Fraksi PKS Tolak Usul Pemerintah Terkait Pemungutan Suara Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS menolak usul pemerintah yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 15 Mei.

Seperti diketahui, Menko Mahfud sebelumnya menyampaikan pemerintah telah melakukan rapat internal membahas simulasi tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Hasilnya, 15 Mei dipilih menjadi hari pencoblosan Pemilu 2024.

"Opsi KPU yang Februari lebih memberi kesempatan bagi penyelenggara untuk bekerja dengan baik," ucap Mardani kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (29/9/2021).

KPU sudah lebih dulu mengusulkan agar pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari. Pertimbangan KPU, untuk memberikan waktu yang cukup terkait penyelesaian sengketa pemilu.

Kembali ke Mardani. Dia mengatakan pemerintah boleh saja memberikan usulan pelaksanaan pemilu. Namun harus atas persetujuan Komisi II DPR RI dan penyelenggara pemilu.

"Pemerintah boleh memberi masukan waktu pelaksanaan pemilu, tapi hak menetapkannya secara UU dilakukan oleh KPU. Jadi pemerintah perlu mempertimbangkan pendapat KPU dan tentu DPR, dalam hal ini Komisi II," ujarnya.

Mardani berharap keputusan nantinya akan memunculkan sistem pemilu yang berkualitas baik di pusat dan daerah. Sebab, pemilihan itu akan berkaitan dengan legislatif dan eksekutif yang bekerja untuk rakyat.

"Yang paling utama, pelaksanaan pemilu dan pilkadanya berkualitas, menghasilkan kepala pemerintahan di pusat dan daerah serta perwakilan rakyat yang berkualitas baik di pusat atau pun daerah," ujarnya.

"Karena hakikatnya pemilu dan pilkada adalah memilih eksekutif dan legislatif yang akan bekerja untuk rakyat, dan ini sangat erat kaitannya dengan pengetahuan pemilih terhadap para calonnya," imbuh Mardani, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS terkait usul pemungutan suara Pemilu 2024 digelar 15 Mei. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement