Peristiwa Nasional

KPK RI Sah Pecat 57 Pahlawan Korupsi

Kamis, 16 September 2021 - 06:34 | 58.12k
KPK RI Sah Pecat 57 Pahlawan Korupsi
Novel Baswedan dan para pegawai yang dipecat oleh KPK RI karena tak lulus TWK. (FOTO: Antara)
Pewarta: | Editor: Wahyu Nurdiyanto

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Meski diakui kontribusinya tidak sedikit, namun KPK RI sah memecat 57 dari 75 pegawai yang diklaim telah gagal tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Para pahlawan korupsi di tanah air itu diberhentikan per 30 September 2021 nanti. Dari jumlah itu, enam orang di antaranya diketahui merupakan pegawai yang menolak mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara. Itu agar bisa bergabung kembali dengan lembaga yang dinahkodai oleh Filri Bahuri itu.

"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam keterangan resminya yang dikutip TIMES Indonesia, Kamis (16/9/2021).

Firli-Bahuri.jpgKetua KPK RI Firli Bahuri. (FOTO: Moh Ramli/TIMES Indonesia)

Selain itu, diketahui, pemberhentian tersebut ternyata lebih cepat satu bulan dibandingkan yang termuat dalam SK Nomor 652 Tahun 2021. Di SK, pahlawan korupsi itu sebenarnya akan diberhentikan 1 November 2021 nanti.

Namun, Firli Bahuri membantah telah mempercepat waktu pemberhentian mereka. Ia mengaku, pemberhentian telah sesuai batas waktu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

"Bukan percepatan, tapi memang dalam durasi yang dimandatkan oleh UU. Saya kira begitu," ujar Firli.

Apa Sikap Presiden Jokowi?

Lalu bagaimana sikap Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) terhadap problem tersebut? Menurut Kepala Negara, jangan semua urusan termasuk di lembaga antirasua itu, dibawa kepadanya.

jokowiPresiden RI Jokowi. (FOTO: Facebook Presiden Jokowi)

"Jangan semua-semuanya itu diserahkan kepada presiden," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9/2021) kemarin. Padahal sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu pernah menegaskan komitmennya dalam memberantas koruptor di tanah air. Ia memandang, bahwa korupsi adalah musuh bersama.

Menurutnya, polemik TWK di KPK RI saat ini sudah ada penanggung jawabnya. Apalagi, lanjut Jokowi, proses juga berlangsung di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya itu menjadi tanggung jawab mereka, dan saya kan nggak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA dan di MK, jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," jelasnya.

"Yang menurut saya tata cara bernegara yang baik seperti itu, ada penanggung jawabnya dan proses berjalan sesuai dengan aturan," ujar Presiden Jokowi lagi.

Padahal, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto berpandangan saat ini tersisa dua argumen untuk membela nasib pegawai KPK RI tersebut.

Kata dia, dua argumen itu adalah uji materi keterbukaan informasi publik KPK RI, dan sikap Presiden Jokowi terhadap keputusan final nasib pegawai non-aktif itu.

Argumen Sigit didasarkan pada temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM yang masing-masing menemukan malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam TWK. Meskipun, temuan kedua lembaga tersebut sudah tertolak di hadapan MK.

Namun menurut Sigit, argumen masing-masing lembaga tersebut menunjukkan triangulasi terhadap alih status pegawai KPK RI melalui asesmen TWK tidak relevan, tidak kredibel dan tidak adil.

"Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menunjukkan komitmennya pada aspirasi publik dan menentukan sikap yang jelas bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Sigit dalam keterangan resminya.

Sejarah Akan Mencatat

Terkait keputusan KPK RI itu, Novel Baswedan dan kawan-kawan yang dipecat itu mengaku kecewa. Ia menyebut keputusan ini menjadi catatan sejarah pelemahan pemberantasan korupsi.

"Setidaknya sejarah akan mencatat bahwa kami telah berupaya untuk berbuat yang baik kalaupun ternyata negara memilih atau pimpinan KPK kemudian dibiarkan untuk tidak dikoreksi atau diperbaiki perilakunya yang melanggar hukum, setidak-tidaknya itu masalahnya terjadi bukan karena kami, kami telah berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru malah kami yang diberantas," ujarnya.

Novel juga menyampaikan, Komnas HAM dan Ombudsman RI juga menemukan adanya pelanggaran HAM serta maladministrasi dalam proses TWK tersebut.

"Itu jelas ditemukan, bukti-buktinya jelas. Rekomendasinya telah disampaikan ke Bapak Presiden. Kita juga tahu bahwa MK telah membuat keputusan pada dasarnya mengatakan norma TWK dinyatakan konstitusional, tetapi implementasinya tidak berarti boleh melawan hukum," katanya.

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK RI, Yudi Purnomo yang masuk dalam barisan pegawai yang dipecat menambahkan, pihaknya akan melakukan konsolidasi soal langkah selanjutnya untuk menanggapi pemberhentian ini.

Dia mewakili pegawai lainnya yang akan diberhentikan juga akan menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait masalah ini.

"Kami akan melakukan konsolidasi langkah apa yang akan kami tempuh dan yang kedua yang jelas kami sampaikan hari ini kami masih menunggu dan masih setia dengan putusan dari presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa tidak boleh diberhentikan," ujarnya soal pegawai KPK RI yang dipecat. (*)



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Beda Hasil Duo Manchester, United Kalah Telak, City Tiga Poin
    Beda Hasil Duo Manchester, United Kalah Telak, City Tiga Poin
    17/10/2021 - 12:40
  • Covid-19 Menurun, Arab Saudi Hapus Aturan Jaga Jarak di Masjidil Haram
    Covid-19 Menurun, Arab Saudi Hapus Aturan Jaga Jarak di Masjidil Haram
    17/10/2021 - 12:21
  • Studium Generale FH UAD Datangkan Ketua Ombudsman RI Bahas Pelayanan Publik
    Studium Generale FH UAD Datangkan Ketua Ombudsman RI Bahas Pelayanan Publik
    17/10/2021 - 12:14
  • Menag RI: 27.188 Pelaku Usaha Dapat Sertifikasi Halal
    Menag RI: 27.188 Pelaku Usaha Dapat Sertifikasi Halal
    17/10/2021 - 12:07
  • Dukcapil Kemendagri RI Wajibkan Lembaga Pengguna Terapkan Zero Data Sharing Policy
    Dukcapil Kemendagri RI Wajibkan Lembaga Pengguna Terapkan Zero Data Sharing Policy
    17/10/2021 - 12:00

TIMES TV

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

Rektor UIN Maliki: Genjot Kualitas SDM menuju Smart Islamic University

01/04/2021 - 15:58

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi

Rektor UNU: Merdeka Belajar di Tengah Pandemi
Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo

Tangis Haru Warnai Penganugerahan Doktor Kehormatan Doni Monardo
Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan

Peresmian SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan
The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

The Voice of Peace Official Video by Maria Stefanie

iGuides

  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05
  • Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    Ambience Unik, The Junction House Seminyak Terekomendasi 5 Star dari iGuides
    02/09/2019 - 18:24
  • Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    Pelayanan Prima Platinum Adisucipto Hotel & Conference, iGuides Berikan Recommended 5 Star
    26/07/2019 - 20:00
  • Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    Hotel Savana Malang Got Five Stars from iGuides
    25/05/2019 - 23:20

KOPI TIMES

  • Menggugat Eksistensi BPIP
    Menggugat Eksistensi BPIP
    17/10/2021 - 10:39
  • Sisi Gelap Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Memilih Branding atau Kebermanfaatan Replikasi
    Sisi Gelap Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Memilih Branding atau Kebermanfaatan Replikasi
    17/10/2021 - 09:09
  • Politik Kebijakan Pemerintah Sering Tidak Dipatuhi
    Politik Kebijakan Pemerintah Sering Tidak Dipatuhi
    17/10/2021 - 06:56
  • Menakar Konstitusionalitas Pemilu 2024
    Menakar Konstitusionalitas Pemilu 2024
    17/10/2021 - 01:34
  • Fenomena Mahasiswa; Kemunduran Cara Berpikir dan Pola Gerakan
    Fenomena Mahasiswa; Kemunduran Cara Berpikir dan Pola Gerakan
    16/10/2021 - 23:32
  • Food Estate, Militer, dan Pertahanan Negara
    Food Estate, Militer, dan Pertahanan Negara
    16/10/2021 - 19:40
  • Masa Sulit Kok Daftar Haji?
    Masa Sulit Kok Daftar Haji?
    16/10/2021 - 12:02
  • Rapor Semester 1 Bank Syariah Indonesia Pasca Merger
    Rapor Semester 1 Bank Syariah Indonesia Pasca Merger
    15/10/2021 - 17:14

KULINER

  • Cerita Nasgor Robot di Malang: Berawal Karena Lengan Penjual Patah Muncul Inovasi
    Cerita Nasgor Robot di Malang: Berawal Karena Lengan Penjual Patah Muncul Inovasi
    17/10/2021 - 11:53
  • De Bamboo, Café dengan Pemandangan Eksotik Kota Batu
    De Bamboo, Café dengan Pemandangan Eksotik Kota Batu
    17/10/2021 - 04:20
  • Kreatif dan Edukatif, Among Tani Foundation Dirikan Angkringan Asli Jogja di Kota Batu
    Kreatif dan Edukatif, Among Tani Foundation Dirikan Angkringan Asli Jogja di Kota Batu
    16/10/2021 - 14:31
  • Makan Sushi Sambil Jadi Peserta Squid Game di Genki Sushi
    Makan Sushi Sambil Jadi Peserta Squid Game di Genki Sushi
    16/10/2021 - 13:00
  • Laris Manis Penjual Sempolan di Ngawi, Omzet Setengah Juta Sehari
    Laris Manis Penjual Sempolan di Ngawi, Omzet Setengah Juta Sehari
    15/10/2021 - 19:21