DPRD Jatim Yakin Pembahasan P-APBD Rampung Bulan Ini

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jatim mulai membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Perubahan APBD Provinsi Jatim 2021, melalui rapat paripurna, Selasa (21/9/2021).

Pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) harus sudah rampung maksimal 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yakni pada September 2021. Sehingga DPRD Jatim pun yakin pembahasan ini akan rampung pada 30 September 2021.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad mengatakan bahwa mepetnya pembahasan ini karena pihaknya menyesuaikan dengan keadaan. 

“Yang paling penting bahwa pembahasan tidak mendahului tenggak waktu yang diatur dalam norma, Bahwa perubahan APBD itu harus sudah selesai disepekati sebelum berakhirnya tahun anggaran. Saya kira kita masih dalam koridor itu,” tutur Anwar Sadad.

Ia juga mengatakan bahwa dalam P-APBD 2021 ini ada potensi penambahan. Hal ini karena penerimaan Pemprov Jatim telah melampau target.

“Jadi kita bersyukur di tengah pandemi ternyata ada pelampauan pendapatan, utamanya yang berasal dari pendapatan asli daerah dari item pajak daerah, rakyat Jatim adalah rakyat yang patuh yang konsisten sehingga mereka tetap bayar pajak,” jelasnya. 

Sadad mengatakan bahwa PAD (pendapatan asli daerah) Pemprov Jatim di targetkan Rp13 triliun, ia optimis PAD akan bisa tembus Rp14 triliun. “Ini mendekati PAD sebelum masa Covid,” imbuh Sadad.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Masclahah yakin pembahasan P-APBD akan rampung di bulan September 2021 ini. Anik mengatakan bahwa pihaknya akan marathon melakukan membahas ini.

“10 hari ngebut gak masalah. Ukuran waktu itu sebenarnya efektivitas aja bukan panjangnya hari, tetapi efektivitas waktu aja sih. Bagaimana bisanya memaksimalkan,” terangnya.

Untuk diketahui, sebelum pembahasan P-APBD ini, di lingkungan DPRD Jatim sempat ada perdebatan soal status Sekrertaris Pemprov Jatim yang masih berstatus Pelaksana harian (Plh). DPRD Jatim pun berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hasilnya, Mendagri mengatakan bahwa legal standingnya sah. Sehingga DPRD Jatim pun mulai membahas P-APDB Pemprov Jatim 2021. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement