Hukum dan Kriminal

Pakar Hukum Ini Dukung Keputusan KPK RI Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Kamis, 16 September 2021 - 18:46 | 13.53k
Pakar Hukum Ini Dukung Keputusan KPK RI Pecat 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK
Pakar Hukum Tata Negara, Aidul Fitriciada Azhari dslam acara diskusi daring ‘Akhiri Polemik TWK, Presiden Pilih Hukum atau Politik’ di Jakarta. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia)
Pewarta: | Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, pimpinan KPK RI sudah membuat kebijakan tepat terkait peberhentian 56 pegawai lembaga antirasuah tidak lolos TWK (Tes Wawasan Kebangsaan).

"Pemberhentian secara definitif terhadap Novel Baswedan dkk," ucap Petrus usai acara diskusi daring ‘Akhiri Polemik TWK, Presiden Pilih Hukum atau Politik’ yang digelar Jakarta Journalist Center, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Seperti diketahui, KPK memutuskan akan memberhentikan 57 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) pada 30 September 2021 mendatang. Menurutnya, keputusan itu sudah konstitusional, di mana KPK sebagai lembaga pelaksana undang-undang bekerja berlandaskan hukum

"Jika mengacu putusan Mahkamah Agung (MA) pada Kamis 9 September 2021, Mahkamah menilai, secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pelaksanaannya," jelasnya.

Sehingga, kata dia, bagi pihak yang tidak puas terhadap keputusan itu dapat mengajukan proses hukum secara Tata Usaha Negara sesuai dengan kepentingan dan kerugian yang diderita. "Sesuai Hukum Acara Peradilan TUN dan UU Administrasi Pemerintahan (pasal 17, 18 dan pasal 19)," imbuh Petrus.

Dia mengungkapkan, secara prinsip, KPK dan BKN bekerja berdasarkan sitem norma, standar, kriteria dan prosedur dalm mengelola Administrasi pemerintahan. 

Petrus-Selestinus.jpgKoordinator TPDI Petrus Selestinus. (FOTO: Hasbullah/TIMES Indonesia).

Atas dasar itu, kata Petrus, ketika ada pihak-pihak yang merasa tidak sejalan lagi dengan kebijakan Pimpinan KPK, maka berdasarkan UU Administraai Pemerintahan, langkah yang dapat ditempuh adalah mengunakan upaya administratif atau upaya hukum di pegadilan. "Bukan ke semua Komisi Negara atau ke Presiden," tegasnya. 

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Aidul Fitriciada Azhari, mengatakan Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS/ASN tidak boleh gegabah.

Presiden sebagai PPK tertinggi itu tercantum di Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Presiden sebagai PPK tertinggi pun tidak boleh gegabah mencampuri masalah TWK, melainkan harus bertindak sesuai sistem merit yang telah ditetapkan oleh UU ASN," kata Aidul.

Jika melihat pada putusan MA, maka kewenangan TWK berada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), selaku pemerintah bukan pada KPK. Menurut dia, kewenangan BKN untuk menggelar TWK itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 

"Sebagai badan yang berwenang menangani manajemen ASN, BKN harus menindaklanjuti hasil TWK berdasarkan sistem merit sesuai UU ASN," jelas Aidul menyikapi pemberhentian 56 pegawai KPK RI tak lolos TWK. (*)



Publisher : Rizal Dani

EKORAN

TERBARU

  • Palang Merah Dunia Desak Indonesia Bantu Penanganan Covid-19 di Papua Nugini 
    Palang Merah Dunia Desak Indonesia Bantu Penanganan Covid-19 di Papua Nugini 
    26/10/2021 - 11:56
  • Pilpres 2024, AHY Dapat Dukungan Para Kiai Banyuwangi
    Pilpres 2024, AHY Dapat Dukungan Para Kiai Banyuwangi
    26/10/2021 - 11:49
  • Polrestabes Surabaya Ringkus Pengedar Sabu
    Polrestabes Surabaya Ringkus Pengedar Sabu
    26/10/2021 - 11:42
  • Hujan Lebat di Kota Malang Rendam 10 Titik dan Sebabkan 4 Pohon Tumbang
    Hujan Lebat di Kota Malang Rendam 10 Titik dan Sebabkan 4 Pohon Tumbang
    26/10/2021 - 11:35
  • Gedung Baru, Spirit Baru Universitas Terbuka Palembang
    Gedung Baru, Spirit Baru Universitas Terbuka Palembang
    26/10/2021 - 11:28

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Membangun Kesadaran Atas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan
    Membangun Kesadaran Atas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan
    26/10/2021 - 00:27
  • Teladan Nabi, Moderasi Beragama dan Islam Kita
    Teladan Nabi, Moderasi Beragama dan Islam Kita
    25/10/2021 - 16:00
  • Memuliakan Guru Honorer
    Memuliakan Guru Honorer
    25/10/2021 - 15:00
  • Kapan Pandemi Berakhir
    Kapan Pandemi Berakhir
    23/10/2021 - 17:33
  • Santri di Era Revolusi Masyarakat 5.0
    Santri di Era Revolusi Masyarakat 5.0
    23/10/2021 - 13:13
  • Menjaga Identitas Kesantrian untuk Indonesia yang Lebih Hebat
    Menjaga Identitas Kesantrian untuk Indonesia yang Lebih Hebat
    23/10/2021 - 09:32
  • Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
    Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
    23/10/2021 - 02:01
  • Refleksi Singkat Tentang Maulid
    Refleksi Singkat Tentang Maulid
    23/10/2021 - 00:29

KULINER

  • Ini Alasan Pepaya Dijuluki Malaikatnya Buah
    Ini Alasan Pepaya Dijuluki Malaikatnya Buah
    25/10/2021 - 13:09
  • Tak Sampai Rp20 Ribu, Lezatnya Domba Bakar Madu di Malang
    Tak Sampai Rp20 Ribu, Lezatnya Domba Bakar Madu di Malang
    25/10/2021 - 04:08
  • 135 Orang Ikuti Pelantikan PCNU Ciamis Masa Khidmat 2021-2026
    135 Orang Ikuti Pelantikan PCNU Ciamis Masa Khidmat 2021-2026
    24/10/2021 - 22:02
  • 5 Kuliner Korea yang Hits di Indonesia
    5 Kuliner Korea yang Hits di Indonesia
    23/10/2021 - 12:00
  • Sate Layah, Sate Ayam Hidden Gem dengan Saus Kacang Melelehkan Hati
    Sate Layah, Sate Ayam Hidden Gem dengan Saus Kacang Melelehkan Hati
    23/10/2021 - 06:51