Hari Tani Nasional, Mahasiswa dan SAPI Lamongan Tuntut Penegakan Perda Perlindungan Petani

TIMESINDONESIA, LAMONGAN – Peringatan Hari Tani Nasional di Kabupaten Lamongan diwarnai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang terdiri dari PMII, GMNI dan SAPI (Serikat Anak Petani Indonesia), di depan Gedung DPRD Lamongan, Jumat (24/9/2021).

Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan suara petani. Demonstran mempertanyakan kejelasan dan pengaplikasian Perda perlindungan petani dan menilai bahwa Pemerintah Daerah telah lemah dalam menegakkan reforma agraria.

Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Hasan Kholiq mengungkapkan, salah satu bukti ketidakjelasan Perda perlindungan petani di Lamongan adalah tidak diberikannya petani akan kesejahteraan hidup dari Pemerintah. Bahkan pembangunan industrialisasi, imbuh Hasan, tidak berpihak pada kelestarian lingkungan.

"Tagline-nya saja lumbung pangan bangsa, tapi industrialisasi telah merampas lahan produktif. Belum lagi masalah pupuk, harga panen, penanganan hama, alat produksi dan garansi sosial yang pelik saat ini. Petani semakin menjerit, pemerintah dipertanyakan keberpihakannya," kata Hasan.

Selain itu, Hasan juga menyebut bahwa reforma agraria yang dijalankan belum mampu mengentaskan permasalahan kaum petani, seperti kesenjangan dan monopoli tanah.

Oleh karena itu, demonstran mendesak pemerintah harus menjalankan pembangunan industri dalam reforma agraria yang sejati, yakni mengembangkan industri yang mengabdi pada kepentingan mayoritas penduduk dan membuka jalan keadilan bagi rakyat.

"Reforma agraria sejati harus dijalankan sesuai dengan keadaan objektif yang ada, bukan malah reforma agraria palsu yang justru berkolaborasi dengan bandit-bandit korporasi. Sebab itu, dalam aksi ini kita menuntut pemerintah segera lakukan Perda perlindungan dan pemberdayaan petani, stop alih fungsi lahan, dan tegakkan AMDAL," tuturnya.

Sayangnya, aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan SAPI tepat pada peringatan Hari Tani Nasional tersebut berujung kekecewaan, karena tidak ada satupun perwakilan DPRD Lamongan yang menemui demonstran. Sebagai bentuk ungkapan kekecewaan, mereka menyegel pintu ruang rapat di Gedung DPRD Lamongan. "Pemerintah hanya loncat kanan loncat kiri. Tidak ada hasil dan jawaban dari mereka, alias zonk. Kita akan melakukan aksi tuntutan seperti ini di lain hari," kata Hasan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement