Program PPM dan CSR PHE WMO Sejahterakan Masyarakat Pesisir Utara Bangkalan

TIMESINDONESIA, BANGKALAN – Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir utara Kabupaten Bangkalan.

Hal ini dikemukakan General Manager (GM) Zona 11 Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina Muhammad Arifin, dalam pertemuan dengan Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Kamis (16/9/2021). 

Sejauh ini, kata dia, PHE WMO sudah melaksanakan program CSR di Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjung Bumi yang berangkat dari permasalahan di tengah-tengah masyarakat dan hasil sosial mapping.

"Intinya kami ingin keberadaan perusahaan harus bermanfaat dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Kami memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelestarian lingkungan," ujar Arifin.

Sementara itu, Kepala Departemen Humas SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnaen mengatakan, di tahun 2021 ada 12 program yang telah dan akan dilaksanakan di tahun 2021.

“Program pemberdayaan masyarakat dari KKKS harus berupa program/kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terdampak dari sekitar daerah operasi KKKS, dan program/kegiatan PPM harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bangkalan," imbuhnya.

Pada bagian lain, Arifin menambahkan, program PHE WMO di Desa Labuhan dimanfaatkan untuk wisata laut dan Taman Pendidikan Mangrove.

"Kami mendukung salah satu dari 21 program prioritas Bupati Bangkalan, untuk menyelamatkan lingkungan menyusul hilangnya fungsi hutan mangrove dan tingginya tingkat abrasi di delapan kecamatan di Bangkalan," paparnya.

Hasilnya, sambung Arifin, bisa dirasakan saat ini. Ada peningkatan kerapatan mangrove seluas 4.300 hektare. Selain itu, kehadiran Taman Pendidikan Mangrove juga melindungi 40 spesies burung dan 29 jenis mangrove. Program ini juga memberdayakan 145 kepala keluarga mantan pekerja migran, tiga pelopor bank sampah, dan 1.500 penerima manfaat tidak langsung yakni kaum wanita yang terberdayakan.

"Sementara dampak ekonominya, peningkatan pendapatan kelompok, potensi multiplier effect, kontribusi pemerintahan desa, dan sumber daya masyarakat. Total nilai SROI (Social Return Of Invesment, Red) sekitar  Rp 3 miliar hasil valuasi ekonomi hutan mangrove. SROI ini adalah penghitungan nominal aspek aspek manfaat yang diterima masyarakat, penghematan, biaya lingkungan setelah berjalannya program," ungkapnya.

Menurut Arifin, PHE WMO juga membuat wisata pasir putih di Desa Tlangoh, di lokasi tempat penambangan pasir. Dengan adanya wisata itu, potensi penambangan pasir bisa ditekan. Program ini juga mengurangi volume timbunan sampah sekaligus membuat alam lebih lestari dengan penanaman dua ribu bibit cemara laut.

"Dari aspek sosial, 15 perantau mengelola wisata, 30 kelompok yang sebelumnya terkena PHK akibat pandemi akhirnya bisa diberdayakan, dan ada 46 anggota perempuan berpartisipasi dan ikut berdaya," paparnya.

Begitu pula dari aspek ekonomi, kata Afifin ada peningkatan pendapatan kelompok dan potensi multiplier effect. Sementara di Desa Bandangdajah, PHE WMO mengatasi krisis air bersih dengan membuka Hippam air bagi tiga desa sekitar.

"Sebelumnya warga harus menempuh jarak tiga kilometer untuk mengakses air bersih. Karena tidak lagi perlu berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih waktu ibu-ibu untuk keluarga bisa lebih banyak. Mereka juga  bisa mengurangi anggaran untuk membeli air bersih," tuturnya.

Dengan program ini, sambung Arifin, 6,6 juta kubik surplus air bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, untuk satu hektare lahan tidur, dan 300 kilogram pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, dan ada pemanfaatan enam ton cocopeat untuk membantu penghematan air.

"Sebanyak 15 anggota kelompok tani kami terberdayakan, sehingga ada peningkatan pendapatan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno berharap ada solusi bagi masyarakat nelayan terdampak. "Carikan langkah agar nelayan terdampak. Harus ada diskusi lanjutan untuk menemukan solusi di warung kopi," katanya.

Komisi C mendukung keberadaan PHE WMO sebagai upaya membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat pesisir utara Bangkalan. "Asalkan masyarakat terdampak ini tidak dibikin resah, harus ada solusi dan komunikasi ke depan agar aspirasi yang dibawa dari masyarakat nelayan bisa terakomodir, misalkan bantuan kepada siapa, kalau ke yayasan ke yayasan yang mana. Harus ada komitmen agar ke depan lebih baik lagi," kata Suyitno. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement