DPRD Banyuwangi Minta Kejaksaan Segera Tangkap Pelaku Pemotongan BLT UMKM

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – DPRD Banyuwangi meminta Kejaksaan Negeri Banyuwangi segera menangkap pelaku pemotongan BLT UMKM (BPUM). Tidak hanya meringkus para pelaku, dewan juga meminta kasus ‘sunatan masal’ bantuan dari pemerintah ini diusut hingga akarnya.

Pernyataan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto. Politisi Partai Demokrat ini mengecam keras tindakan oknum pemotong bantuan rakyat dengan dalih apapun.

“Sekarang BPUM juga ada potongan dan juga ada bukti. Sekarang bukti ini juga ada (dikirim) di HP saya. Bukti transfer dan bukti uang ada difotokan ke saya, ” kata Michael kepada TIMES Indonesia, Selasa (28/9/2021).

Michael menyebut, bukti pemotongan tersebut berupa riwayat transfer berikut bukti uang hasil pemotongan BLT UMKM. Ketika dalam proses penyidikan ini sudah mengantongi bukti-bukti kuat, Michael meminta agar tidak menunda penangkapan pelaku.

“Bahwa ada pemotongan ini nyata. Saya meminta Kejaksaan segera menangkap orang itu. Sudah ada bukti nunggu apalagi,” tegasnya.

Michael juga mendukung jika kasus pemotongan bantuan ini dikembangkan lagi. Dia menduga masih ada praktik pemotongan dari sumber bantuan lain yang juga terjadi. Dari informasi yang Ia terima, pemotongan ini melibatkan beberapa orang yang sudah terkoordinir.

“Soalnya dulu juga pernah ada terjadi. Ini adalah hak rakyat dan jangan main-main dengan bantuan ini. Saya mohon pak Kajari bisa tegas menindak kasus ini,” ungkapnya.

Atas persoalan ini, dirinya mewanti-wanti kepada seluruh orang yang dipercaya menyalurkan bantuan rakyat ini agar tidak bermain-main. Ketika dilain hari ada laporan adanya potongan bantuan, maka Ia tidak segan melaporkan.

“Jika ada lagi (pemotongan) dan bukti saya yang akan bertindak sendiri. Saya sendiri yang akan melaporkan. Ini seperti sistematis,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi tersebut.

Senada dengan Michael, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto sepakat jika kasus pemotongan BLT UMKM ini harus diungkap habis. Menurutnya pemotongan ini adalah tindakan keji yang dilakukan oknum tertentu ditengah masa pagebluk wabah Covid-19.

“Pemerintah tujuannya membantu rakyat yang susah, kok bisanya sampai dipotong begini. Ini tidak benar dan tolong ini diusut sampai tuntas,” imbuh Irianto.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Mohammad Rawi melalui Kasi Pidsus I Gede Eka Sumahendra, menyebutkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Dari pemeriksaan yang dilakukan juga sudah didapatkan sejumlah barang bukti.

“Saksi sekitar 15 sudah kita minta keterangan. Dari Itu sudah juga kita kumpulkan barang bukti,” kata Kasi Pidsus Kejari Banyuwangi, I Gede Eka Sumahendra.

Dari informasi yang diterima TIMES Indonesia, selain bukti berupa uang juga ada bukti lain yang sudah didapatkan. Jika termasuk bukti-bukti transfer, ketika semuanya ditumpuk semua bukti yang ada bisa menyamai ketebalan sebuah skripsi.

“Dokumen-dokumen (bukti) pengajuan termasuk nama-nama yang diajukan. Bukti transfer sudah kita temukan tapi masih harus kita dalami lagi,” cetusnya.

Agar kasus ini segera terungkap seluruhnya, Kejari Banyuwangi meminta masyarakat sudi untuk bekerjasama. Terutama bagi mereka yang merasa atau menjadi korban pemotongan bantuan BLT UMKM ini.

“Kita mohon dukungan kerjasama dari masyarakat juga. Utamanya yang dipotong ini. Harapan kami supaya ada kerjasama yang baik,” katanya.

Informasi lain, setelah kasus ini ditangani Kejari Banyuwangi, pihaknya juga menerima aduan lain dengan kasus serupa. Namun dalam proses lanjutannya mengalami kendala karena pelapor belum memenuhi panggilan pemeriksaan.

“Kalau bilang aduan memang dalam waktu setelah kita lakukan penyelidikan ada yang melaporkan lagi perihal yang sama,” pungkas Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut saat dikonfirmasi soal perkembangan kasus pemotongan BLT UMKM (BPUM). (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement