Ekonomi

Soroti RUU HPP Terkait Kenaikan Pajak PPN, Begini Kata Ahli Perpajakan di Kendal

Selasa, 05 Oktober 2021 - 15:56 | 30.77k
Soroti RUU HPP Terkait Kenaikan Pajak PPN, Begini Kata Ahli Perpajakan di Kendal
Keterangan: Ahli Perpajakan di Kendal, Mardiyono, saat menjelaskan terkait peraturan perpajakan, di PA Kendal, Selasa 05/10/2021 (Foto: Zamroni/TIMES Indonesia)
Pewarta: | Editor: Faizal R Arief

TIMESINDONESIA, KENDAL – Salah satu pakar atau ahli perpajakan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Mardiyono, menyatakan tidak sepakat atas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang kemudian disepakati menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).

Menurutnya, jika itu disetujui maka akan berdampak dan melemahkan daya jual-beli masyarakat serta bisa memberatkan rakyat. Ada beberapa poin dalam RUU tersebut yang dinilai Mardiyono nantinya bisa berdampak pada lemahnya jual-beli masyarakat.

Salah satunya, rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022 dan 12 persen yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025, itu bisa memberatkan rakyat.

"Harusnya Pemerintah memberikan insentif dan fasilitas perpajakan kepada masyarakat berpendapatan rendah.Tapi RUU ini kesannya justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah. Kalau sistem administrasi perpajakan seperti itu menurut saya tidak efisien, justru bisa menghambat pertumbuhan pembangunan," kata Mardiyono, saat di jumpai oleh wartawan TIMES, di Pengadilan Agama Kendal, Selasa (05/10/2021).

Pria kelahiran asal Kaliwungu itu menilai, kenaikan PPN hingga 11 persen pada pajak kebutuhan pokok, jasa Pendidikan, pelayanan sosial, jasa Kesehatan medis itu bisa memberatkan rakyat serta tidak memenuhi prinsip keadilan.

"Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12% berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025, menurut saya perlu dikaji ulang. Harusnya yang dinaikkan PPH (pajak penghasilan) bukan PPNnya," terangnya.

Selain itu, lanjut penasehat yayasan LBH Jakerham, jika nanti PPH juga ingin ikut dinaikkan, maka juga harus ada batasan nilai atau prosentase. Jadi ketika masyarakat berpenghasilan tinggi mencapai prosentase hingga 1 miliar baru dinaikkan PPH, jika dibawah itu menurut saya PPH tidak usah dinaikkan," tegasnya.

Mantan konsultan perpajakan itu juga menganggap, kenaikkan tarif PPN akan kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional.

"Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional," imbuhnya.

Sementara, dikutip dari Liputan6.com, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam juga menolak terhadap RUU HPP kenaikan pajak PPN.

Menurutnya, dalam pengambilan keputusan di Komisi XI, FPKS memberikan catatan penolakan utamanya terhadap pengenaan pajak kebutuhan pokok, jasa Pendidikan, pelayanan sosial, jasa Kesehatan medis.

Ecky menambahkan, Fraksi PKS berpendapat bahwa penghapusan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dan dikonsumsi oleh rakyat banyak, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan dan lainnya, akan membebani rakyat.

“Serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perekonomian. Seharusnya barang dan jasa tersebut masih dikecualikan sebagai barang dan jasa kena pajak, sehingga barang dan jasa tersebut bukan menjadi objek PPN,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Ecky, Fraksi PKS menolak pasal-pasal terkait dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagaimana yang dipahami publik sebagai program “Tax Amnesty jilid 2” karena menunjukan kebijakan perpajakan kita yang semakin timpang dan jauh dari prinsip-prinsip keadilan.

“Pada tahun 2016 Fraksi PKS secara resmi menolak Tax Amnesty yang didasari oleh sikap sesuai platform kebijakan pembangunan PKS dimana kebijakan perpajakan adalah menegakkan prinsip keadilan,” pungkasnya terkait RUU HPP.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Pertama Kali, Ginjal Babi Bisa Ditransplatasikan ke Manusia
    Pertama Kali, Ginjal Babi Bisa Ditransplatasikan ke Manusia
    20/10/2021 - 13:27
  • Ciptakan Wisata Baru, Pemkot Malang Percantik Gantangan Burung di Eks TPA Lowokdoro
    Ciptakan Wisata Baru, Pemkot Malang Percantik Gantangan Burung di Eks TPA Lowokdoro
    20/10/2021 - 13:21
  • Jembatan Kaca Gunung Bromo, Perkuat Daya Tarik Wisata
    Jembatan Kaca Gunung Bromo, Perkuat Daya Tarik Wisata
    20/10/2021 - 13:14
  • Ini Besaran Bonus untuk Atlet PON Kabupaten Mojokerto
    Ini Besaran Bonus untuk Atlet PON Kabupaten Mojokerto
    20/10/2021 - 13:08
  • Muktamar NU yang Diharapkan
    Muktamar NU yang Diharapkan
    20/10/2021 - 12:56

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Muktamar NU yang Diharapkan
    Muktamar NU yang Diharapkan
    20/10/2021 - 12:56
  • Pentingkah Menumbuhkan Budaya Literasi di Negeri Ini?
    Pentingkah Menumbuhkan Budaya Literasi di Negeri Ini?
    20/10/2021 - 11:40
  • Urgensi PPHN versus Hoax Amandemen
    Urgensi PPHN versus Hoax Amandemen
    20/10/2021 - 10:10
  • Mom's World, Perempuan Digital Masa Kini
    Mom's World, Perempuan Digital Masa Kini
    19/10/2021 - 15:48
  • Musda KAHMI Banyuwangi Mau Dibawa Kemana?
    Musda KAHMI Banyuwangi Mau Dibawa Kemana?
    19/10/2021 - 13:30
  • Memutar Radio Kehidupan, Menjaring Frekwensi Rasulullah
    Memutar Radio Kehidupan, Menjaring Frekwensi Rasulullah
    19/10/2021 - 12:03
  • Resesi Paradigma Pendidikan Islam
    Resesi Paradigma Pendidikan Islam
    19/10/2021 - 10:00
  • Kecerdasan Emosional dalam Perspektif Pendidikan Islam
    Kecerdasan Emosional dalam Perspektif Pendidikan Islam
    18/10/2021 - 14:51

KULINER

  • Pertama di Gresik, Bakso Lava di Atas Hot Plate
    Pertama di Gresik, Bakso Lava di Atas Hot Plate
    19/10/2021 - 14:01
  • Makan Malam Bak Artis Drakor di JW Marriott Surabaya
    Makan Malam Bak Artis Drakor di JW Marriott Surabaya
    18/10/2021 - 10:09
  • Indomie Penyet Dinoyo Surabaya, Satu Hari Habiskan 5 Dus Indomie
    Indomie Penyet Dinoyo Surabaya, Satu Hari Habiskan 5 Dus Indomie
    18/10/2021 - 05:28
  • Cerita Nasgor Robot di Malang: Berawal Karena Lengan Penjual Patah Muncul Inovasi
    Cerita Nasgor Robot di Malang: Berawal Karena Lengan Penjual Patah Muncul Inovasi
    17/10/2021 - 11:53
  • De Bamboo, Café dengan Pemandangan Eksotik Kota Batu
    De Bamboo, Café dengan Pemandangan Eksotik Kota Batu
    17/10/2021 - 04:20