Di Depan Kepala Disdikbud Pamekasan, Aktivis Putar Rekaman Dugaan Pungli BOP dan BOS

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Dewan Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) di Kabupaten Pamekasan memutar rekaman soal dugaan pungutan liar (pungli) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk pendidikan tahun 2021.

Pemutaran rekaman dengan salah satu kepala sekolah yang ada di Pamekasan tersebut diputar saat aksi berlangsung di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan (Disdikbud Pamekasan). Kamis (16/9/2021).

Koordinator aksi Faizol menyebutkan, tercium aroma dugaan pemotongan bantuan BOP, BOS dan pemberian fee proyek sebesar 25 persen dari rekanan untuk satu kontrak kerja. Dari dana BOP, ada dugaan pemotongan 10 persen untuk satu lembaga, sementara untuk bantuan BOS sebesar Rp2 juta untuk satu lembaga pendidikan.

"Dengan adanya temuan di atas tentu ini sangat merugikan negara dan rakyat khususnya. Tujuan pemerintah dengan diluncurkan program tersebut untuk bagaimana membantu mendanai kebutuhan sarana dan prasarana di bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional," ungkap Faizol.

Pihaknya, berjanji hasil temuan ini kalau tidak ada tanggapan serius dari pihak Disdikbud Pamekasan, akan dibawa ke ranah hukum. "Saya dalam waktu dekat akan gelar aksi dengan membawa massa yang lebih banyak. Dan saya akan bawa persoalan ini ke ranah hukum," sambungnya.

Kepala Disdikbud Pamekasan Akhmad Zaini, membantah soal dugaan pemangkasan BOP, BOS dan penerimaan Fee proyek. "Jadi memang untuk tahun 2021 ini ada refocusing anggaran. Bukan dikurangi dinas pendidikan tapi pengurangan anggaran ini dari pusat," katanya.

Ia menambahkan, berkaitan dengan BOS tidak ada pengurangan. Semua berjalan sesuai ketentuan yang ada.  "Kalau Dinas Pendidikan melakukan pemangkasan tidak mungkin. Karena anggaran itu masuk pada rekening sekolah masing-masing. Sebagaimana yang diatur dalam pemerindikbud nomor 6 tahun 2021 tentang BOS. Permendikbud nomor 9 tahun 2021 tentang BOP," imbuhnya.

Pihaknya, minta kepada massa aksi di Kabupaten Pamekasan untuk menyerahkan data hasil temuan dugaan pungli di lapangan. "Data tidak perlu diperdebatkan di sini. Silahkan kalau ada datanya serahkan kepada kami," tegasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement