menilik dari nama “Nahdlatul Ulama” (kebangkitan para ulama). Titik tekannya ada pada kata “ulama”, mengapa bukan pedagang dan bukan politisi? Di sini menurut saya, para Kiai pendiri NU paham betul kebutuhan bangsa ini pada ulama, bukan politisi ataupun pedagang. 
“Ulama” adalah bentul jamak dari “alim”. Yang dalam tradisi Islam seperti juga diyakini oleh NU, sebagai pewaris para nabi (al Ulama Waratsatul Anbiya).

Sehingga “alim” orang yang berilmu dalam konteks ini berbeda dengan berilmu dalam perspektif Barat, yang hanya cukup selesai dengan memiliki pengetahuan (knowledge). 

Tetapi “ilmu” dalam tradisi NU adalah pengetahuan plus moralitas dan plus spritualitas. Itulah sebabnya seorang yang dianggap “alim” yang akan maju di bursa calon ketua PBNU sama sekali tidak cukup diukur dari karena sebagai kader PMII ataupun HMI, apalagi sebatas kader partai politik.

Pernah terlibat di organisasi tertentu, mungkin saja sebagai salah satu kriteria menjadi ketua NU, tetapi sama sekali itu tidak cukup.

Di sinilah, sebetulnya saya berharap Kiai Jazuli dapat berbicara lebih luas ketimbang sekedar keharusan menjadi ketua PBNU hanya karena PMII segaris secara ideologi dan kultur. Saya secara pribadi, ingin NU ini berbicara di wilayah universal tanpa tersekat oleh kelompok-kelompok tertentu.

Demikianlah, pendapat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua masih melestarikan tradisi berdiskusi ala NU.

***

*) Oleh : Achmad Faisol, mantan Ketua Komisariat PMII Unitri.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement