Nono Sampono: Pengelolaan Maritim Bisa Hasilkan Pendapatan Enam Kali APBN

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota MPR RI yang juga Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono Sampono meyakini pengelolaan sektor maritim yang baik bisa membawa kesejahteraan bagi Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia  dengan lautnya mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia,  atau  sekitar 5,8 juta kilometer persegi. harus bisa menjadi negara kuat dalam sektor ekonomi

Nono mengatakan, potensi maritim Indonesia  belum bisa menembus angka 22 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah Thailand yang hampir mencapai 40 persen, Jepang 54 persen, bahkan Tiongkok sebagai negara daratan mampu menghasilkan  48,6 persen dari pendapatan domestik bruto.

“Negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya, karena dua alasan. Yaitu    masalah ekonomi dan   keamanan. Makanya Amerika, Inggris, Rusia,  Perancis, Jerman, dan Australia tidak pernah mengabaikan persoalan maritime, karena di sana ada kepentingan besar,” kata  Nono Sampono.

Pernyataan itu disampaikan  Nono Sampono,  pada diskusi Empat Pilar MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (27/9/2021).  

Tema yang dibahas pada diskusi tersebut adalah Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI: Penguatan Pertahanan dan Keamanan. Selain Nono diskusi itu juga menghadirkan narasumber Siswanto Rusdi Pengamat Kemaritiman dan  Direktur Namarin. 
 
Minimnya kontribusi maritim terhadap Pendapatan Domestik Bruto, menurut Nono disebabkan karena kurangnya kemampuan dan kemauan memanfaatkan potensi kelautan. Terbukti, anggaran yang disediakan bagi pengembangan kelautan relative kecil. Padahal, meminjam hasil kajian Prof. Rokhmin Dahuri,  kalau  potensi maritim itu dikelola dengan baik, maka penghasilan yang diperoleh bisa mencapai 6 kali APBN. 

“Saya ingat kata-kata  jenderal Leonardus Benyamin Moerdani, kalau kita bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka kita harus bicara tentang keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan,  itu seperti dua sisi mata uang. Kita bicara keamaan tanpa   kesejahteraan maka salah. Demikian sebaliknya,” kata Nono menambahkan. 

Pernyataan serupa disampaikan Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi. Menurut Rusdi belum optimalnya pemanfaatan wilayah lautan nusantara bisa dilihat dari politik anggaran yang selama ini dijalankan pemerintah. Selama bertahun-tahun anggaran  untuk pengadaan alutsista tidak lebih dari 2%. Jauh di bawah anggaran Pendidikan  sebesar 20% APBN. 
 
“Waktu   merebut Irian Barat, angkatan laut  kita  memiliki 12 kapal selam,  belum termasuk kapal  perusak. Kita  pernah punya pesawat tempur yang luar biasa dan juga pesawat pembom strategis.  Sekarang  kita tidak punya  pesawat pembom, yang kita  punya cuma Fighter, bukan pesawat pembom, strategis,” kata Rusdi.

Dari sisi jumlah personel tantara,  kata Rusdi kondisinya semakin memprihatinkan. Saat ini,  TNI  angkatan laut yang harus mempertahankan 2/3 wilayah Indonesia, hanya  dibekali  kekuatan  sebanyak 70.000 personel. Sedangkan  Angkatan Udara 30.000 personel  dan Angkatan Darat sebanyak 300.000 personil. 

“Harus ada perubahan paradigma menyangkut wilayah kelautan kita. Makanya saya juga tidak heran kalau melihat Menhan Prabowo Subianto berusaha memperbaiki alutsista, meski hanya bisa dilakukan secara perlahan,” kata Rusdi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement