Diskusi dengan Mendes PDTT, Bupati Lamongan Targetkan 0 Persen Kemiskinan Ekstrem di Lamongan

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Konsep penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah solusi diharapkan mampu untuk mencapai target Presiden Joko Widodo mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024. 

Dengan menggunakan pendekatan mikro berbasis desa, data yang diperoleh langsung dari desa ini dianggap akan lebih detail. Selain itu, leader dalam pelaksanaan konsep ini terletak pada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Kabupaten. 

Hal ini disampaikan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar melakukan kunjungan ke Kabupaten Lamongan. 

"Target presiden 0% kemiskinan ekstrim di tahun 2024 ini tidak akan terwujud, kalau cara kerjanya tidak mikro. Tidak berbasis data desa dengan Bupati sebagai leader dalam penanganan ini, dan pemerintah pusat pemerintah provinsi mengikuti road map yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah," kata Gus Menteri, sapaan Abdul Halim Iskandar di Guest House, Sabtu (25/9/2021). 

Ada dua macam kemiskinan ekstrem, jelas Gus Menteri, yakni warga miskin ekstrem yang hampir seluruh kompleksitas multi dimensi kemiskinan yang dimiliki (lansia, tinggal sendiri, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis, rumah tidak layak, tidak memiliki fasilitas memadai), serta warga miskin ekstrem yang masih mungkin melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

"Untuk kategori miskin yang pertama penanganannya pemerintah wajib hadir sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi untuk yang nomor dua ini masih bisa diberdayakan. Kategori miskin ini bisa dipilih di masing-masing desa, akan lebih jelas penanganan dan pasti akan selesai. Sehingga yang ditargetkan presiden 0% pada tahun 2024 pasti terlaksana," ucapnya.

Gus Menteri berharap, kategori kemiskinan ini dapat dipilah di masing-masing desa, sehingga dapat mempermudah penanganan. Seperti contoh salah seorang lansia di Kecamatan Babat yang hidup sendiri dan bisa dikategorikan miskin ekstrem dengan kompleksitas dimensi kemiskinan. 

"Kenyataannya tidak memiliki akses bantuan seperti BLT dan sejenisnya. Setelah dikonsolidasi ternyata masih tergolong mampu karena memiliki6 keluarga," katanya. 

Selain strategi pendekatan mikro berbasis desa dengan leader kabupaten, pelaksanaan dan tindak lanjut melalui posyandu kesejahteraan juga dianggap efektif untuk dikembangkan. Gus Menteri berharap setelah pertemuan diskusi ini akan ada tindak lanjut dari Pemkab Lamongan dengan pihak-pihak di Lamongan untuk melakukan konsolidasi secara bersama-sama.

"Tentu saya berharap dengan sangat, langkah pemerintah pusat untuk menciptakan atau mewujudkan target Presiden ini bisa terwujud dan dimulai dari kabupaten Lamongan. Sehingga belum ada kabupaten yang dinyatakan 0 persen kemiskinan ekstrem, Kabupaten Lamongan lebih dulu ditetapkan oleh Pak wakil presiden sebagai Kabupaten 0 persen kemiskinan ekstrem," tutur Gus Menteri. 

Setelah mendapatkan pemahaman secara komprehensif, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengungkapkan kesiapannya untuk mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lamongan. 

"Melihat strategi dan beberapa hal tersebut, pada prinsipnya elemen-elemen yang kita gunakan nanti untuk kesuksesan strategi itu sebenarnya sudah siap, posyandu di sini sudah berkembang dengan baik, sedah mencakup lansia, pendidikan, tinggal sebenarnya penajaman di masing-masing itu," ujar Pak Yes. 

Menindaklanjuti hal tersebut, ia juga meminta berbagai pihak terkait untuk segera melakukan sinergi untuk mempertajam dan memfokuskan penanganan kemiskinan ekstrem di Lamongan agar lebih jelas, fokus dan mudah dalam pemetaan.

"Nanti bisa segera, dan hari Senin saya minta kita segera berkumpul untuk lebih fokus lagi pada kemiskinan ekstrem di Lamongan," ucap Pak Yes saat berdiskusi dengan Mendes PDTT. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement