Yusril Desak MA Uji AD-ART Partai Demokrat, Kader: Kenapa Hanya Partai Demokrat?

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik kecewa menyayangkan langkah yang diambil Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko.

"Padahal sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi Kuasa Hukum Moeldoko," ucap Rachland Nashidik dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Jum'at (24/09/2021).

Rachland mengatakan, Yusril mengaku menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi dalam tubuh partai politik.

Tapi sikap Yusril yang mendesak Mahkamah Agung untuk menguji AD/ART Partai Demokrat karena alasan kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan Undang-undang, bukanlah hal yang tepat.

Kader Partai Demokrat, Rachland Nashidik. (FOTO: Instagram Rachland Nashidik) 

Menurutnya, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa AD/ART semua partai, bukan cuma Demokrat.

Dalam hal ini, Yusril bisa saja memilih bertindak sebagai Profesor Tata Negara yang berjuang dengan sepenuhnya pamrih akademis. Misalnya mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar "kekosongan hukum" yang ia sebut bisa dibahas para legislator," tegasnya.

Rachland menyebutkan, faktanya ada partai politik yang merupakan anggota koalisi pemerintah dan memiliki struktur Majelis Tinggi namun dengan kekuasaan yang bahkan jauh lebih besar, yakni berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus.

"Bila meneliti, Yusril pasti juga akan menemukan AD/ART partai lain yang merupakan pendukung pemerintah yang mengatur KLB hanya bisa diselenggarakan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina," sebutnya.

"Jadi kenapa hanya Demokrat? Jawabnya, karena Yusril Ihza Mahendra memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik yang dilakukan Moeldoko pada Partai Demokrat," tandas Rachland Nashidik. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement