Cermati Turunnya Proyeksi PAD, Komisi III DPRD Banyuwangi Rapat Bareng Dinas

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Mencermati turunnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD tahun 2021, Komisi III DPRD Banyuwangi memanggil dinas-dinas terkait dalam agenda rapat bersama.

Di antaranya, Badan pendapatan daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kebudayaan dan Periwisata selaku dinas penghasil, Bank Jatim serta PUDAM.

Ketua Komisi III, Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan jika KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2021 ini, PAD Kabupaten Banyuwangi diproyeksikan turun dari Rp.592 miliar menjadi  Rp.518 miliar.

Polisi wanita dari Fraksi Partai Demokrat ini lantas mempertanyakan, alasan penurunan proyeksi PAD tersebut. Selain itu, dalam rapat kerja juga dibahas realisasi retribusi sektor pariwisata yang dinilai dewan dari tahun ke tahun tidak pernah gol dari target yang ditetapkan.

"Ada alasan penurunan PAD ini didasari ketidakstabilan perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19," kata Emy kepada wartawan, Rabu (15/9/2021).

Selama rapat bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPRD Banyuwangi tidak hanya membahas soal capaian retribusi. Namun juga menyoal tentang bagaimana strategi untuk membangun dan memajukan sektor pariwisata di Banyuwangi.

Dia berharap, strategi yang diterapkan nantinya bisa memberikan dampak dua arah. Sehingga, sektor lain bisa merasakan dampak positif dari strategi yang dijalankan.

"Kita tidak melihat persoalan belum tercapainya retribusi sektor pariwisata, namun lebih bagaimana multiplayer efek pariwisata ibi bisa berdampak kepada sektor lainnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat," cetus Emy.

Selanjutnya atas dasar pencermatan Komisi III ini, secara makro penerimaan PAD hingga akhir semester I tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Hanya pajak air bawah tanah, Pajak penerangan jalan serta Pajak Bumi dan Bangunan yang realisasinya masih stabil.

Sedangkan untuk penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga seperti di Bank Jatim dan Perusahaan Umum Derah Air Minum (PUDAM). Realisasinya, Bank Jatim telah memenuhi target menambah pundi-pundi penerimaan daerah sebesar Rp.13 miliar di tahun 2021.

"Penyertaan modal daerah di PUDAM masih belum terealisasi sehingga rencana pengembangan jaringan air minum belum berjalan semestinya. Sehingga pada tahun 2020 lalu hanya mampu menyumbang penerimaan daerah sebesar Rp. 4,1 miliar dari target yang ditentukan sebesar Rp. 8,1 miliar," ujar Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement