Mengenai Klaster PTM, Pemerintah akan Lakukan Random Tes Covid-19 di Sekolah

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pemerintah mengubah strategi menghadapi penularan virus Corona di pembelajaran tatap muka (PTM) sekolah. Pemerintah bakal aktif melakukan tes. Sekolah PTM yang punya penularan tinggi bakal ditutup dan diubah jadi pembelajaran daring (online).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah akan melakukan tes Covid-19 secara acak setiap bulannya, kepada warga sekolah untuk mengevaluasi proses pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Menkes merinci, nantinya 10 persen dari total sekolah yang menggelar tatap muka di satu daerah akan dipilih sebagai sampel per kecamatan, kemudian di tiap sekolah ada dipilih 30 siswa dan tiga tenaga pendidik untuk di tes swab PCR.

"Ini biayanya sudah kita hitung, 520 ribu sekolah dan 73 juta orang kita akan lakukan testing sekitar 1,7 juta per bulan, atau sekitar Rp 30 ribu per hari, sangat make sense," jelasnya.

Jika nanti ditemukan kasus positif Covid-19 di sekolah dengan test positivity rate di bawah 1 persen akan dilakukan tracing terhadap kontak erat dan wajib karantina, namun sekolah tetap dibuka untuk yang tidak termasuk kontak erat.

Jika test positivity rate sekolahnya di antara 1-5 persen maka seluruh rombongan belajarnya harus dites dan karantina, namun sekolah tetap dibuka untuk yang tidak termasuk kontak erat.

Tetapi, jika test positivity rate sekolahnya di atas 5 persen maka semua anggota sekolah harus dites dan karantina, sekolah wajib ditutup dan PTM Terbatas dihentikan sementara.

"Sekolahnya online dulu selama 14 hari, sambil kita bersihkan, protokol kesehatannya diperbaiki, baru kita masukkan lagi, kalau outbreak kita kuncinya satu sekolah saja, tidak usah semua sekolah ditutup, sekolah lain tetap bisa jalan," tegas Menteri Budi.

Langkah surveilans ini bakal diterapkan. Bila ada kasus Covid-19 yang merebak di suatu sekolah, hanya sekolah itu yang ditutup.

"Kalaupun ada outbreak, ya kita mengunci satu sekolah saja, nggak usah semua sekolah kemudian ditutup. Sekolah lain yang prokesnya bagus tetap bisa jalan," kata Budi.

Terkait kebijakan PTM, Budi mengungkap jika sekolah terus menerus ditutup maka akan lebih banyak kerugian yang dirasakan seperti penurunan indeks pembangunan manusia karena terhambat oleh pembelajaran jarak jauh atau sekolah online. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement