Bupati Indramayu Tegaskan Tidak akan Ada Jual Beli Jabatan

TIMESINDONESIA, INDRAMAYU – Bupati Indramayu Nina Agustina Dai Bachtiar menegaskan tidak akan ada jal beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Dalam pelaksanaan jabatan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, akan dilakukan sesuai dengan peraturan.

Hal tersebut diungkapkannya saat webinar bersama KPK RI dan kepala daerah lainnya, dengan tema 'Jual Beli Jabatan, Kenapa dan Bagaimana Solusinya', Kamis (16/9/2021).

"Kita akan melakukannya sesuai dengan peraturan seperti open bidding dan lain-lain," jelasnya.

Bupati Nina melanjutkan, dalam dinamika pasca Pilkada serentak, tentunya ada para relawan dan tim sukses yang menginginkan jabatan tertentu. Namun, dirinya tetap menegaskan bahwa akan melaksanakannya sesuai dengan prosedur. Sementara untuk jabatan lain seperti tingkat camat, masih dalam penilaian.

Bupati Nina mengakui, sebenarnya peluang atau celah untuk suatu gratifikasi atau jual beli jabatan, sangatlah menggiurkan. Apalagi, di Indramayu ada 273 jabatan yang masih kosong. 

"Kalau 1 orang Rp20 juta - Rp25 juta, bupati sudah bisa menerima Rp13 miliar, dan itu menggiurkan. Tapi bicara Pilkada, kembali ke dapur masing-masing. Insya Allah rezeki akan ada, tapi bukan seperti itu caranya," ujarnya.

Pada bulan Maret lalu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Indramayu meluncurkan layanan I-Ceta atau Indramayu Cepat Tanggap, sebagai layanan masyarakat, apabila menemukan jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan, maka bisa segera dilaporkan.

Hal ini merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Indramayu, dalam membersihkan sisa-sisa sistem birokrasi yang masih buruk pada pemerintahan sebelumnya. Apalagi, pemimpin sebelumnya pernah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)  KPK. Sehingga, masyarakat menginginkan agar adanya perubahan dan perbaikan yang lebih baik 

"Masyarakat bisa memantau kinerja kami agar semuanya berjalan dengan baik, dan harus sesuai dengan bukti," tuturnya.

Sebagai pemimpin daerah, lanjutnya, memang tidak mudah dan memikul beban yang sangat berat. Selain harus menjadi amanah, pemimpin daerah juga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya, memperkuat mental, dan mampu menahan diri dari godaan-godaan seperti jual beli jabatan dan gratifikasi, untuk menciptakan birokrasi yang bersih. 

"Saya berharap pemerintah pusat membantu pemda menerbitkan aturan tentang merit sistem dalam pola karir kepegawaian. Supaya bisa mencegah celah gratifikasi dan jual beli," ujar Bupati Indramayu Nina Agustina. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement