Bupati Malang Sambat Masalah Perhutani dan Jalan Tol Malang-Kepanjen ke Komisi V DPR RI

TIMESINDONESIA, MALANG – Masalah Perhutani dan bantuan percepatan pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen disampaikan Bupati Malang Abah Sanusi kepada Komisi V DPR, Rabu (22/9/2021) sore.

Hal tersebut disampaikan Bupati Malang Abah Sanusi ketika menerima kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Wisata Boonpring Desa Wisata Sanankerto, Turen, Kabupaten Malang.

"Dalam peraturan perundang-undangan, negara memberikan tugas kepada Perhutani untuk mengelola area hutan termasuk wisata, khusus untuk Jawa dan Madura. Sedangkan luar Jawa, tidak ada Perhutani," ujar Bupati Malang Abah Sanusi di hadapan Komisi V DPR RI.

Lebih lanjut dia mengatakan ini tentunya menjadi persoalan. "Pemerintah Daerah kesulitan mengembangkan wisata di wilayah milik Perhutani. Sedangkan apabila ada apa-apa, Pemerintah Daerah yang disalahkan," tuturnya.

Dia mencontohkan ada warga yang mengeluhkan akses jalan rusak menuju destinasi wisata yang dikelola oleh Perhutani. Warga maupun wisatawan mengeluhkan hal tersebut kepada Pemkab Malang.

Bupati Malang Abah Sanusi ketika sambutan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI. (Foto : Binar Gumilang/TIMES Indonesia)

"Karena masyarakat tidak tahu, bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Perhutani," terang Politisi PDI Perjuangan tersebut. Maka dari itu, dia mengusulkan agar peraturan pengelolaan hutan dikembalikan ke Pemerintah Daerah.

Hal tersebut kata Sanusi, sama perlakuannya seperti wilayah di luar Jawa. "Tujuannya, agar ada kesetaraan perlakuan dari berbagai wilayah. Sehingga kami berharap Komisi V bisa membantu hal tersebut," tuturnya.

Disamping itu, dia juga meminta bantuan kepada Komisi V DPR RI dalam rangka percepatan pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen yang nantinya akan tembus ke Tulungagung.

"Jalan Tol Malang-Kepanjen sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, tinggal dibutuhkan percepatan," terangnya. Wakil ketua Komisi V DPR RI, H. Muhamad Arwani Thomafi langsung menanggapi keluhan Bupati Malang tersebut.

"Kita lihat dulu aturannya seperti apa. Untuk Perhutani, bisa dikerjasamakan apalagi sudah ada BUMDes yang bisa bekerjasama langsung dengan Perhutani," ungkapnya.

Pada intinya kata dia, Komisi V DPR RI siap membawa aspirasi di kunjungan ini ke rapat komisi, termasuk apa yang disampaikan Bupati Malang Abah Sanusi terkait Perhutani dan Jalan Tol Malang-Kepanjen tersebut.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement