Fraksi Golkar DPR RI: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen Sangat Realistis

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Badan Angaran DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhtaruddin menyampaikan pendapat akhir mini fraksi partainya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Gubernur Bank Indonesia.

Rapat yang mengagendakan Pembicaraan Tingkat I mengenai RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 secara khusus membahas lima hal. Pertama laporan dan pengesahan hasil panja-panja, pendapat mini fraksi sebagai Sikap Akhir Fraksi, pendapat pemerintah, penandatangan Naskah RUU dan Pengambilan Keputusan untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II.

Dalam pengantarnya, Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa tahun 2022 yang akan datang merupakan tahun penuh pengharapan bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Hal itu sejalan dengan pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini dan merenggut sedikitnya 4 juta jiwa.

"Di tengah ancaman pandemi dengan gelombang gelombang-gelombang baru Penyusunan APBN 2022 tentu menghadapi kompleksitas dan tantangan yang tidak mudah," terang Mukhtaruddin.

Dari sisi internal, kata dia, APBN Tahun 2022 merupakan periode terakhir penerapan KUR Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memungkinkan Pemerintah melakukan langkah-langkah ekstra ordinary dalam rangka penanganan pandemi.

Sebagai periode penerapan akhir di satu sisi APBN 2022 harus bersifat konsolidatif menuju normal. Namun dari sisi lain masih perlu melakukan ekspansi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 serta dampaknya. Fraksi Golkar berharap pandemi Covid-19 tidak berlangsung lagi pada tahun 2022.

Di sisi lain, Mukhtaruddin menekankan bahwa Penyusunan APBN Tahun 2022 mendatang sangat bergantung pada pencapaian dan kinerja APBN Tahun 2021. Fraksi Golkar bersyukur pada kuartal II tahun pertumbuhan ekonomi telah mencetak torehan positif pada angka 7,07 persen year on year (yoy).

"Capaian tentu secara resmi telah membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi setelah pada empat kuartal sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup dalam," kata dia.

Fraksi Golkar mengapresiasi atas kerja keras pemerintah sehingga bisa bangkit di tengah pandemi yang masih berlangsung. Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa pandemi tidak boleh melalaikan dari agenda-agenda yang tidak kalah pentingnya. Yaitu reformasi struktural demi menciptakan fondasi yang kokoh bagi kebangkitan pembangunan pasca pandemi.

"Namun demikian, reformasi struktural yang telah tertuang dalam sejumlah RUU pada Program Legislasi Nasional Prioritas tersebut harus dilakukan dengan seksama dan penuh kehati-hatian agar tidak kontraproduktif," ucapnya.

Untuk pembahasan APBN 2022, Fraksi Golkar berpandangan dari sisi indikator makro pertumbuhan ekonomi berada pada level 5,2 persen. Fraksi Golkar menilai dengan kinerja perekonomian pada 2021 yang masih terganggu oleh eskalasi pandemi target pertumbuhan 2022 tersebut sangat realistis bahkan berpotensi melebihi target.

Golkar mendukung disepakatinya target inflasi sebesar 3 persen dan nilai tukar Rupiah sebesar 14.350 per USD. Apresiasi juga disampaikan sejalan dengan optimisme pemerintah dalam menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) dari level USD 63 per barel dan target lifting minyak bumi sebesar 703 ribu barel per hari serta lifting gas sebesar 1.36 juta barel setara minyak per hari.

"Sikap optimisme pemerintah ini sangat dibutuhkan untuk menjaga konviden pasar, masyarakat dan dunia usaha di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi," kata Mukhtaruddin.

Namun demikian, upaya pencapaian tersebut perlu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif serta berkesinambungan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Terkait inflasi, Fraksi Golkar meminta pemerintah untuk terus menjaga harga harga komoditas yang diatur terutama di sektor energi seperti tarif listrik, LPG dan BBM. Golkar meminta pemerintah untuk lebih mendorong dan mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat dan ditekankan pula bahwa realisasi target inflasi 3 persen ini akan sangat berpengaruh pada capaian target pertumbuhan ekonomi.

Berikutnya mengenai nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) yang merupakan indikator penting dalam pembangunan, disepakati pada kisaran 103 hingga 105 untuk NTP dan 104-106 untuk NTN. Pemerintah diminta untuk terus memonitor distribusi Kartu Tani yang adil dan merata.

"Kesejahteraan petani dan nelayan harus menjadi prioritas karena berkaitan erat dengan ketahanan pangan yang menjadi kunci suksesnya bangsa ini melewati masa sulit di tengah pandemi," tegas Mukhtaruddin anggota Badan Angaran DPR RI dari Fraksi Golkar. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement