Meski Tak Ada Klaster PTM, Komisi E DPRD Jatim Berharap Ada Antisipasi

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Meski ternyata belum ditemukan klaster PTM, Anggota Komisi E DPRD Jatim, Siti Mukiyarti meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi agar tak ada klaster Covid-19 di sekolah saat PTM terbatas.

Beberapa waktu lalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (Kemendikbud Ristek RI) menyebutkan bahwa klaster Covid-19 Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbanyak adalah Jawa Timur. Namun, ternyata ada miskomunikasi terkait hal ini.

"Apapun harus kita segera sikapi, karena PTM terbatas sangat didambakan oleh wali murid bahkan oleh siswa sendiri," ujar Siti Mukiyarti, Senin (27/9/2021).

Anggota Fraksi PKB ini mengatakan, jangan sampai muncul klaster Covid-19 di sekolah, karena hal tersebut sangat mengganggu belajar para siswa. Sehingga, kenyamanan belajar siswa harus dijaga agar siswa bisa menuntut ilmu dengan tenang. 

"Karena kemarin ketika di lapangan saya tanya ke para siswa senang di rumah apa di sekolah, mereka senang belajar di sekolah. Senang saja itu sudah nilai tersendiri bagi mereka," ungkapnya. 

Ia merekomendasikan, PTM terbatas tetap harus dilakukan, namun yang perlu diingat pihak sekolah dan wali murid bisa bersinergi untuk menjaga agar tak ada  klaster PTM terbatas.

"Tetapi juga harus dilakukan pengkajian dan pihak penyelenggara yaitu guru-guru, wali murid dan juga siswa sendiri harus ada kehati-hatian dan prokes tetap harus diutamakan," papar politisi asal Trenggalek ini. 

Kata kader Muslimat NU ini, Pemerintah telah melakukan persiapan PTM terbatas dengan matang dan baik.

Meski demikian, pencegahan penyebaran Covid-19 pada PTM terbatas ini harus ditingkatkan, seperti penyediaan ruang kelas yang memadai dengan ventilasi udara yang terbuka. 

"Paling tidak ruangan yang kemarin tertutup mohon untuk penyelenggara PTM disediakan ruangan terbuka. Karena Covid-19 ini diakui atau tidak masih berbahaya dan menghantui kesehatan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Jatim,  Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa sejak PTM dilaksanakan tanggal 30 Agustus 2021 di Jawa Timur, tidak ada atau belum ditemukan klaster Covid-19 seperti disampaikan Kemendikbud Ristek yang kemudian dikoreksi dengan rilis miskonsepsi. 

"Ke depan, saya berharap tidak ada rilis miskonsepsi karena kurang presisinya tim dari lembaga kementerian sekaliber Kemendikbud Ristek yang mendapat porsi anggaran sangat besar dari APBN dengan SDM berkualitas," terang Khofifah, Minggu (26/9/2021). 

Gubernur Khofifah menyebutkan, jika saat ini Jawa Timur sendiri berada di Level 1 dan 13 sisanya level 2 dan semua daerah zona kuning. Artinya, Jawa Timur berada dalam status daerah risiko rendah penularan Covid-19, sehingga dipastikan tidak ada klaster PTM terbatas di Jatim. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement