Sejumlah Anggota DPRD Jatim Walk Out Saat Paripurna, Ada Apa?

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur atau DPRD Jatim melakukan walk out saat Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif soal Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Pemprov Jatim 2021. Apa yang mendasari hal tersebut terjadi?

Anggota DPRD Jatim yang Walk Out tersebut adalah Anggota F-Gerindra DPRD Jatim, Rohani Siswanto. Lalu diikuti M. Satib, Aufa Zhafiri, M Fawait, dan Abdul Halim.

Walk out tersebut merupakan bentuk protes dari ketidakpuasaan anggota DPRD Jatim terhadap jawaban Gubernur atau eksekutif tentang banyaknya perubahan-perubahan anggaran yang hanya disampaikan dalam bentuk lampiran.

Sebelum melakukan walk out rapat paripurna diwarnai interupsi didepan pimpinan rapat diantaranya Wakil Gubernur Jatim, Emil Elistianto Dardak, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Masclahah dan Achmad Iskandar. Anggota DPRD Jatim yang melakukan interupsi tersebut yakni Rohani Siswanto (Fraksi Gerindra), Aliyadi Musthofa (F-PKB), Amar Syaifudin (Fraksi PAN), Agung Supriyanto (Fraksi PAN), M Azis (F-PAN), Mathur Husyairi (Fraksi Keadilan Bintang Nurani) dan Kuswanto (Fraksi Partai Demokrat).

Interupsi anggota tersebut berkaitan dengan mekanisme dan tata cara pembahasan P-APBD Jatim 2021 yang dianggap tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga Anggota DPRD Jatim meminta pimpinan DPRD Jatim mengevaluasi dan menunda pembahasan P-APBD Jatim yang dijadwal tuntas 30 September ini.

“Sebelum paripurna dilanjutkan, kami ijin meninggalkan sidang ini,” ujar Rohani Siswanto saat melakukan walk out.

Alasan Rohani meninggalkan Rapat Paripurna karena menurutnya sikap tersebut berkaitan dengan perjuangan dan harga diri anggota DPRD Jatim yang dipilih oleh rakyat. Menurutnya, apapun yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi harus dijawab dengan detail per Fraksi. 

“Bukan dijawab dalam bentuk lampiran-lampiran, ini seakan-akan perjuangan Fraksi itu mereka anggap remeh," ungkapnya.

Ia melanjutkan, lampiran-lampiran rincian P-APBD Jatim 2021 tersebut kerapkali tidak sampai di tangan anggota. Bahkan, ia tidak sampai menduga ada yang ditutupi dalam pembahasan anggaran P-APBD 2021 kali ini.

Sehingga, perlu penyampaian secara verbal secara rinci itu diperlukan oleh anggota D​​​​​​​PRD Jatim untuk mengawal setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak untuk masyarakat. “Saya melihat tim anggaran dan yang menyusun konsep terkait anggaran ini tidak becus,” ucap anggota DPRD Jatim Fraksi Gerindra ini usai walk out dari Rapat Paripurna.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement