Ketua MPR RI: Perluasaan Aplikasi PeduliLindungi Harus Dibarengi Keamanan Data

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah pemerintah memperluas pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi. Namun, hal itu harus dibarengi dengan inovasi di aplikasi PeduliLindungi sehingga tidak mudah untuk diretas. Diharapkan dengan perluasan dan inovasi ini dapat membantu menekan risiko penyebaran Covid-19 di berbagai daerah.

"Selain itu, pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terkait tata cara penggunaan serta pentingnya penerapan aplikasi PeduliLindungi," ucapnya, Rabu (15/9/2021).

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah melakukan literasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang positif Covid-19 agar tidak bepergian ke tempat umum. Mengingat, selama ini masyarakat masih ada yang tidak sadar dirinya positif atau telat mengetahui positif serta masih kurangnya kesadaran untuk melakukan karantina.

Ketua Umum IMI Pusat ini juga mendorong seluruh tempat-tempat publik, perusahaan maupun seluruh kantor pelayanan publik negeri ataupun swasta mensyaratkan vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam kegiatan pelayanan.

"Mengingat, aplikasi ini dapat menjadi salah satu instrumen pengendalian aktivitas masyarakat di masa pandemi," ucapnya.

Varian Baru

Terkait munculnya tiga varian baru Covid-19, yakni Lambda, Mu, dan C12, politisi Partai Golkar ini meminta upaya serius pemerintah dalam mengantisipasi dan mencegah masuknya ketiga varian baru tersebut ke Indonesia.
 
Caranya dengan melakukan pengetatan penjagaan di pintu-pintu masuk internasional, memperketat tes masuk dan keluar, serta mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan karantina," ucapnya.

Selain itu, Bamsoet juga meminta pemerintah bersama pihak-pihak terkait yang bertugas untuk meningkatkan pengawasan dan penjagaan di setiap pintu masuk via darat maupun laut.

"Mengingat, saat ini pengawasan yang relatif baik hanya terjadi di pintu masuk via udara, seperti bandara," ucapnya.

Untuk itu, Bamsoet mendorong sikap tegas pemerintah untuk tidak ragu menutup sementra akses masuk ke Indonesia terutama bagi negara yang terdeteksi terdapat kasus varian baru Covid-19.

Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam mengutamakan menjaga keselamatan rakyatnya. Mengingat, varian-varian baru ini dapat menyebabkan peningkatan kluster kasus Covid-19, karena tingkat penyebarannya lebih cepat dari yang sebelumnya.

Data Covid-19

Bamsoet juga menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan menyebut ada puluhan ribu data kasus positif covid-19 di Indonesia yang belum dilaporkan lebih dari 21 hari,

Untuk itu, Bamsoet meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes segera mengevaluasi prosedur yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam memasukkan atau menginput data warga yang sembuh dan yang meninggal ke dalam sistem New All Record/NAR, serta mencari solusi dari penyebab keterlambatan memasukkan data oleh petugas laboratorium karena terbatasnya tenaga kesehatan/nakes yang bertugas.

Kemenkes juga harus menguatkan koordinasi dengan pemerintah daerah/Pemda untuk segera melaporkan data kasus positif covid-19 yang belum dilaporkan selama 21 hari ini, dan memvalidasi data covid-19 dengan memastikan data yang ada saat ini merupakan data yang sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Kemenkes juga harus melakukan pengecekan kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar memiliki akses dan menugaskan pegawainya untuk memasukkan data terkait kasus covid-19 melalui aplikasi NAR, sehingga tersinkronisasi dengan data-data secara terpusat.

"Mengingatkan bahwa laporan terkait data covid-19 berimplikasi terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah, sehingga diperlukan data covid-19 yang valid dan  bersifat real-time," ucap Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement